Pendidikan teknis pemerintahan bagi Kepala Distrik, pentingkah?

  • Bagikan

Oleh: Andy Mogopia

 

CATATAN ini tidak mendiskreditkan oknum orang perorang atau lembaga tetapi tulisan ini diketengahkan akibat dari gejala umum yang terlihat dan terjadi bekangan terhadap praksis pelaksanaan pembamgunan atau pemerintahan dan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat, sebagai penerima manfaat akibat dari pelayanan kepemerintahan yang baik di tingkat distrik atau kecamatan di seluruh Negara Republik Indonesia.

 

Merujuk UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 224 ayat [2] bahwasannya Bupati wajib mengangkat Kepala Distrik atau Camat dari Pegawai ANS yang menguasai pengetahuan teknis lemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan kententuan regulasi Perundangan.

 

Realitas menujukan bahwa pengangkatan Camat atau Kepala Distrik belum optimal sesuai dengan disiplin ilmu kepemerintahan, akibat dominasi muatan politis melulu dan atau tidak memanfaatkan Azas The Rigth Man On The Rigth Place sehingga manajemen administrasi pemerintahan, pelayanan publik, roda pelaksanaan pembangunan tak berjalan sebagaimana mestinya.

 

Maka tujuan terpokok pendidikan teknis pemerintahan bagi Camat adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk melasanakan tugas pokok sebagai Camat yang dilandasi dengan kepribadian dan etika ASN. Diklat seperti ini amat penting bagi para Camat yang tidak berlatar belakang pendidikan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupatane/Kota.

 

Di samping itu, juga perlu dibekali dengan materi pengetahuan dasar pemerintahan, keterampilan teknis pemerintahan, kepribadian kepamongprajaan dan aktualisasinya.

 

Wujud dari pelaksanaan Diklat ini setelah mengikutinya memiliki kapabilitas teknis tertib penataan administrasi pemerintahan bisa terlayani dengan baik sesuai dengan standar operasional prosedural [SOP] yang berlaku di seluruh Indonesia. Mengapa aspek ini penting? Entalah lantaran pemerintah distrik atau kecamatan merupakan pelaksana tugas teknis sebagian tugas dan kewenangan Bupati dan Wakil Bupati.

 

Pelimpahan sebagian kewenangan tugas teknis ini dilimpahkan kepada pimpinan wilayah Distrik. Oleh karena dalam upaya mendekatkan proses pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan serta roda pemerintahan terlaksana dengan azas cepat, tepat dan terjangkau, serta tak berbelit.

 

Lebih jauh lagi pemerintah Distrik merupakan lelaksana utama memanifestasi visi dan misi Bupati dan wakil Bupati oleh karena lokus dari pelaksanaan pembangunan di semua sektor berpusat di tingkat kecamatan atau Distrik. Maka Camat memiliki tugas sebagai pengawas umum menjalankan Span Of Controlnya terhadap paket pembangunan yang masuk ke wilayah pemerintahannya. Entahlah! [*]

 

…. bersambung

 

*] Penulis adalah pemerhati pemerintahan di Papua asal Meepago

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *