RDPU di Jayapura, ABM jangan atas namakan rakyat Meepago

Nabire, [WAGADEI] – Mahasiswa asal Meepago yang tergabung dalam Tim Patroli Nabire, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, dan Timika dengan tegas menolak Asosiasi Bupati Meepago [ABM] hadiri Rapat Dengar Pendapat Umum Majelis Rakyat Papua [RDPU MRP] di Jayapura pada pekan depan.

Pasalnya, ABM telah halangi kedatangan tim MRP ke Meepago guna menggelar RDP wilayah 17-18 November 2020, bahkan diminta mengkalarifikasi pernyataan Asosiasi Mee-pago menolak MRP agar ada kepuasan bagi masyarakatnya.

Ketua tim patroli, Marten Goo mengatakan, secara sistem UU Otsus Nomor 21 tahun 2001 pasal 77 berbunyi yang menentukan Otonomi Khusus [Otsus] bagi Papua adalah Rakyat Papua.

“Maka pejabat daerah tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan Otsus lanjut dan tidak,” katanya kepada media, Kamis, [19/11/2020].

Asosiasi Bupati Meepago kata dia apabila RDPU juga ditolak, pihaknya akan melakukan aksi bersolidaritas untuk bubarkan asosiasi dan keempat bupati turun dari jabatannya.

Jhon Degei, mahasiswa asal Meepago lainnya menegaskan, para Asosiasi Bupati Mepago menolak RDP itu logikanya, ialah melawan, mencari, melukai, hati nurani rakyat Mepago. Karena para asosiasi Bupati-Bupati Meepago melangar UU Otsus pada pasal 77.

“Kepada asosiasi Bupati-Bupati wilayah Meepago segera mendukung dan meneruskan pernyataan sikap yang telah di tetapkan oleh rakyat wilayah Meepago di Dogiyai RDPU di Jayapura,” ujarnya.

Pihaknya menegaskan, apabila pernyataan di atas tidak ditindakan lanjuti oleh Asosiasi Bupati Meepago maka, mahasiswa Meepago seluruh Indonesia siap mengonsolidasi dan mobilasi massa untuk melaksanakan aksi besar-besaran.

“Untuk membubarkan asossiasi bapati mepago yang menggugat keras berlangsungnya RDP di wilayah Mepago,” katanya tegas. [*]

Reporter: Norbertus Douw
Editor: Aweidabii Bazil

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares