MRP kecewa penolakan RDP oleh Asosiasi Bupati Meepago

 

Jayapura, [WAGADEI] – Majelis Rakyat Papua [MRP] mengungkapkan kekecewaannya ketika ditolak Asosiasi Bupati Meepago [ABM] pada mereka sudah ada di Nabire juga di Dogiyai untuk laksanakan rapat dengar pendapat [RDP] tentang evaluasi implementasi pelaksanaan Otonomi Khusus [Otsus] di Papua.

Melalui rilis yang diterima wagadei.com, Selasa, [17/11/2020], kekecewaan dan permohonan maaf tersebut disampaikan langsung oleh Debora Mote ketua I MRP dan Yuliten Anauw anggota MRP Pokja Adat, Senin, [16/11/2020] malam.

“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Meepago karena batal menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Wilayah (RDPW) karena tidak didukung oleh Aparatur Sipil Negara [ASN] Asosiasi Bupati Meepago,” kata Debora Mote ketua I MRP, Selasa, [16/11/2020].

Pembatalan kegiatan RDPW di wilayah Meepago yang dipusatkan di kabupaten Dogiyai tersebut ditolak oleh para Bupati Meepago yakni Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai dan Intan Jaya yang tergabung dalam Asosiasi Bupati Meepago melalui surat yang dikirim langsung ke lembaga MRP.

Atas pelarangan ini Debora Mote menyayangkan sikap pimpinan bupati di wilayah Meepago yang menolak kegiatan RDPW sesuai dengan pasal 77 UU 21 2001.

“Secara pribadi dan lembaga MRP kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Meepago (Nabire, Paniai, Dogiyai, Deiyai, Timika dan Intan Jaya) yang mana antusias dalam beberapa hari terakhir ini ingin menyukseskan kegiatan RDPW namun menjelang hari pelaksanaan besok Selasa (17/11/2020) secara tiba-tiba tidak didukung oleh Bupati setempat,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan RDP tersebut sesuai dengan aturan UU pasal 77 nomor 21 tahun 2001 sehingga wajib Aparatur Sipil Negara untuk mendukung pelaksanaan RDP tersebut, bukan menolak.

“Sebagai ASN harusnya mendukung dan menyukseskan kegiatan hajatan negara yang sudah di atur dalam undang-undang bukan menentang aturan yang sudah di tetapkan negara, dibalik semua ini ada apa?, ujar Debora.

Meskipun RDPW di wilayah Meepago ditolak oleh para bupati, MRP akan mencari jalan lain untuk menyelenggarakan kegiatan ini demi mendengar langsung keinginan masyarakat Papua khususnya Meepago terkait implementasi Otsus Papua selama 20 tahun di Papua.

Yuliten Anouw anggota MRP Pokja Adat juga menyampaikan rasa kekesalannya kepada para kepala daerah yang dengan sengaja menghambat proses jalannya RDPW di wilayah Meepago.

“Secara pribadi dan lembaga MRP sangat kesal karena RDPW tidak terlaksana di Dogiyai namun faktor apa sehingga lembaga MRP menyampaikan ke kami untuk batalkan kegiatan, padahal saya sudah siap 90 persen sukseskan kegiatan ini,” kata Anouw.

Hanya dengan dasar surat yang dikirimkan oleh asosiasi bupati Meepago ke pimpinan lembaga MRP untuk penolakan RDPW tanpa alasan yang jelas.

“Di lain sisi kami tidak ingin terjadi konflik di tengah masyarakat bila kegiatan RDPW dipaksakan akan berbenturan dengan penolakan oleh kepala daerah wilayah Meepago sehingga akan timbul konflik sehingga masyarakat Meepago harus memahami ini, dan MRP tidak ingin ada konflik (pertumpahan darah) yang timbul dan MRP akan mencari jalan lain untuk menyalurkan aspirasi melalui mekanisme legal yaitu RDP dalam waktu dekat ini,” tegasnya. [*]

Reporter: Aweidabii Bazil
Editor: Admin 1

Share

One thought on “MRP kecewa penolakan RDP oleh Asosiasi Bupati Meepago

  • November 23, 2020 pada 2:32 am
    Permalink

    Ada apa dibalik PENOLAKAN RDP WILAYAH ADAT MEEPAGO OLEH KETUA ASOSIASI BUPATI MEEPAGO.BUPATI NBR ISAYAS DOUW……SEMENTARA MRP YG ADALAH REPRESENTASI KULTURAL MASYARAKAT PAPUA HENDAK MENGUMPULKAN OPINI PUBLIK TERHADAP PRO KONTRA OTSUS JILID KEDUA DI PAPUA DAN PAPUA BARAT???
    RDP ADALAH SEBUAH KEHARUSAN YG MUTLAK UTK MENDER PENDAPAT PUBLIK MASYARAKAT WILAYAH ADAT MEEPAGO. TERHADAP PELAKSANAAN OTSUS JILID SATU DAN MENYIKAPI (DGN DUA OPSI TERIMA ATAU TOLAK) IMPLEMENTASI OTSUS JILID KEDUA.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares