6 tahun berlalu, keluarga korban Paniai Berdarah angkat bicara

Paniai, [WAGADEI] – Kasus Paniai berdarah menewaskan empat siswa SMA diantaranya Alpius Youw (18 tahun), Yulianus Yeimo (17 tahun), Apinus Gobai (16 tahun), Simon Degei (17 tahun), dan 17 orang masyarakat yang korban luka-luka tembak oleh pasukan gabungan militer Indonesia itu hingga kini masih jadi sorotan publik di dunia internasional.

Kini memasuki enam tahun tak ada tanda-tanda penuntasan sebagaimana yang diungkapkan Presiden Jokowi pada natal nasional 27 Desember 2014 silam di stadion Mandala Jayapura. Berbagai pihak berharap agar Pemerintah Indonesia bisa mengungkapkan tragedi yang tidak akan bisa dilupakan ini.

Kesempatan ini, pihak keluarga korban didampingi oleh Gereja Katolik Keuskupan Timika yang diwakili SKP Dekenat Paniai dan GKI Kingmi Papua kordinator Paniai menyerukan kepada Pemerintah Indonesia pihaknya menolak segala bentuk penyelidikan negara Republik Indonesia terhadap korban, para saksi, dan korban luka-luka kasus Paniai.

“Kami memohon dengan hormat Komnas HAM Indonesia, TNI, dan Polri segera umumkan para pelaku berdasarkan hasil Investigasi yang anda lakukan sejak peristiwa itu terjadi pada tahun 2014 hingga 2020 ini untuk mengungkapkan kepastian dan kebenaran kasus pelanggaran HAM berat di Paniai ini,” ujar SKP Dekenat Paniai, P. Santon Tekege, Pr, Jumat, (11/12/2020).

Pihaknya juga mendesak kepada Pemerintah Indonesia dapat mengizinkan Pelapor Khusus PBB atau Komisi HAM PBB masuk ke Papua, khususnya di Paniai. Pihaknya bahkan mengungkapkan alasan penolakan atas segala bentuk penyelidikan dari Negara Republik Indonesia atas peristiwa pelanggaran HAM Berat di Paniai karena

Negara Republik Indoensia tidak pernah mengumumkan para pelaku dari tahun 2014 hingga 2020 ini. “Presiden Negera Republik Indonesia perintahkan Kepala Kapolri untuk usut tuntas kasus pelanggaran HAM Berat Paniai,” ucapnya.

“Tetapi Perintah Presiden Joko Widodo tidak dilaksanakan dan tidak menyelesaikan masalah pelanggaran HAM Berat Paniai dan hanya menyenangkan hati dunia Internasional tanpa umumkan para pelaku penembakan mati 4 orang siswa pelajar dan 17 orang korban luka-luka itu,” ungkap dia.

Penolakan keluarga korban, para saksi, dan pimpinan Gereja Katolik dan Kingmi di Paniai berdasarkan berbagai kasus pelanggaran HAM Berat yang belum merasa puas kepada orang asli Papua seperti pelanggaran HAM berat di Wamena. Kurang lebih 14 tahun tim penyelidikan Komisi HAM Republik Indonesia diajukan ke Jaksa Agung. Tetapi kasus Wamena berdarah itu buntut dan tidak proses hukum hingga 2020.

Selain itu, sudah 14 tahun lebih tim penyelidikan Komisi HAM Republik Indonesia atas kasus pelanggaran HAM Berat di Wasior dan diajukan ke Jaksa Agung. Tetapi kasus pelanggaran HAM Berat tidak diproses hingga tahun 2020

Sudah 22 tahun Pelanggaran HAM Berat di Biak Berdarah 6 Juli 1998. “Tetapi para pelakunya tidak proses secara hukum oleh negara Republik Indonesia,” ujarnya.

Lebih dari itu, kata dia, dalam penolakan orang asli Papua disebut monyet atau dikenal dengan kasus rasisme.

SKPKC GKI Kingmi Kordinator Paniai, Pdt. Agus Mote mengatakan, Presiden Joko Widodo selalu saja datang kunjungi warga di tanah Papua setahun bisa sampai dua kali atau lebih. Itu artinya Presiden Joko Widodo tidak sama dengan Presiden sebelumnya selama ini. Tetapi Presiden Joko Widodo tidak mampu menyelesaikan akar persoalan di atas ini.

“Termasuk Presiden Jokowi tidak mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM Berat di tanah Papua termasuk pelanggaran HAM Berat di Paniai,” kata Mote.

Untuk itu, pihaknya bersama keluarga korban menyampaikan segera intervensi pihak Internasional dan PBB atas pelanggaran HAM Berat yang terjadi pada 8 Desember 2014 di Paniai termasuk pelanggaran HAM Berat yang belum tuntas di seluruh Tanah Papua hingga kini tahun 2020.

“Kami mendesak Negara Republik Indonesia segera izinkan masuk Komisi HAM PBB dan Pelapor Khusus PBB datang kunjungi di seluruh Tanah West Papua,” kata dia. [*]

Reporter: Abeth A. You

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares