MRP tak datang di Dogiyai, rakyat Meepago nyatakan referendum West Papua

Dogiyai, [WAGADEI] – Ribuan rakyat asli Papua dari wilayah adat Meepago menyatakan dengan tegas menolak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus [Otsus] dan meminta kemerdekaan penuh bagi West Papua. Hal itu mereka serukan di lapangan Theo Makai Mowanemani, Dogiyai, Selasa, [17/11/2020] ketika hendak menggelar rapat dengar pendapt [RDP] tentang pelaksanaan efektivitas Otonomi Khusus [Otsus] di tanah Papua.

Walaupun Majelis Rakyat Papua [MRP] tak datangi Dogiyai, tempat yang ditetapkan pelaksanaan RDP lantaran adanya surat penolakan dari Bupati Nabire Isaias Douw, selaku ketua Asosiasi Bupati Meepago tertanggal 16 November 2020 dengan perihal penolakan rencana pelaksaan RDP UU Otsus di wilayah adat Meepago.

“Kami nyatakan dengan tegas menolak Otsus dan meminta kemerdekaan penuh bagi West Papua,” ujar Goo.

Walaupun MRP tak melaksanakan rapat dengar pendapat, namun pihaknya sampaikan sikap bahwa Otsus merupakan jalan menuju kepunahan terbesar bagi OAP terutama kaum muda.

“Otsus itu bukan Otonomi Kasus di tanah Papua, bahkan juga Otonomi racun. Di era Otsus, ratusan ribu orang Papua telah menjadi korban jiwa,” katanya.

Benny dalam orasi politik dan penyampaian sikap memaparkan aneka kegagalan Otsus. Menurutnya dari 79 Pasal Undang-Undang Otsus tahun 2001 yang terlaksana hanya 1 peraturan, yakni pembembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP). Walaupun demikian, MRP sendiri telah menjadi seperti “serigala ompong yang bewajah ganas”, karena ekornya masih di pegang di Jakarta. Untuk 78 Pasal Otsus yang lainnya, Otsus benar-benar gagal total.

Menurut Benny, karena Otsus sudah gagal total, sesuai dengan delegasi kabupaten lain, Otsus diberhentikan [ditolak] dan sekaligus produk hukum Otsus dicabut dari Jakarta, sebaliknya negara Indonesia harus berani memberikan dan mengakui kemerdekaan penuh atas bangsa Papua.

Dalam aksi ini, rakyat Papua secara khusus Wilayah Meepago merasa disatukan, atau tersatukan dan sekaligus merasa kuat dalam perjuangan untuk merebut kemerdekaan bangsa Papua. Di mana hampir seluruh aksi kali ini diwarnai dengan keinginan rakyat Meepago untuk merdeka. Keinginan merdeka dari bangsa Indonesia terungkap dalam kata-kata [orasi] juga demo, keceriaan dan harapan yang tampak di wajah para pendemo.

Ia mengatakan aksi ini dipatakan semangat oleh Asosiasi Bupati Meepago yang tidak mengizinkan digelarnya RDP di Dogiyai dengan menyurati MRP agar tak laksanakan RDP tetapi semangat rakyat Meepago mematahkan kembali pembatasan bupati, sebab aksi RDP dihadiri ribuan masa aksi.

“Pada akhirnya, karena Otsus sudah gagal, yakni otsus untuk memusnahkan OAP, maka rakyat Meepago meminta kepada Jakarta untuk cabut produk UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus dan meminta Merdeka penuh bagi rakyat bangsa Papua,” ungkapnya.

Diakon Aleks Pigai, mewakili tokoh agama Meepago mengeluhkan keberpihakan Gereja atas situasi riil di Papua. Terlebih Vatikan Roma dan KWI yang masih masa bodoh dengan penderitaan keji di Papua.

“Karena itu, kami meminta Tuhan sendiri dan tanah sebagai mama bertindak mengakhiri semua isak tangis, duka derita dan kecemasan Papua dengan memberikan kemerdekaan,” ujarnya.

Ketua Komite Nasional Papua Barat [KNPB] wilayah Dogiyai Saugas Goo sangat menyangkan sikap Bupati Dogiyai melalui Asosiasi Bupati Meepago dan MRP yang tidak hadir, bahkan membatasi ruang, mendengarkan pendapat rakyat.

“Jadi kekuatan kemerdekaan ada di tangan rakyat, bukan di tangan pemerintah daerah,” ujar Goo. [*]

Reporter: Goo Egedy
Editor: Aweidabii Bazil

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares