Kapoda Papua Harus “Tahu Diri” Soal Mutasi Jabatan Kasat Pol PP di Dogiyai

Dogiyai, [Wagadei] – Berbagai pihak di Dogiyai tidak terima dan menyoroti keras mutasi jabatan Kepala Satuan (Kasat) Polisi Pamong Praja (Pol PP) yang baru-baru ini terjadi di lingkungan Pemerintahan kabupaten Dogiyai.

Sorotan ini dilayangkan karena jabatan itu ditempati seorang anggota polisi bernama IPNU Maing Raini. Ia sebelumnya jabat Kapolsek Kamu, di Dogiyai.

Ia ditunjuk berdasarkan Surat Telegram Kapolda Papua pada Tanggal 23/11/2020 Nomor: ST/1046/XI/KEP/2020 Kapolsek Kamuu Polres Nabire IPNU MAING RAINI NRP: 67070493 dimutasi sebagai Pama Polres Nabire (Penugasan diluar Struktur sebagai Kasat PolPP Kabupaten Dogiyai).

“Seorang Kapolda yang sebagai Institusi kepolisian daerah tidak berhak mengambil alih tugas dan wewenang pemerintah,” tegas Germanus Goo, ketua dewan adat Dogiyai, kepada Wagadei, Kamis (26/11/2020),  menanggapi penunjukan jabatan tersebut.

Melihat itu, Goo meminta, Kapolda Papua tidak terus bertingkah aneh diatas tanah Papua karena sudah diberkati oleh Tuhan Allah bangsa Papua.

“Hati-hati jangan sampai Tuhan kutuk bapak,” tekannya.

Goo juga menegaskan Kapolda Papua seharusnya ‘tahu diri’ sebab masyarakat Meepago khususnya di Dogiyai masih marah dengan pembatalan kegiatan RDP dari MRP yang sengaja telah dilakukan.

“Sudah begitu, sekarang mau coba ambil ahli hak dan wewenang orang lain lagi. Kami marah, jengkel dan tidak senang sekali,’ tukasnya.

Bahkan, lanjut ditudingnya, secara sengaja dan sadar Kapolda dengan sendiri telah mencederai institusinya sendiri.

Yulianus Agapa, Ketua II Dewan Adat Dogiyai, terpisah kepada Wagadei, menilai juga bahwa sikap Kapolda sangat aneh. Aneh menurutnya, karena semua lembaga pemerintah punya hak dan wewenang masing-masing

“Keluarkan surat lalu bongkar pasang seenak jabatan di Dogiyai, jelas sudah ambil ahli hak pemerintah legislatif. Kami masyarakat adat tolak karena itu bukan haknya Kapolda,” tegasnya.

“Kalau Kapolsek atau Kapolres yang dia bongkar pasang itu tidak apa karena jalurnya. Untuk jabatan Kasat Pol PP tidak bisa dan tidak boleh sekali. Aturan dari mana.”

Ia meminta Kapolda pakai naluri yang baik dalam menjalan tugas diembannya dan tidak terus melakukan hal-hal bertentangan dengan UU demi mengejar kepentingan pangkat, jabatan dan politik.

“Kepolisian terus bikin rusak namanya di Papua. Wajah lembaga dan negara mau taruh dimana. Stop bertingkah aneh terus sudah,” ujarnya.

Reporter: Nori Douw

Editor: Glow

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares