FIMTCD tolak Kodim di Tambrauw, ini 14 pendapat dan 5 pernyataan sikap

  • Bagikan

Jayapura, [WAGADEI] – Kemarin hari Senin, 14 Desember 2020 bertempat di Makorem 181 Praja Vira Tama, Kota Sorong, Danrem 181 Praja Vira Tama Brigjen TNI Indra Heri meresmikan Kodim Tambrauw dan melantik Letkol Inf Ildefonso Akilis Do Camro sebagai Dandim 1810 Tambrauw.

Atas peresmian ini kami warga Tambrauw yang tergabung dalam Forum Intelektual Muda Tambrauw Cinta Damai [FIMTCD], menyatakan pendapat kami sebagai berikut :

1. Bahwa Pembangunan Kodim Tambrauw ini telah dilakukan semenjak Tahun 2019 dengan pembentukan Kodim Tambrauw dengan status Kodim Persiapan, pada akhir tahun 2019 pun Kodim Persiapan Tambraw mulai beraktifitas. Kodim Persiapan Tambraw pun semejak itu memobilisasi banyak pasukan TNI ke Sausapor sebagai anggotanya. Pihak Kodim Persiapan mengunakan Gedung Lama Puskesmas Distrik Sausapor Tambrauw sebagi barak penampungan personilnnya. Pihak TNI melalui Kasdim 1802 Sorong juga membuat Forum Komunikasi Sosial mendiskusikan isu-isu sosial dengan pemerintah disktrik Sausapor dan Bikar. Pihak TNI merencanakan akan membangun Kodim Tambrauw di Wilayah Sausapor di kompleks Wembru, mengunakan lahan warga yang direncanakan seluas 5 hektar;

2. Pada bulan April 2020, warga Sausapor mendapat Informasih bahwa dalam waktu dekta akan dilakukan peresmian KODIM 1810 Tambrauw (direncanakan Mei/Juni 2020), mendengar informasi tersebut warga pemilik hak ulayat dan tokoh adat warga suku Abun pun melakukan pertemuan dan pada 23 April 2020 mereka membuat surat keberatan atas peresmian dan meminta Pihak TNI dan Pemerintah Kabupaten Tambraue untuk menudah peresmian serta melakukan tatap muka dengan warga untuk menjaring aspirasi warga atas pembangunan Kodim tersebut, surat tersebut telah diberikan kepada Panglima TNI, Pangdam 18 Kasuari Papua Barat, Dandrem 181 PVT/Sorong dan Permerintah Kabuapten Tambrauw;

3. Bahwa pada Bulan Mei – April 2020 Mahasiswa Tambrauw diberbagai Kota Studi : Jayapura, Jogja, Manado, Makasar, Semarang dan Jakarta, kami Forum Intelektual Muda Cinta Damai telah melakukan aksi protes dengan menyatakan sikap melaui siaran pers menolak pembangunan Kodim di Tambrauw dengan dalil Kodim bukan kebutuhan mendesak warga Tambrauw, warga Tambrauw masih troma dengan kekerasan militer masa lalu (operasi ABRI 1960 an – 1970 an) serta kehadiran TNI akan mendatangkan kekerasan baru bagi warga Tambrauw, pernyataan mahasiswa ini telah didengar oleh Pemerintah Daearh melaui media masa.
Aksi menyampaikan pendapat warga juga telah dilakukan oleh warga Tambrauw diberbagai Kampung dengan berfoto dengan poster bertulisan tolak Kodim di Tambrauw dan pesan-pesan pembangunan lainnya, lalu di publikasi (apload) pada media socsal masing-masing orang secara luas;

4. Bahwa pada 27 Juli 2020 Mahasiwa dan Warga Tambrauw di Distrik Fef Ibukota Kabupaten, telah melakukan aksi penolakan pembangunan Kodim di Kantor DPR Tambrauw, protes mahasiswa dan warga ini diterima langsung oleh Ketua DPR Tambrauw, mahasiswa dan warga menyatakan menolak pembangunan Kodim Tambrauw, mendesak DPR menfasilitasi Musyawara Adat Masyarakat Adat Tambrauw untuk bermusyawara tentang pembangunan Kodim di Tambrauw, serta mendorong pemerintah untuk menfokuskan pembangunan pada pembangunan kesejahteraan rakyat, ketimbang mendahulukan pembangunan Kodim di Tambrauw;

5. Bahwa semenjak Kodim Persiapan Tambrauw berada di Tambrauw serta pembangunan koramil-koramil baru di Beberapa Distrik seperti Kwoor, Fef, Miyah, Yembun dan Azes, telah terjadi kekerasan terhadap masyarakat Tambrauw, diantaranya Kekerasan terhadap Alex Yapen pada 12 Juli 2020, Kekerasan Ferbal (intimidasi) kepada tiga warga Werbes : Maklon Yebo, Selwanus Yeblo dan Abraham Yekwam pada 25 Juli 2020 di Werbes, Keresan terhadap 4 warga Kosyefo : Neles Yenjau, Karlos Yeror, Harun Yewen dan Piter Yenggren di Kwor pada 28 Juli 2020, Kekersan terhadap 2 warga Distrik Kasi : Soleman Kasi dan Henky Mandacan pada 29 Juli 2020 di Distrik Kasi dan kasus terbarunya yaitu kekerasan TNI terhadap 4 warga Syubun : Timo Yekwam, Markus Yekwam, Albertus Yekwam dan Wilem Yekwam pada 06 Desember 2020 di Distrik Syubun;

6. Bahwa hingga saat ini belum ada pertemuan antara Pemerintah Tambrauw dengan masyarakat adat untuk merealisasi aspirasi warga suku abun dan pemilih hak ulayat serta aspirasi mahasiswa agar adanya forum untuk semua masyarakat adat Tambrauw membuat keputusan tentang pembangunan Kodim di Tambrauw;

7. Bahwa sampai saat ini Masyarakat Adat Tambrauw yang terdiri dari 4 suku asli belum memberikan keputusan resmi, melaui musyawara adat yang terdiri dari seluruh masyarakat adat Tambrauw tentang pembangunan Kodim di Tambrauw. Masyarakat Pemilik hak ulayat pun juga sampai sekarang belum memberikan persetujuan tentang pengunaan lahannya untuk membangun Markas Komando Kodim 1810 Tambrauw. Warga pemilik hak ulayat secara tegas telah menyatakan tidak melepaskan tanahnya untuk digunakan membangun Kodim dan tanahnya hingga kini masih dalam penguasaannya;

8. Bahwa pembangunan Kodim di Tambrauw bukan merupakan kebutuhan mendasar warga Tambrauw. Masyarkat Tambrauw saat ini lebih membutuhkan pembangunan kesejahteran dari pada pembangunan Kodim. Ada banyak persoalan yang harus menjadi fokus pembangunan Pemerintah hari ini, misalnya pembangunan Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Warga (Mikro), dan pembangunan fasilitas publik lainnya seperti Jalan penghungun kampung, listrik, jaringan telepon seluler, Internet serta peningkatan skil kerja lainnya. Hari ini banyak sekolah dan rumah sakit diberbagai Kampung di wilayah pesisir dan wilayah pedalaman Tambrauw yang kekurangan petugas guru, petugas medis dan dokter, banyak Kampung yang belun terhubung dengan jalan, jembatan, dan juga tidak ada listrik dan jaringan komunikasi, masih banyak warga yang mati tidak terobati karena sakit dan juga masih banyak anak usia sekolah yang tidak bersekolah atau putus sekolah;

9. Bahwa Tambrauw merupakan wilayah sipil yang aman, tidak ada musuh Negara di Tambrauw dan juga Tambrauw aman-aman saja. Di Tambraw tidak ada kelompok pemeca Negara yang menjadi fokus kerja TNI. Warga Tambrauw semuannya adalah warga Negara Indonsia yang baik, tidak perna ada perlawanan ataupun koflik bebar yang menggangu keamanan Negara di Tambrauw. Pembangunan Kodim di Tambrauw tidak akan memberikan dampak banyak sesuai dengan tugas dan fungsi pokok TNI sebagaimana dimandatkan oleh UU TNI, karena Tambrauw bukan merupakan wilayah perang dan juga wilayah perbatasan yag menjadi wilayah tugas pokok kerja TNI;

10. Bahwa sesuai dengan perintah UU TNI Nomor 34 Tahun 2004, TNI merupakan alat pertahanan Negara, yang bertugas menjaga kedaulatan Negara, Tugas Pokok TNI sejatinya ada pada dua wilayah yaitu wilayah perang dan wilayah perbatasan Negara (teritori), bukan di diwilayah sipil dan menjalankan kerja pembangunan dan keamanan. Tambrau tidak ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM)/wilayah perang, dan juga Tambrauw bukan wilayah pada perbatasan Negara;

11. Bahwa sesuai dengan UU Pemerintah Daerah 23/2014 dan UU Kepolisian 02/2002 Tugas pembangunan adalah tugas pokok pemerintah daerah, dan tugas Keamanan adalah tugas POLRI;

12. Bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Oleh sebab itu setiap kebijakan pembangunan, keamanan mapun kebijakan pertahanan harus dilakukan sesuai perintah UU. Dalam hal pembangunan Kodim 1810 di Tambrauw adalah tindakan yang tidak sesuai UU yang dilakukan oleh pihak TNI dan Pemerintah Daerah Tambrauw;

13. Bahwa pembangunan Kodim Tambrauw yang tidak dilakukan sesuai perintah Undang-Undang, serta berkaca pada tindakan-tindakan TNI yang selama ini sudah dilakukan diluar tugas dan fungsi pokok TNI, TNI telah banyak melakukan kekerasan terhadap warga Tambrauw, sebagaimana diuraikan pada pon 5. Tentunya dengan Pembangunan Kodim dan Penambahan personil yang banyak akan melahirkan peningkatan kekerasan terhadap warga Tambrauw, sebagaimana fakta kasus-kasus kekerasan TNI di daerah-daerah lain di Papua, seperti di Nduna, Intan Jaya, Timika, Yahokimo, Puncak, Puncak Jaya, Paniai, dan Kabupaten lainnya;

Atas dasar pendapat yang telah kami uraikan dalam 13 poin ini, kami Forum Intelktual Muda Tambrauw Cinta Damai dengan tegas menyatakan sikap kami sebagai berikut :

1. Menolak dengan tegas pembangunan Kodim 1810 di Tambrauw, yang telah diresmikan pada hari Senin 14 Desember 2020 di Makorem 181 PVT/Kota Sorong, dan mendesak Pihak TNI : Panglima TNI di Jakarta, Pangdam 18 Kasuari Papua Barat di Manokwari, Dandrem 181 PVT di Sorong agar membatalkan pembentukan Kodim 1810 Tambrauw;

2. Mendesak kepada Pemerintah Pusat: Presiden Jokowi, Ketua DPRRI, Gubernur Papua Barat, Ketua DPRD Provinsi Papua Barat, Bupati Tambrauw, Ketua DPRD Kabupaten Tambrauw berkordinasi dengan pihak TNI membatalkan pembentukan Kodim 1810 Tambrauw, Papua Barat;

3. Mendorong kepada lembaga-lembaga kemanusian : Komnas HAM, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonseia (YLBHI), AMNESTI Internasional Indonesia, Lembaga Studi dan Advokasi (Elsam) Jakarta, KONTRAS Jakarta, IMPARSIAL, AJAR Indonesia, LOKATARU, Yayasan PUSAKA, YAYASAN SATU KEADILAN, LP3BH, SKP Keuskupan Jayaura, SKP Keuskupan Sorong Manokwari, LBH Papua, ELSAM Papua, PAHAM Papua, ALDP, KPKC Sinode GKI, JERAT Papua, WALHI Papua, PBHC Jayapura, Greenpeace Papua, Papua Forest Watsh Sorong, Belantara Papua, LBH Kaki Abu, PBHKP Sorong dan lembaga-lembaga HAM lainnya, untuk telibat melakukan advokasi mendorong Pihak TNI dan Pemerintah membatalkan pembangunan Kodim 1810 Tambrauw;

4. Mendorong Lembaga-Lembaga Gereja : Sinode GKI di Papua, Gereja Katolik Keuskupan Sorong Manokwari, Gereja KINGMI Papua, Gereja BAPTIS Papua, GIDI Papua, Persekutuan Gereja-Gerja Papua (PGGP), dan Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), untuk mendesak Pihak TNI dan Pemerintah untuk membatalkan pembentukan Kodim 1810 Tambrauw;

5. Menyerukan kepada seluruh komunitas HAM di Indonesia maupun internasional untuk turut bersolidaritas dengan kami warga Tambrauw, untuk menyerukan pemerintah Indonesia, Pemerintah Tambrauw untuk membatalkan pembangunan Kodim 1810 Tambrauw.

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk menyikapi pembantukan Kodim 1810 di kabupaten Tambrauw, Papua Barat, Indonesia.

Forum Intelektual Muda Tambrauw Cinta Damai adalah Forum taktis yang dibentuk oleh kami para anak muda tambrauw pada Bulan April 2020 untuk mengadvokasi isu-isu pembangunan di Tambrauw. Semenjak dibentuk secara langsung Forum Intelektual Muda Cinta Damai terlibat bersama dalam advokasi penolakan Tolak Kodim Tambrauw pada Bulan April 2020 hingga saat ini. Forum Intelektual Muda Tambrauw Cinta Damai terlibat dalam berkampanye di Publik dan mengalang dukungan warga menolak pembanunan Kodim di Tambrauw.

*Forum Intelktual Muda Tambrauw Cinta Damai*

1. Yohanis Mambrasar (Advokat);
2. Maximus sedik ( Mahasiswa Tambrauw);
3. Natalia L. C. Yewen ( Mahasiswi Tambrauw );
4. Frederik Herman Esyah ( Mahasiswa Tambrauw);
5. Agustunus Sedik (Mahasiswa Tambrauw);
6.Nicodemus Momo(Ketua IMT Jayapura);
7 Yordan Evan Sedik ( Mahasiswa Tambrauw );
8.Yosep Teniwut (Mahasiswa Tambrauw);
9. Bertho Yekwam (Mahasiswa Tambrauw);
10. Selestinus Vio Momo;
11. Thomas Sedik (Mahasiawa Tambrauw);
12. Yanti Titit (Mahasiswa Tambrauw);
13. Thomas Yeblo (Mahasiswa Tambrauw);
14. Winda Sedik (Mahasiswa Tambrauw);
15. Thomas Yerin Demisioner Ikatan Mahasiswa Tambrauw IMT, malang);
16. Warenius Iccos Syufi(mahasiswa Tambrauw);
17.Pius Upas Sedik (mahasiswa tambrauw);
18. Nimbrot Yeblo (Mahasiswa Tambrauw);
19. Yolanda Yusan Mayor (Ketua Forum Perempuan Tambrauw);
20.Soly Yesnath (Ketua Demisioner Ikatan Mahasiswa Papua Mataram IMAPA,NTB)
21. Soleman Yekwam (Mahasiswa Tambrauw)
22. Oktovianus Yesnat (Mahasiswa Tambrauw)
23. Isak Gleiser Wanma (Pemuda Tambrauw-Bikar);
24. Arson Yesnath (Mahasiswa Tambrauw);
25. Marsela Irun (Mahasiswa Tambrauw);
26. Maria Syufi (Pemuda Tambrauw);
27. Riki Bofra (Mahasiswa Tambrauw)
28. Piter Mambrasar (Pemuda Tambrauw);
28. Yosep Syufi ( Mahasiswa Tambrauw);
29. Petrus Hae (Mahasiswa Tambrauw);
30.Bonifasus Hae (Mahasiswa Tambrauw);
31. Ruce Bame(Mahasiswa Tambrauw);
32. Paskalina Syufi( Mahasiswa Tambrauw);
33.Johanes Mario Syufi Sowe( Mahasiswa Tambrauw);
34. Wernel Sedik (Mahasiswa Tambrauw);
35. Herman Yekwam( Mahasiswa Tambrauw);
36. Yusinta Esyah ( Mahasiswa Tambrauw);
37. Marsela Sedik(Mahasiswa Tambrauw);
38. Gabriela Marsela Syufi ( Mahasiswa Tambrauw);
39. Maria Paulina Syufi (Mahasiswa Tambrauw);
40. Maria Hae( Mahasisa Tambrauw);
41. Falentina Siraro( Mahasiswa Tambrauw);
42. Magdalena Sedik ( Mahasiswa Tambrauw);
43. Anselma Sedik( Mahasiswa Tambrauw);
44. Roni Kaimo( Masyarakat Tambrauw);
45. Snek Ataf Syufi ( Mahasiswa Tambrauw);
46. Vince Momo( Masyarakat Tambrauw);
46. Lewi Yenjau (Mahasiswa Tambrauw)
47. Festus Yesnath (Pemuda Tambrauw);
48. Decler Yesbath (Pemuda Tambrauw);
49. Wilson Malak (Mahasiswa Tambrauw-Moraid)
50. Natalis Yewen (Pemuda Tambrauw);
51. Abraham Yekwam (Pemuda Tambrauw).

*Turut bersolidaritas* :
(warga daerah laim yang trurut bersolidaritas)

1. Eto Rumpedai (Ketua Imapa Bogor);
2. Fryscha Okrofa (Mahasiswa Papua Jakarta);
3. Alowisia Dawapa (Mahasiswa Papua Jakarta);
4. Rudi Kogoya (Mahasiswa Papua Jakarta);
5. Richarda P Ogetai (Mahasiaswa Papua Semarang);
6. Jhon Rumbino (Mahasiswa Papua Jakarta);
7. Roland Levy ( (Mahasiswa Papua Jakarta);
8. Theodora Uken (Mahasiswa Papua Jakarta);
9. Graceana Kuyap (Mahasiswa Papua Jakarta);
10. Albert D.Anari (Mahasiswa Papua);

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *