Otak Dibalik Pemekaran Provinsi di Papua

  • Bagikan

Oleh: Marius Goo

 

SEJAK Papua dimasukkan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tahun 1962, Papua telah menjadi Daerah Operasi Baru (DOB). Daerah Papua menjadi incaran Negara Indonesia demi mempertahankan Papua bagian dari NKRI. Anak kandung dari pemekaran propinsi adalah dilancarkan transmigrasi dan melakukan pemerataan pembangungan. Dengan dalil pembangunan, Papua dieksploitasi dan didiskriminasi. Yang melancarkan program transmigrasi tidak hanya dari Jakarta, namun melalui antek-anteknya, ialah Orang Asli Papua (OAP). Mereka mengatasnamakan semua OAP, dengan kepentingan sendiri. Apa isi otak dibalik mereka yang meminta pemekaran Propinsi di Papua? Papua mau dibawa ke mana dengan pemekaran Propinsi di Papua? pertanyaan-pertanyaan ini menjadi refleksi lebih lanjut dalam tulisan ini.

Pemekaran Provinsi di Papua

Jakarta bersama antek-anteknya (OAP: monyetnya Indonesia) melancarkan program percepatan pembangunan Papua dengan pemekaran propinsi di Papua dinilai tak sesuai keinginan rakyat. Pemekaran Propinsi merupakan pengalihan isu tentang permintaan rakyat Papua untuk referendum, sekaligus menolak Otonomi Khusus (Otsus) tahun 2001.

Pemekaran Propinsi Papua sangat tidak relevan dan tidak kontekstual. Sebab rakyat Papua saat ini tidak siap, baik secara mental, intektual, juga ketersediaan lingkungan. Di Papua “tidak ada tempat kosong” untuk melakukan penataan pembangunan propinsi. Rakyat Papua menyadari pembangunan dalam bentuk apa pun dalam bingkai NKRI bersifat pembodohan dan pembunuhan.

Siapa mereka?

OAP yang meminta pemekaran Propinsi di tanah Papua di satu sisi menginginkan pembangunan, namun jika dilihat lebih jauh dan lebih kritis, mereka adalah “manusia kadang-kadang”, atau lebih tepat “manusia kaleng-kaleng”. Setiap mereka yang bersih keras meminta pemekaran rata-rata OAP yang belum tuntas menjadi manusia utuh. Artinya, mereka terlihat kedunguan, agak ketololan dan sedikit amoral. Hal ini terbukti dalam argumentasi-argumentasi dangkal, sporadis, irasional dan tidak waras.

Mereka berargumen tentang pembangunan, namun dalam otak dipenuhi dengan “keinginan tak teratur”, yakni keserakahan dan ketamakan. Mereka meminta pemekaran dengan tujuan kekuasaan dan egoisme semata-mata.

Penolakan OAP untuk pemekaran Provinsi di Papua

Orang Papua serentak menolak pemekaran Propinsi. Bagi OAP pemekaran merupakan satu pembunuhan bahkan sebuah genosida. Di samping itu, beberapa alasan yang memperkuat penolakan pemekaran:

Pertama, orang pendatang mendominasi di Papua, sedangkan OAP menjadi minoritas di tanah sendiri. Kedatangan orang pendatang di Papua membuat populasi OAP menghilang dan menghabis.

Kedua, membuka lapangan kerja bagi orang pendatang. Di mana Sumber Daya Alam (SDM) yang minim untuk OAP, membuat kebajiran orang luar dengan dalil “membantu, melayani, mendidik, dan lain-lain”.

Ketiga, banyak orang Papua yang telah kehilangan hak-hak dasar: hak hidup, hak milik tanah (dusun), hak berpendidikan karena semua telah dirampas oleh orang pendatang.

Keempat, dengan dimekarkannya propinsi hadir pula militer yang selama ini tidak diterima baik oleh orang Papua dengan “pengalaman duka” yang telah tertimbun lama dalam aneka peristiwa militerisasi.

Kelima, orang Papua melihat pemekaran bukan sebagai percepatan pembangunan, melainkan pemusnahan OAP di atas tanah leluhur sendiri.

 

*] Penulis adalah pemerhati masalah sosial dan politik di Papua

 

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *