Presiden Jokowi diminta pertimbangkan kembali penunjukkan Sekda Papua

  • Bagikan

Jayapura, [WAGADEI] – Polemik penunjukkan jabatan Sekda Provinsi Papua terus menimbulkan kontra dari berbagai pihak. Kali ini, Partai Hanura sebagai salah satu partai pengusung Joko Widodo [Jokowi] pada Pemilihan Presiden 2019 lalu turut bersuara.

Ketua DPD Hanura Papua, Kenius Kogoya, menilai penunjukkan Dance Yulian Flassy sebagai Sekda Papua oleh Pemerintah Pusat berbau politis. Pasalnya penunjukkan tersebut dianggap janggal karena mengesampingkan hasil seleksi yang dilakukan panitia seleksi beberapa waktu lalu.

Kata Kenius, sebagai peraih nilai tertinggi dalam seleksi tersebut, seharusnya tak ada alasan untuk tidak menunjuk Doren Wakerkwa sebagai Sekda Papua. Kejanggalan ini menurut Kenius menimbulkan tanda tanya terhadap Pemerintah Pusat yang seolah tak percaya dengan Pemerintah Provinsi Papua.

“Menurut pengamatan saya, seolah ada ketidakpercayaan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Provinsi Papua. Penunjukkan sekda itu memang ada semi politisnya tetapi juga tidak bisa mengesampingkan hasil seleksi yang dilakukan oleh pansel, Doren Wakerkwa itu salah satu putra terbaik Papua yang sangat eksis mendukung dan membantu Pemprov Papua, dalam hal ini Pak Gubernur. Ia pernah menjabat sebagai Asisten I dan sekarang menduduki posisi Plt Sekda.  Artinya, sepak terjang Doren sudah teruji dan layak diberikan jabatan itu, harusnya begitu,” ujar Kenius kepada wartawan, Selasa [17/11/20].

Sebagai perwakilan salah satu partai pengusung Jokowi di Pilpres 2019 lalu, Kenius merasa punya hak untuk berbicara. Ia minta Presiden Jokowi mempertimbangkan kembali keputusan penunjukkan Dance Flassy sebagai Sekda Papua.

“Saya melihat Presiden keliru dalam keputusan ini. Saya berbicara karena partai kita dalam pilpres waktu itu yang mengusung Jokowi untuk periode kedua. Kita juga sebagai tim yang memenangkan Jokowi di Papua. Kita menduga pembisik Presiden ini mereka sudah terkontaminasi dengan faktor X sehingga keliru menyampaikan kepada Presiden. Menurut saya, sebaiknya Presiden bertanya kepada gubernur karena ini menyangkut roda pemerintahan. Sekda tidak bisa diambil atau ditunjuk yang berlawanan arah dengan kebijakan gubernur. Ini soal harmonisasi dan kinerja di pemerintahan,” tekannya.

Membandingkan jejak rekam Dance Flassy, Kenius menyebut hanya ada dua figur yang pantas menduduki jabatan Sekda Papua, yakni Doren Wakerkwa dan Juliana Waromi.

“Saya pikir Presiden harus me-review dan mempertimbangkan kembali keputusan itu karena ada rasa ketidakpercayaan yang ditimbulkan oleh pemerintah pusat terhadap masyarakat Papua dan secara khusus ini menyoal pemerintahan Papua dan menyangkut sinergitas kerja pemerintahan Papua. Seharusnya mengacu pada UU Otsus Pasal 27 nomor 21 tahun 2001 tentang kebijakan kepegawaian sesuai kebutuhan dan kepentingan daerah. Jadi memang harus dipertimbangkan juga dari aspek kontekstual Papua-nya. Kalau yang terjadi sekarang ini sudah sangat politis sekali,” pungkasnya.

Baca juga: Klemen Tinal mengaku tidak tahu ada Kepres Sekda Papua

Sebelumnya, Forum Lintas Pemuda Papua menyuarakan Jokowi segera meninjau ulang keputusannya mengangkat Dance Yulian Flassy menjadi Sekda Papua. Ketua Forum Lintas Pemuda Papua, Weki Gombo, menilai penunjukkan Dance Y Flassy sebagai Sekda Papua bertolak belakang dengan hasil seleksi yang digelar Pemerintah Provinsi Papua.

Gombo mengklaim bahwa Dance Y Flassy hanya meraih ranking 3 dalam perolehan nilai seleksi calon Sekda Papua pada 9 Juli 2020.

“Doren Wakerkwa memiliki  Nilai 300,1, Wasuok Demianus Siep [mendapat] nilai 271,1. Sementara Dance Yulian Flassy mendapat nilai 269, dan Juliana J Waromi mendapat nilai 264,3,” kata Gombo.

Keputusan Jokowi mengangkat Dance Y Flassy menjadi Sekda Papua telah diteruskan kepada Gubernur Papua Lukas Enembe pada 24 September 2020, melalui surat Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet, Farid Utomo. Akan tetapi, pada 25 September 2020 lalu Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal justru melantik Doren Wakerkwa menjadi Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua.

Saat itu, Tinal menyatakan Doren Wakerkwa adalah pejabat yang meraih nilai tertinggi dalam proses seleksi Sekda Papua.

“Tidak apa kalau hasil [seleksi Sekda oleh Presiden] lama. Biar Doren Wakerkwa menjadi Penjabat [Sekda Papua] sampai masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur berakhir. Sebab, waktu mengikuti tes, [Doren Wakerkwa] mendapat nilai terbaik,” kata Tinal pada 25 September 2020. [*]

Sumber: Jubi.co.id

 

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *