Lagi, Ribuan rakyat duduki lapangan Theo Makai diterima Wabup dan DPRD Dogiyai

  • Bagikan

Dogiyai, [WAGADEI] – Ribuan rakyat Kabupaten Dogiyai melakukan aksi damai lanjutan Senin, (1/3/2021) yang dipusatkan di lapangan sepakbola Theo Makai Mowanemani, Dogiyai, Papua. Aksi ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya, Senin, (22/2/2021) yang dipusatkan di kantor DPRD Dogiyai.

Dengan tuntutan dua agenda utama, yakni penolakan pemekaran Provinsi Papua Tengah yang dijuangkan oleh Asosiasi Bupati Meepago (ABM) dan kehadiran Mapolres di Dogiyai.

Awalnya massa dari distrik Kamuu Timur dan Kamuu Utara berkumpul di kampung Ekimani atau persis depan RSU Pratama Dogiyai. Sementara massa dari distrik Kamuu Selatan berkumpul di kampung Iikebo, massa dari Distrik Kamuu berkumpul di Mauwa, massa dari distrik Dogiyai berkumpul di Epeida sedangkan lima distrik dari wilayah Mapia berkumpul di Degeidimi.

Semua massa berkumpul di lapangan Theo Makai pukul 12.00 WP langsung melakukan ‘waita’ sambil orasi-orasi politik dari masing-masing kordinator lapangan.

Penanggung jawab solidaritas rakyat Papua di Dogiyai, Goo Benny mengatakan, rakyat Kabupaten Dogiyai menilai dan mempertimbangkan kelayakan dan kriteria pemekaran Provinsi Papua Tengah sangat tidak layak. Karena tujuh alasan yakni, geografis, demografi, kemanan, pelayanan pemerintah, adat istiadat, potensi ekonomi, dan keuangan daerah.

“Letak geografis bukan menjadi jaminan untuk mempercepat pemekaran Provinsi Papua Tengah, karena pada akhirnya hanya akan menghancurkan kondisi geografis Papua di wilayah adat Meepago,” kata Goo.

Lanjut dia, sumber daya manusia (SDM) asli Meepago sangat minim. Hingga kabupaten-kabupaten di wilayah adat Meepago mengalami krisis keuangan daerah yang luar biasa.

“Kabupaten-kabupaten di wilayah adat Meepago tidak jalan efektif dan efisien.
Jumlah masyarakat di Meepago sangat sedikit,” katanya.

Ia menegaskan, peredaran uang di daerah tidak dirasakan masyarakat sehingga tidak terlihat pemberdayaan ekonomi kerakyatan terutama suku-suku asli Meepago.

“Buruknya keamanan di Meepago bukan menjadi alasan untuk urus pemekaran Provinsi Papua Tengah. Seharusnya Asosiasi Bupati Meepago harus meminta demiliterisasi dari tanah Meepago,” ungkapnya tegas.

“Jadi rakyat Dogiyai menolak pemekaran Provinsi Papua Tengah, rakyat Dogiyai menolak Mapolres di Dogiyai dan kami juga menolak Otsus Jilid II,” katanya.

Wakil Bupati Dogiyai Oscar Makai menegaskan, sejak tahun 2019 dirinya telah menolak Mapolres hadir di Dogiyai.

“Saya orang pertama yang menolak Mapolres datang di Dogiyai. Atas penolakan dari saya itu, maka Polres dipindahkan ke Deiyai. Jadi sebelum masyarakat tolak, saya orang pertama yang tolak,” katanya dijemput tepukan tangan dari massa aksi.

Sementara berkaitan dengan pemekaran Provinsi Papua Tengah dan lanjutan Otsus Jilid II ia sarankan DPRD Dogiyai membawa aspirasi masyarakat terbang ke Jayapura.

“Silahkan kasih aspirasi ke DPRD, mereka bawa aspirasi ke tingkat Provinsi, karena ada kewenangan di sana. Nanti saya fasilitas mereka pergi ke Jayapura,” ujar Makai. (*)

Reporter: Abeth A. You

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *