Otsus: Keputusan ada di OAP bukan Jakarta

  • Bagikan

Oleh : Goo Egedy

SEJAK Otonomi Khusus [Otsus] diberikan [2001] hingga kini [2021], perdebatan tentang Otsus sangat panas. Hal ini wajar terjadi karena Otsus adalah tawaran politik tertinggi rakyat Papua barat. Otsus ditawarkan untuk menunda “Kemerdekaan” bangsa Papua. Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi rakyat Papua, pasal demi pasal dan ayat demi ayat bernada positif dan membuat rakyat Papua menggadaikan “harga dirinya”, yakni “kemerdekaannya”. Ketika dilihat praktek [implementasi] daripada UU Otsus, terlihat menyimpang. Rakyat Papua dibodohi oleh Jakarta dengan “buat lain tulis lain”. Diakhir masa pemberlakukan Otsus, kembali Jakarta mengambil keputusan, bukan rakyat Papua. Jakarta belum sadar bahwa mereka hanya pemberi dan yang menentukan Otsus dilanjutkan atau tidak ada di tangan rakyat Papua. Rakyat Papua telah mengambil langkah bahwa Otsus dihentikan karena berindikasi pembodohan dan penjajahan.

Jakarta Pemberi Otsus

Rakyat Papua telah mengetahui bahwa Jakarta adalah pemberi Otsus walaupun belum tahu berapa jumlah yang diberikan sebab OAP belum menikmatinya. Alasan belum menikmati adalah OAP masih banyak yang tidur di rumah yang tidak layak dihuni sebagai manusia, banyak jalan yang belum bisa ditempuh dengan kendaraan, masih banyak anak sekolah yang putus sekolah karena kekurangan biaya, masih banyak keluarga yang kekurngan gisi, hutan Papua yang dieksploitasi tanpa perasaan, masih banyak pegawai orang pendatang yang diangkat, masih banyak kepala daerah yang bersebaran di Papua. Singkat kata, di era Otsus rakyat Papua tidak mendapatkan kewenangan penuh untuk rakyat Papua mengatur tanah sendiri melainkan masih ditur oleh Jakarta.

Rakyat Papua telah mengetahui juga bahwa Jakarta tidak hanya menjadi pemberi Otsus, namun semua kebijakan diatur oleh Jakarta sendiri. Jakarta mengendalikan Papua, tidak lain adalah mempermainkan Papua. Kekuasaan dan kekuatan Negara dikerahkan untuk membodohi rakyat Papua. Jakarta sendiri tidak merasa berdosa dengan tindakan penipuan publik. Yang lebih menyakitkan lagi, Jakarta yang adalah pemberi Otsus, sekaligus mengambil kebijakan untuk Otsus dilanjutkan, padahal yang harus memutuskan untuk Otsus dilanjutkan atau diberhentikan ada di tangan rakyat Papua yang menjadi sasaran utama Otsus diberlakukan. Melihat kenyataan ini, pertanyaan yang selalu muncul dibenak OAP adalah: mengapa Otsus terus dipaksakan oleh Jakarta?

Papua Penerima Otsus: Pengambil Keputusan

Sasaran utama UU Otsus No. 21 tahun 2001 diberlakukan adalam OAP. Jika OAP tidak ada maka  UU Otsu situ mustahil dilakukan. Mengapa Otsus itu diterima OAP? Bahwa, Otsus ini diterima karena Jakarta memberikan kepada OAP sebagai penewar [pengganti] kemerdekaannya. Artinya, jika Otsus tidak diberikan, maka yang diterima OAP adalah kemerdekaan bangsa. Jadi tawarannya hanya Otonomi Khusus atau Papua Merdeka. Tahun 2001 Papua Merdeka dipending dan selanjutnya diberikan Otonomi Khusus terlebih dahulu.

Otsus diberlakukan terlebih dahulu untuk mengambil hati orang Papua, atau Otsus diberlakukan untuk cara Jakarta “meng-Indonesia-kan Papua”. Otsus diberikan untuk merebut kepercayaan rakyat Papua terhadap Jakarta dengan melakukan pembangunan. Sejak tahun 2001 Jakarta bersinergi membangun Papua dengan dalil, Jakarta menjadikan wilayah Papua sebagai daerah Otonomi, walaupun orang Papua menginginkan Kemerdekaan. Keinginan OAP untuk merdeka ditunda karena Jakarta menghendaki [memaksa] Papua dengan Otsus.

Dari kenyataan ini, karena Papualah sasaran utama dari UU Otsus tahun 2001, maka rakyat Papualah yang menentukan dan memutuskan apakah Otsus dilanjutkan atau diberhentikan. Sekaligus, Jakarta harus mampu mendengar dan sekaligus menerima keputusan rakyat Papua.

Keputusan terakhir rakyat Papua adalah menentukan Nasib sendiri. Rakyat Papua masih tetap pada pendirian, Jakarta harus berani memberikan kesempatan untuk menggelar referendum bagi rakyat Papua. Memberikan kesempatan kepada rakyat Papua masing-masing, apakah dengan hati menjadi bagian dari  Indonesia atau mendirikan sebuah Negara yang sederajat dengan Indonesia.

*] Penulis adalah guru Sekolah Dasar [SD] di Mowanemani

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *