DOB dan uang, bukan keinginan bagi orang asli Papua

  • Bagikan

Wamena, [WAGADEI] – Ketua Departemen Pemuda Gereja Baptis West Papua Sepi Wanimbo menegaskan, Daerah Otonom Baru [DOB] dan penambahan dana Otonomi Khusus [Otsus] jilid II untuk 20 tahun ke depan bukan keinginan dan solusi yang tepat bagi orang asli Papua [OAP] di tanah Papua.

“Sebenarnya yang harus minta pemekaran Provinsi dan Kabupaten atau Kota ini harus dari rakyat Papua sendiri sesuai kebutuhan wilayah masing-masing. Tidak bisa dipaksakan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kemendagri,” kata Sepi Wanimbo kepada media ini, Minggu, [31/1/2021].

Selama ini, kata Wanimbo rakyat Papua 100 persen sangat tidak membutuhkan namanya pemekaran Provinsi dan Kabupaten/Kota. “Rakyat selalu tolak adanya wilayah baru,” ucapnya.

“Sebab adanya selama pemekaran wilayah baru yang ada di tanah Papua yang ada hanya penderitan, korban jiwa hampir setiap hari dari anggota keamanan negara TNI dan Polri yang bertugas di tanah Papua,” katanya.

Tak hanya itu, lanjut dia juga korban dalam politik praktis, ekonomi, pendidikan, kebudayan dan kesehatan. Milsalnya ekonomi hampir semua lini dikuasai oleh orang non asli Papua sementara anak daerah jadi korban.

Sehingga lanjut dia, sikap rakyat Papua sudah sangat jelas tolak pemekaran wilayah baru lalu mengapa Pemerintah Pusat paksakan untuk mekarkan Provinsi dan Kabupaten Kota padahal rakyat sangat tidak membutuhkan itu.

Diharapkan kepada Pemerintah Pusat agar wajib ikuti prosedur agar masyarakat juga bisa pahami aturan yang berlaku.

“Lalu Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan dalam berita Kompas bahwa ada penambahan dana atau anggaran Otsus jilid II untuk 20 tahun ke depan lagi. Sementara rakyat Papua tak minta uang dan juga sudah lama sekali tolak namanya Undang-Undang Nomor, 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua dan Papua Barat,” ungkapnya.

Ia mengatakan, bagi rakyat Papua sangat tidak membutuhkan nilai uang sebesar itu tetapi yang dibutuhkan adalah keadilan, kebenaran dan kejujuran yang harus sampaikan kepada kami.

“Tanpa uang rakyat Papua terbiasa hidup di atas tanah dan negerinya sendiri, karena orang tua kami dulu tidak pernah hidup dengan uang tetapi mereka hidup dengan hasil bumi yang sangat luar biasah seperti ubi, keladi, singkong, pisan, ikan, sayur-sayuran buah-buahan dan lainnya,” katanya.

“Sementara mereka makan makanan hasil bumi dari tanahnya sendiri mereka tak pernah mengalami gangguan kesehatan lalu sakit dan meningal tapi hidup mereka selalu sehat dan damai,” ujar Sepi.

Pihaknya merasakan selama adanya pemakaran wilayah hanya ada kekecewaan, kecemburuan dan penderitaan bagi rakyat Papua sejak tahun 1969 – 2021. Contoh, kasus seperti penangkapan dan penyiksaan 15 warga sipil pada 31 Agustus 2011; kasus 19 Oktober 2011 di lapangan Zakheus Padan Bulan dan kasus penembakan Mako Musa Tabuni 14 Juni 2012 dan kasus yang lainnya.

“Silahkan memberikan ruang dan kesempatam kepada rakyat Papua untuk referendum, menentukan nasib dan pilihan masa depan bangsanya sendiri atau boleh Pemerintah Pusat silahkan duduk satu meja dengan ULMWP untuk menyelesaikan pelangaran HAM berat di tanah Papua yang dimediasi atau yang jadi wasit adalah orang yang netral pihak ke tiga,” katanya. [*]

Reporter : Yas A. Wenda
Editor : Norbertus Douw

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *