Soal Lemasa, mahasiswa Mimika serahkan kajian kepada Kemendagri

  • Bagikan

Jayapura, [WAGADEI] – Keberadaan Lembaga Masyarakat Adat Amungme (Lemasa) Kabupaten Mimika yang jalan tak sesuai dengan harapan masyarakat setempat membuat mahasiswa Mimika bekerjasama dengan kepresidenan mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta menyerahkan hasil kajian ilmiah kepada Kementerian Dalam Negeri melalui kepala Sub Bagain Persuratan dan kearsipan pada Rabu, (10/3/2021).

 

Koordinator Mahasiswa Mimika se-Dunia, Jhoni Jangkup mengatakan, pihaknya menuntut kepada Pemerintah Indonesia, PT. Freeport serta para elit di kalangan suku Amungme untuk kembalikan kejayaan Lemasa kepada masyarakat asli.

 

‘Kami bersama solidaritas dari Universitas Trisaksi Jakarta telah menyampaikan hasil kajian kami terkait status keberadaan Lemasa dibawah cengkraman kapitas dan kolonialis seiring keberadaan perusahan raksasa milik Amerika Serikat yakni PT. Freeport Indonesia di tanah Amungsa, Bumi Kamoro, Kabupaten Mimika,” kata Jhoni Jangkup.

 

Dengan adanya PT FI di tanah Amungsa, menurut Jangkup semua lini kehidupan masyarakat adat, khsususnya suku Amungme dan Kamoro serta beberapa suku tetangga lainnya seperti suku Moni, Nduga, Mee, Damal dan Dani sering diatur oleh kapitalis dan kolonialis Asing dan Indonesia sesuai keinginan dan kenyamanan mereka untuk bebas berkuasa dan merampas segala harta kekayaan.

 

“Melalui komprador serta tekanan militer semenjak tahun 1996 seiring peluncuran 1 persen, di mana setingan pemerintah pusat melalui militer membentuk Yayasan yang berdampak negatif pada kehidupan masyarakat. Sehingga hidup bermusuhan, peperangan serta saling serang menyerang tanpa sebab yang jelas,” katanya seraya menambahkan Lemasa ruang gerak dibungkamkan dan peranannya tidak jalan sesuai dengan aturan lembaga adat.

 

“Semua orang di tanah Timika berbicara bukan demi perubahan tapi semua berbicara masalah kepentingan,” kata Jangkup.

 

Perwakilan Solidaritas Universitas Trisaksi Jakarta, Gilang Pupella mengatakan adat adalah identitas bagi orang asli Papua atau Mimika. Leluhur mewariskan untuk merawat adat tersebut.

 

“Bagaimana kami bisa merawat adat, jika ada campur tangan kepentingan politik di dalam lembaga adat tersebut, secara tidak langsung indentitas sebagai masyarakat adat sudah dibungkam,” katanya.

 

Melinus Magal, koordinator lapangan aksi sekaligus Deputi Kementerian Luar Negeri Kepresidenan Mahasiswa Trisakti Jakarta menegaskan, permohonan pihaknya wajin ditanggapi oleh pihak PTFI, elit politik Mimika bersama Bupati Mimika.

 

“Apabila tidak ditanggapi secara serius, maka dalam waktu dekat kami akan mengarahkan mobilisasi massa untuk menduduki kantor pusat pemerintahan Kabupaten Mimika dan Kantor pusat PT. Freeport Indonesia di Kuala Kencana Timika,” ujar Magal. [*]

 

Reporter: Enaakidabii Carvalho

Editor: Uka Daida

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *