Sayang, sudah 8 tahun Indonesia tak lindungi Noken Papua

Nabire, [WAGADEI] – Pada moment hari ulang tahun (HUT) Noken Papua ke VIII, 4 Desember 2020, hampir 99 persen orang asli Papua maupun yang bukan asli Papua memamerkan Noken kesayangan. Ya tentunya sebagai bukti kepedulian terhadap keputusan Unesco tentang Noken sebagai warisan budaya takbenda khas Papua yang ditetapkan pada 4 Desember 2012 silam atas perjuangan Titus Pekei, sang penggagas Noken Papua.

Walaupun demikian, secara konstitusi, Noken kini sedang menuju kepunahan. Pasalnya, selama delapan tahun sejak 2012 sampai 2020 Pemerintah Indonesia apatis melestarikan, melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan Noken warisan budaya takbenda khas Papua.

Pencetus gagasan Noke ke UNESCO, Titus Pekei kepada wagadei.com menegaskan, Pemerintah Indonesia menganggap Noken Papua bukan warisan budaya Indonesia – Melayu maka tidak simpati terhadap warisan budaya khas Papua. Menurut dia, senetapan Noken di Markas UNESCO Paris pada [4/12/2012] sampai perayaan hari ulang tahun Noken UNESCO delapan tahun, [4/12/2020]. Pemerintah Indonesia tidak konsisten atau lalai manfaat warisan budaya kerajinan tangan manusia Papua.

“Selama delapan tahun tidak terjadi apa-apa sekalipun komunitas perajin Noken khas Papua di seluruh Papua tetap konsisten kembangkan warisan budaya takbenda. Apakah ini pantas Indonesia terlantarkan Noken UNESCO setelah mendapat pengakuan warisan budaya takbenda dari tujuh wilayah adat Papua,” ujar Titus Pekei, Jumat, [4/12/2020].

Menurut Pekei, secara hukum Internasional Konvensi UNESCO 2003 tentang Perlindungan Warisan Budaya Takbenda juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78, tanggal 5 Juli 2007 tentang Pengesahan Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) dan menjadi Negara Pihak Konvensi 2003 sejak 2008.

Ia mengatakan, nominasi Noken UNESCO terdaftar dalam warisan budaya takbenda memerlukan perlindungan mendesak (Pasal 17, ayat (1), (2) dan (3) Konvensi 2003) telah mengatur dan menjelaskan komitmen negara pihak anggota UNESCO termasuk Negara Indonesia.

“Anehnya, pemerintah Indonesia cerdas memanipulasi data penelitian noken lama tahun 2011 dan menyusun laporan periodik Noken kepada ICH-UNESCO tahun 2016 dan hal serupa terjadi pada tahun 2020. Artinya, laporan periodik Noken kepada ICH-UNESCO adalah tidak obyektif hasil penelitian lapangan tetapi hasil rekayasa di pusat (Pemerintah Indonesia Jakarta) tanpa melibatkan pelaku komunitas perajin Noken Papua dan pencetus gagasan Noken ke UNESCO, serta tidak melibatkan lembaga penelitian warisan budaya takbenda di tanah Papua,” ungkapnya.

Sekretaris Yayasan Noken Papua, Yanuarius Pekei mengatakan,
Pemerintah Indonesia telah hancurkan Noken dengan berbagai cara hingga terjadi membudidayakan hingga kini terancam punah.

“Ini juga bukti bahwa Undang-undang Otsus Papua telah mati atau digagalkan oleh Pemerintah Pusat. Masyarakat hukum adat Papua mengambil sikap untuk kembalikan Otsus ke Jakarta,” ujarnya. [*]

Reporter: Abeth A. You
Editor: Admin 1

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares