Rakyat Papua terus korban, Mandenas tegaskan Pemerintah Pusat segera instrospeksi diri

  • Bagikan

Nabire, [WAGADEI] – Aneka dinamika sosial dan politik di tanah Papua terus menerus terjadi, semua pihak terutama Pemerintah Pusat seolah tutup mata dan telinga biarkan orang asli Papua (OAP) menderita kepanjangan, bahkan pelangaran Hak Asasi Manusia [HAM] yang dilakukan tanpa ada penyelesaian tuntas hingga saat ini.

Melihat kondisi yang amat memprihatinkan ini anggota Komisi I DPR RI juga Fraksi Partai Gerindra,
Yan P. Mandenas angkat bicara. Melalui keterangan persnya yang diterima wagadei.com, Jumat, [4/12/2020] ia mengungkapkan, masyarakat Papua terus menyuarakan aspirasi Papua Merdeka, hal ini merupakan respon panjang dari cara-cara penanganan persoalan Papua yang tidak tuntas bahkan Papua ibarat daerah operasi militer (DOM) yang tidak pernah tuntas dalam penanganan konflik sosial politik.

“Bahkan sangat disayangkan cipta kondisi terus terjadi di Tanah Papua dengan sejumlah kejadian yang menyakitkan hati rakyat asli Papua oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang berakibat pada respons masyarakat Papua seakan tidak mendapatkan tempat dan keadilan yang layak di negerinya sendiri,” ujar Yan P. Mandenas.

Atas perlakuan ini, Mandenas menegaskan, rakyat Papua terus korban ibarat makluk yang tidak berharga di mata Pemerintah Pusat (Pempus), diharap segera mengintropeksi diri tentang berbagai sikap Pemerintah yang tidak konsisten terhadap penanganan berbagai persoalan Papua.

“Mulai dari penanganan keamanan, konflik sosial, politik, korupsi, pembangunan manusia Papua, pemberdayaan Orang Asli Papua dan peyelesaian pelanggaran HAM di Papua yang tak kunjung usai,” ungkapnya.

Mantan anggota DPR Papua ini berharap penanganan persoalan Papua bukan sekedar implementasi kebijakan semata terhadap pembangunan di Papua, namun yang terlebih penting tidak terjadi diskriminasi berlebihan terhadap tlrakyat Papua dalam segala perilaku aparat yang ada di daerah maupun luar daerah.

“Termasuk kelompok masyarakat tertentu yang sangat diskriminatif terhadap masyarakat Papua khususnya dalam penanganan masalah sosial politik yang sering mendapatkan reaksi dari masayarakat Papua di seluruh pelosok tanah air,” ucapnya.

Menurut dia, Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang relevan dan dapat diterima seluruh rakyat Papua tanpa harus menutupi dosa Pemerintah terhadap perilaku O
oknum-onum aparat yang terus menerus mencoreng institusinya dengan perilaku yang tidak menunjukan profesionalisme tugas mereka terhadap rakyat Papua.

“Apapun tuntutan rakyat Papua hari ini merupakan ungkapan kekecewaan mereka terhadap berbagai kejadian dan kejanggalan yang tak kunjung usai di tanah Papua. Sepanjang Pemerintah mampu menunjukan konsistensi terhadap penyelesaian kompleksitas masalah di Papua, saya yakin akan ada solusi damai di tanah Papua sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.

Sebab kata dia, rakyat Papua butuh perlakuan yang adil tanpa keadilan, diyakini eskalasi politik tidak akan berakhir karena rakyat Papua butuh aman, nyaman dan damai di negerinya sendiri.

“Pertanyaan saya siapa yang menciptakan konflik di Papua selama ini kalau bukan Pemerintah lewat arogansinya dalam berbagai kebijakan yang sering lalai dalam penerapan di lapangan, sehingga Pemerintah jangan menutupi dosa dan kejahatan Negara terhadap rakyat Papua, tapi mari kita jadikan rakyat papua sebagai subject pembangunan lewat partisipasi mereka. Sehingga masyarakat Papua akan selalu merasa dihargai dan diberikan tempat oleh Pemerintah,” ujarnya. [*]

Reporter: Abeth A. You

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *