PHP Dev Cloud Hosting

Maklumat Kapolda Papua kandas di bandara Wamena

  • Bagikan

Wamena, [WAGADEI] – Maklumat Kepala Kepolisian Daerah [Kapolda] Papua tentang rencana rapat dengar pendapat (RDP) di masa pandemic Covid-19 yang berisikan wajib mengiuti protocol kesehatan yakni menjaga jarak, tidak melibatkan banyak orang, melaksanakan SWAB/PSR, wajib memakai masker, cuci tangan dan tidak merencanakan tindkaan pidana negara justru tak nampak di pelaksanaan penghadangan tim MRP ketika tiba di bandar udara Wamena, Jayawijaya, Minggu, [15/11/2020].

Ketua DAP versi Musyawarah Luar Biasa, Dominikus Sorabut mengatakan, aksi demo menolak kedatangan MRP di Bandara Wamena oleh segelentir orang telah melanggar maklumat Kapolda Papua menyikapi rencana RDP oleh MRP.

“Demo yang dilakukan di objek vital seperti bandara seharusnya tidak boleh terjadi, apalagi dilakukan dengan mengumpulkan banyak orang,” kata Dominikus Sorabut kepada wartawan di kantor Dewan Adat Wilayah Baliem, Senin [16/11/2020],.

Sorabut menegaskan, Maklumat tersebut tidak terlaksana dengan baik apalagi di bandara merupakan tepat vital yang tidak boleh orang lakukan demo. Menurut dia, jika pihaknya yang melakukan demo pastik ditindakn tegas. Sehingga telah terbukti bahwa maklumat tersebut dibuat khusus untuk orang asli Papua [OAP] yang tak mengingkan adanya Otsus di tanah Papua.

“Kalau saya yang lakukan demo pasti sudah ditindak, tetapi mereka justru dibiarkan. Negara kawal, aparat kawal, sehingga mereka sendiri yang melanggar maklumat Kapolda. Ini babak awal, kenapa anak daerah sendiri, lembaga negara sendiri diisolasi kayak binatang, itu manusia yang bermartabat,” katanya tegas.

Tokoh masyarakat Papua asal Lapago, Paskalis Kossay menegaskan, segelintir orang yang mengatasnamakan BArisan Merah Putih [MRP] hanya dimanfaatkan dan difasilitasin ooleh penguasa agar adanya konflik horizontal.

“Itu segelintir orang yang dimanfaatkan oleh penguasa untuk menghalang-halangi. MRP ke wamena dalam rangka tugas Negara. Jadi saya kira MRP ketakutan dan kembali ke Jayapura karena tidak ada pejabat yang jemput dan memfasilitasi,” katanya.

Menurut dia, jika penguasa bermain hancurkan RDP maka sesama lembaga negara tak saling menghargai dan mengakui sehingga muncul kecurigaan. “Ini sesama lembaga negara yang tak saling menghormati, tidak boleh begitu,” ucapnya. [*]

Reporter: Enaakidabii Carvalho
Editor: Uka Daidaa

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *