Bupati se Lapago diminta transparan mekanisme DOB terhadap rakyat

  • Bagikan

Jayapura, [WAGADEI] – Seluruh Bupati dan DPRD yang ada di wilayah adat La Pago jangan berpura-pura dan membisua kepada rakyat 10 kabupaten dalam wacana pemekaran provinsi Pegunungan Tengah dan kabupaten/kota.

Hal itu dikatakan Grimin Wenda, ketua fraksi Nawi Abua DPRD kabuoaten Lanny Jaya di Tiom, Kamis, [11/2/2021]. Menurut dia, UU Nomor 23 Tahun 2014 Bab VI, Pasal 34-36 sangat provinsi induk memekarkan provinsi baru indikatornya adalah jumlah penduduk, luas wilayah, sumber daya manusia (SDM), geografi dan potensi sumber daya alam [SDA].

“Dan Pasal 37 tentang provinsi induk mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk memekarkan DOB disetujui oleh sejumlah Bupati dari kabupaten yang induk, DPRD Kabupaten yang induk lalu disetujui oleh DPR Provinsi induk. Tetapi yang paling penting bagi saya adalah jumlah penduduk dan SDM,” kata Grimin Wenda kepada awak media.

Ia juga menjelaskan, UU Otsus Bab XXIV Nomor 21 Tahun 2001 Pasal 76 mengatakan pemekaran DOB dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh yaitu kesatuan sosial budaya, kesiapan SDM dan kemampuan ekonomi di masa mendatang.

“Jadi yang mengesankan dan menetapkan UU ini adalah pemerintah pusat itu sendiri dan lalu yang melanggar UU adalah pemerintah atau negara itu sendiri,” ungkapnya.

Wenda mengatakan, jika dilihat kembali definisi dari UU No 23 tahun 2014 Pasal 34-36 dan Pasal 37 dan juga UU Otsus No. 21 Tahun 2001 pasal 76 menegaskan kepada seluruh Bupati wilayah Lapago yang induk, DPRD wilayah Lapago yang induk, MRP dan DPRP harus jujur dan terbuka kepada rakyat.

“Apabila DOB ini sudah pernah disetujui secara sistem dan prosedur oleh seluruh Bupati, DPRD, MRP dan DPRP khusus untuk wilayah Lapago dan luas pada Provinsi Papua mengusulkan kepada pemerintah pussat. Tetapi jikalau tidak harus mengatakan tidak! Karena hal kepentingan rakyat dan pembangunan tidak ada rahasia dan tersembunyi bagi kami sebagai pemerintah hari ini,” katanya tegas.

Ia menilai atas kepentingan politik nasional dan kepentingan politik daerah ini rakyat akan menjadi korban secara massal.

“Terutama Bupati Lanny Jaya Befa Yigibalom, sebagai selaku ketua Asosias Bupati Se-Pengunungan segera menanggapi serius dalam hal pemekaran DOB Provinsi Pengunungan Tengah yang sedang dibahas oleh DPR RI Komisi II saat ini,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan wagadei.com belum konfirmasi kepada Bupati Asosisasi Pegunungan Tengah. [*]

Reporter: Yas A. Wenda
Editor: Aweidabii Bazil

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *