Fraksi Ninawi Abua DPRD Lanny Jaya kawal anggaran Kongres PGBP

Lanny Jaya, [WAGADEI] – DPRD Lanny Jaya melalui fraksi gabungan Ninawi Abua mengaku pihaknya masih optimis dan konsisten mengawal hasil penetapan sidang Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 yang didalamnya ditetapkan bantuan anggaran untuk Kongres Badan Pelayanan Gereja Baptis Papua [BPGB] kepemimpinan Pdt Titus Yikwa.

Girmin Wenda, ketua fraksi Ninawi Abua mengatakan, pihaknya telah menetapkan anggaran sebesar Rp3,5 sehingga tak boleh dikurangi sebab akan muncul kecemburuan di antara sesama.

“Saya melihat di sosial media yang dikeluarkan oleh Dujan Kogoya, selaku ketua Panitia Kongres Wilayah Prime bahwa dana yang sudah dianggarkan dan realisasi kepada panitia pelaksana Kongres adalah Rp 2 milyar. Sehingga saya berharap yang belum Anggarkan dan Realisasi Dana sebesar 1,5 Miliar itu harus anggarkan dan realisasi. Jujur dari hati nurani saya kepada eksekutif bahwa apapun keputusan lembaga dalam penetapan anggaran sidang itu merupakan bagian dari wibawa pemerintahan,” katanya kepada media, Kamis, [19/11/2020].

Ia mengatakan bahwa anggaran yang belum realisasi Rp 1,5 M
miliar merupakan sesuai dengan kewenangan pihaknya. “Kami DPRD terus monitoring sampai kongres selesai,” ujarnya.

“Jadi apabila dana Rp 1,5 miliar tidak akan dianggarkan dan realisasikan untuk kongres, maka itu menjadi catatan bagi pandangan Fraksi pada saat LKPJ Bupati tahun yang akan mendatang,” ujarnya.

Ia juga menegaskan, kongres berikutnya tahun 2022 dibawah kepemimpinan Dr. Socrates Sofyan Yoman m, pemerintah anggarkan Rp 3,5 miliar yang sama karena hal ini keputusan bersama.

“Pertanyaan saya adalah dana yang sudah dianggarkan dan dibantu oleh pemerintah dalam hal ini saudara Bupati, Lanny Jaya sebesar Rp 2 miliar untuk kongres di Prime merupakan apakah anggaran yang sudah ditetapkan dalam sidang Raperda Perubahan yang direalisasi atau dari saudara Bupati sendiri yang memberikan bantuan,” katanya bertanya.

Karena kata dia, bantuan Bupati Lanny Jaya adalah sebelum sidang Raperda Perubahan dan sebelum penetapan DPA.

“Pimpinan esekutif dan legislatif perlunya ada keterbukaan, ya tranparan. Jadi kalau memang Rp 2 miliar yang sudah realisasi merupakan bagian dari hasil penetapan sidang Raperda perubahan berarti, sisa Rp 1,5 miliar harus anggarkan seutuhnya kepada panitia pelaksana kongres,” katanya. [*]

Reporter: Yas A. Wenda

Editor: Uka Daida

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares