IMPT minta Bupati Meepago dan Lapago berhenti bicara DOB

Manokwari, [WAGADEI] – Solidaritas Ikatan Mahasiswa Pegunungan Tengah [IMPT] yang terdiri dari kabupaten Nabire, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Ndugama, Pucak Jaya, Puncak Papua, Jaya Wijaya, Mamberamo Tengah, Pegunungan Bintang, Lani Jaya, Yahukimo, Yalimo dan Tolikara di Manokwari, Papua Barat dengan tegas nyatakan sikap menolak terkait wacana Daerah Otom Baru [DOB] di seluruh tanah Papua, terutama wilayah adat Meepago dan Lapago.

Pernyataan penolakan DOB itu ketika digelar aksi mimbar bebas di sekretariat IMPT Manokwari, Senin, (15/2/2021).

Kordinator aksi, Wegobi Pigai meminta kepada Asosiasi Bupati Meepago [ABM] dan Asosiasi Bupati Lapago [ABL] untuk segera berhenti jadi pengemis pemekaran. Semestinya, para Bupati harus mendorong indeks pembangunan manusia dari penderitaan rakyatnya

Buktinya, menurut Pigai, realita yang ada pemekaran mengundang jelata rakyat kecil.

“Berdasarkan memolaria passionis, kami mahasiswa pegunungan rujuk aspirasi rakyat kepada asosiasi bupati meepago dan lapago bahwa berhenti bicara pemekaran tetapi mengukur kesejateraan masyarakat. Pasalnya masyarakat Papua sedang menderita, seperti Nduga dan Intan Jaya sedang mengungsi dan menderita akibat operasi Tni/polri”. ujar Korlap Wegobii Pigai kepada wagadei.com, Senin [15/2/2021].

Jika minta pemekaran, kata dia, rakyat akan bertambah intimidasi melalui berbagai perfektif, maka kami mahasiswa menolak segala bentuk alasan untuk pemekaran.

Ketua IMPT Darius Gobai menyatakan pihaknya bukan menolak DOB Provinsi dan Kabupaten/Kota namun juga soal kampung dan distrik.

“Saya sebagai pengurus Ikatan Mahaiswa Pengunungan Tengah dengan tegas menolak. Pada semua pemekaran karena pemekaran adalah membawa mala petaka bagi rakyat Papua di tanah Papua,” kata Darius Gobai.

Pasalnya, kata dia, ide pemekaran tersebut adalah murni kepentingan elite tertentu, tidak melalui aspirasi akal rumput orang asli Papua.

Diliris dalam tema di spanduk yaitu “Pemekaran bukan aspirasi rakyat, tetapi kepentingan jakarta dan elite lokal tertentu yang menciptakan malapetaka bagi rakyat Papua”. pungkasnya. [*]

Reporter: Yosea Douw
Editor: Norbertus Douw

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares