Sejarah mencatat, Papua menentukan nasib sendiri

  • Bagikan

Oleh: Damoye N

KEKERASAN bersenjata dan pengorbanan masih mewarnai kehidupan rakyat Papua meski pemerintah Indonesia tidak perdulikan. Masalah ini bukan masalah sepele, Korban jiwa dari warga sipil terus mengalir di bumi Cendrawasih ini.

Perjuangan kita untuk bersikap dan bertindak benar mendapat kendala yang lebih besar karena situasi di negeri kita tidak terlalu mendukung. Hidup berpolitik, perekonomian dan kebudayaan kita diselubungi oleh kabut ketidakpastian dan kepalsuan, kebohongan, dan, kerakayasaan. Lebih-lebih dari pihak penguasa masih langkah semaunya. Hak hidup bagi rakyat diabaikan dan dikerdilkan.

Dilihat dari konteks jaman ini rasanya kebohongan bukan lagi ‘salah’ bahkan dianggap biasa. Negara ini suda berdarah daging dengan kebohongan sehingga hak rakyat tidak lagi jernih tetapi ‘kotor’. Perilaku ini telah menjadi budaya maka tidak ada jalan lain bahwa manusia sendiri itu yang harus mengubah. Belakangan ini semarak istilah telah melakukan “kebohongan publik” oleh Negara, kebohongan publik bukan hanya melukai rasa keadilan rakyat tetapi juga telah melukai tatanan religius yang mesti dianut, dijaga dan diperjuangkan terus menerus. Dengan demikian, orang beragama hendaknya turut membantu, berperilaku jujur, dan terbuka. Jangan justru memperparah keadaan, apalagi ikut-ikutan karena beralasan ketakutan.

Jumlah korban kekerasan bersenjata terus meningkat dalam per hari sejak adanya Penentuan Pendapat Rakyat [Pepera] tahun 1969. Mohammad Hatta menang dalam voting anggota BPUPKI. Dia dan Sukarno memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945 tanpa menyebutkan Papua bagian dari Indonesia. Batas paling timur Indonesia ialah Sulawesi dan Maluku yang saat itu masih diduduki Jepang.

Demi rasa keadilan, Mohammad Hatta mengatakan etnis dan kebudayaan Papua yang merupakan rumpun Melanesia berbeda dengan suku bangsa Melayu.

“Saya sendiri ingin menyatakan bahwa Papua sama sekali tidak dipusingkan, bisa diserahkan kepada bangsa Papua sendiri. Saya mengakui bahwa bangsa Papua juga berhak menjadi bangsa yang merdeka. Akan tetapi bangsa Indonesia buat sementara waktu, yaitu dalam beberapa puluh tahun, belum sanggup, belum mempunyai tenaga cukup untuk mendidik bangsa Papua, sehingga menjadi bangsa yang merdeka,” ucap Hatta.

Baca juga “Cinta Gus Dur Kepada Papua”

Pertanyaan adalah Mengapa Presiden setelah beliau-beliau ini tidak menghargai ucapannya?

Tidak heran, Sejarah dunia membuktikan, di daerah yang mengandung kekayaan melimpah, berupa emas, berlian, minyak, malah berubah menjadi kutukan. Banyak kepentingan memperebutkannya dan tak segan menggunakan milisi bersenjata.

Kekerasan mengorbankan nyawa rakyat Papua terus mengalir seperti air sungai. Pertanyaanya, Dimana demi rasa keadilan yang ucapkan oleh tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia? Para negarawan jangan berpura-pura tidak tahu, jangan menyembunyikan, dan berilah kesempatan terhormat untuk menentukan nasib sendiri.

Sejarah mencatat, Papua tidak pernah melarang atau membatasi untuk menentukan nasib bangsa melanesia yakni Papua Barat. Sejarah mencacat bahwa “biarkan bangsa melanesia menentukan nasibnya sendiri karena berbeda dengan bangsa melayu”.

Presiden setelah Sukarno hanya memperparah situasi tidak menjalankan amanah tokoh republik Indonesia. Memandangi kenyataan di tanah Papua, diatas pelanggaran HAM berat tertumpuk dan terpelihara malah mengirim militer bersenjata ke Papua untuk menembak rakyat Papua. Dimana UUD dan Pancasila saat rakyat berjatuhan darah? Negara Indonesia merupakan negara hukum, Apakah hukum itu dijalankan kepada pelaku? Mestinya masalah ideologi terselesaikan tanpa mengorban nyawa.

“Rakyat bangsa Papua menuntut untuk mendapatkan tempat kami sendiri. Sama seperti bangsa-bangsa merdeka di antara bangsa-bangsa itu kami bangsa Papua ingin hidup sentosa dan turut memelihara perdamaian dunia”, maka hentikan kekerasan bersenjata dan mari tuntaskan masalah Papua secara aman dan damai.

Indonesia gagal menjaga Perdamaian di tanah Papua. Oleh karena itu, biarkan rakyat Papua sendiri mencari perdamaian yang hakiki dengan bertujuan mendapatkan kemerdekaan bangsa Papua Barat.

Sebagai penutup opini, berharap kepada Presiden RI segera kembalikan Perdamaian diatas Tanah Papua.

*] Penulis adalah peduli kemanusiaan Papua

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *