OPD diminta segera bentuk tim evaluasi kinerja

 Jayapura, [WAGADEI] – Organisasi Perangkat Daerah atau OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua diminta untuk segera membentuk tim evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara masing-masing. Hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Papua, Nicolaus Wenda di Kota Jayapura, Papua, Selasa [17/11/2020].

Wenda mengatakan penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara [ASN] sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil [PP Penilaian Kinerja PNS]. Untuk itu, setiap Organisasi Perangkat Daerah [OPD]  diwajibkan melakukan evaluasi setiap enam bulan.

“Baru-baru ini ada puluhan pejabat administrator dan pelaksana yang mengundurkan diri setelah dilantik, tidak tahu alasannya apa. Kami banyak dengar keluhan pegawai untuk pimpinannya, makanya kami minta tim evaluasi segera dibentuk,” kata Wenda.

Baca juga: Kepala OPD dengan rapor merah akan dievaluasi

Wenda menyatakan penilaian kinerja PNS yang dimaksud dalam PP Penilaian Kinerja PNS didasarkan kepada prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Wenda menyebut pada masa mendatang hasil penilaian kinerja enam bulanan itu akan menjadi pertimbangan dalam memilih siapa yang layak menduduki jabatan. “Hal itu juga merupakan keinginan dari  Gubernur dan Wakil Gubernur, dalam rangka meningkatkan disiplin dan etos kerja,” ujarnya.

Menurut Wenda, kemampuan PNS untuk bekerja dalam tim sangat diperlukan dalam menjalankan tugas. “Yang lalu-lalu ada pimpinan OPD yang tidak suka, benci, dan selalu beda-bedakan golongan ini dan itu. Mulai hari ini, saya minta semua itu dihilangkan, dan mari kerja tim untuk membangun Papua lebih baik lagi,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal meminta setiap pimpinan OPD melakukan evaluasi kinerja pegawainya setiap enam bulan sekali, dan melaporkan hasil penilaian kinerja itu kepada pimpinan. “Pimpinan OPD harus bisa memastikan pegawainya benar-benar disiplin dalam bekerja, agar pelayanan bisa benar-benar maksimal,” kata Tinal

Ia menyatakan penerapan strategi reward and punishment juga harus dijalankan dengan baik, agar disiplin setiap pegawai terus meningkat. “Intinya ASN harus bekerja dengan baik. Jika tidak, ada risiko mereka diberhentikan. Apakah tahapannya langsung diberhentikan, atau ada teguran dulu, mekanismenya ada,” kata Tinal.[*]

Sumber : Jubi.co.id

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares