Eksekutif dan Legislatif Intan Jaya harus bekerjasama

  • Bagikan

Nabire, [WAGADEI] – Guna menetralisir konflik yang berkepanjangan di kabupaten Intan Jaya, diperlukan adanya bekerjasama berbagai pihak. Bukan hanya membiarkan tanpa adanya campur tangan dari pihak eksekutif dan legislatif.

Pasalnya, situasi dan kondisi di Intan Jaya ini belahan dunia telah simpati dengan adanya konflik yang menewaskan sedikitnya puluhan nyawa warga sipil entah orang asli Papua [OAP] maupun non OAP, demikian juga aparat keamanan Republik Indonesia dan TPN-PB OPM di Intan Jaya.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Bapemperda DPRD Intan Jaya, Oktovianus Wandikmbo, Senin, [8/3/2021].

“Dengan penuh hormat, saya berharap kepada Pemerintah Kabupaten [Pemkab] Intan Jaya dan legislatif (kami DPRD) harus bekerjasama untuk mensterilkan daerah kawasan konflik, kantor pemerintahan, dan pemukiman warga,” kata Ketua Bapemperda DPRD Intan Jaya, Oktovianus Wandikmbo.

Menurut politikus partai Gerindra ini, selama ini tidak jelas relasi antara eksekutif dan legislatif akibatnya konflik berkepanjangan.

“Tugas kita pemerintah, entah eksekutif maupun legislatif perlu mensosialisasikan dan perlu ada sikap tegas untuk sterilisasi. Eksekutif dan legislatif harus duduk sama-sama untuk sterilkan khusus untuk pemukiman warga. Tidak boleh operasi sembarangan, kasihan,” katanya tegas.

Ia menegaskan, Presiden Jokowi dan Panglima TNI harus menarik pasukan TNI non organik. Pasalnya, kehadiran mereka jadi kehidupan warga dan pelayanan pemerintahan serta pendidikan dan kesehatan menjadi porak-poranda.

“TNI non organik ini belum memahami karakteristik warga, antropologi dan geografis daerah. Buktinya mereka bunuh sembarangan seperti orang mono, anak sekolah, pendeta, katakis. Karena itu, TNI non organik harus ditarik kembali, karena perilaku negara dipraktekkan di Intan Jaya melalui TNI non organik,” ujar Wandikmbo.

Ia menegaskan, ketika pengoperasian tambang emas di Block Wabu, Kabupaten Intan Jaya dibincangkan hangat di kalangan tingkat atas didukung dengan surat persetujuan izin wilayah Gubernur Papua, pendropan militer di Intan Jaya digencarkan. Sebaliknya, aksi perlawanan dari TPN-PB OPM juga mulai nampak.

Akibatnya, pelayanan pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan kehidupan warga setempat menjadi kacau balau hingga saat ini.

Gereja Katolik telah bersuara

Administrator Diosesan Keuskupan Timika, P. Marthen E. Kuayo, Pr menegaskan, jika benar-benar Gubernur Papua yang merekomendasikan maka diminta agar segera mencabut kembali.

“Ada rekomendasi izin khusus di blok Wabu yang ditanda tangani Gubernur Papua tertanggal 24 Juni 2020, tolong cabut surat ini, apabila benar dikeluarkan oleh Gubernur Papua,” ujar P. Marthen Kuayo, Pr.

Menurut Kuayo, jika perusahaan itu masuk di Wabu maka akan dikemanakan orang asli Intan Jaya. Pasalnya, hanya daerah itu saja orang asli bisa bertahan hidup seperti bertani, dan berburu.

“Saya tujuh tahun tugas di Intan Jaya sebagai pastor, saya tahu persis lokasi itu. Lokasi itu milik marga Belau, Japugau dan Sondegau. Kalau perusahaan ambil daerah itu, mau dikemanakan masyarakat,” ujarnya. [*]

Redaksi

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *