Rakyat Papua Katakan Otsus Gagal, Apa Jawaban Pemerintah? [2]

  • Bagikan

Paparkan terlebih dahulu pencapaian 20 tahun otsus, bukan paksakan otsus lanjut tanpa indikator

Oleh: Welis Doga

SOAL otsus masih dibutuhkan atau tidak mesti datang dari penerima manfaat [OAP], bukan dari pemberi program atau pendonor. Penerima manfaat bukan benda mati atau binatang, sehingga harus terus diatur-atur, tetapi manusia sama seperti orang Indonesia lainnya dan dunia.

Mengapa pemerintah enggan memublikasikan 20 tahun hasil otsus Papua, penyalahgunaan triliunan anggaran otsus Papua tetap menjadi bagian lain kekhawatiran adanya desakan rakyat terhadap audit anggaran otsus. Hasil audit BPK terhadap dana otsus Papua dan Papua Barat tahun 2011-2017 membuktikan adanya persoalan. Misalnya pada 5 Maret 2018 BKP RI dalam menyampaikan hasil audit dana otsus Papua menyimpulkan dua persoalan yang ditemukan dari hasil audit, yaitu “regulasi dan pengawasan internal”.

Mengapa pemerintah memaksakan otsus dilanjutkan?

Terlepas dari tidak ada pasal yang mengatur tentang batasan berlakunya UU Otsus Papua. Apakah karena selama 20 tahun otsus di Papua tidak maksimal dalam mensejahterakan orang Papua? Ataukah khawatir jika dengan tidak diberlakukannya lagi UU Otsus Papua, kemudian sejak itu pula Papua akan merdeka? Ataukah karena pemerintah takut dihujani kritik yang berujung ketidakpercayaan terhadap Indonesia oleh para negara pendonor atau dunia internasional atau rakyat Papua sendiri tentang kegagalan otsus di Papua, juga karena di sisi lain misalnya pelanggaran HAM tumbuh subur di era otsus Papua? Entahlah!

Dari beberapa pertanyaan di atas, menurut saya, jika harus kembali pada awal munculnya ide atau awal dimana dasar pemberiaan UU Otsus Papua, maka satu jawaban yang dapat mendekati adalah pemerintah tentunya diselimuti suatu kekhawatiran besar.

Kekhawatiran dimaksud adalah jika pemerintah dipaksakan untuk memaparkan kinerja 20 tahun otsus kepada publik Papua dan Indonesia, maka yang akan terjadi adalah pemerintah dihujani kritik dari berbagai pihak.

Hujan kritik dimaksud adalah penilaian publik terhadap capaian otsus yang tidak maksimal bahkan gagal, jika itu pemerintah hendak memaparkan kepada publik. Mengapa hujan kritik itu bakal ada, bahwa realitas pelaksanaan otsus Papua selama 20 tahun dapat membuktikan bahwa tidak maksimal bahkan jauh dari harapan sebagaimana amanat UU otsus Papua sendiri. Buktinya 20 tahun Papua dengan

triliunan anggaran otsus yang bersumber dari 2% DAU nasional, pemerintah belum mampu menyejahterakan orang Papua. Justru angka kemiskinan terus meningkat dari waktu ke waktu.

Kata gagal atau ketidakberhasilan di sini bukan semata-mata karena adanya aspirasi rakyat Papua menolak otsus karena dianggap gagal. Berbagai pihak, termasuk pejabat negara, baik di pusat, maupun daerah malahan mengakui kegagalan itu. Anggota Komisi II DPR RI, Abdul Hakam Naja, pada September 2019 di Jakarta dalam sebuah diskusi mengenai otsus Papua mengatakan, setelah reformasi, UU Otsus Papua adalah yang paling awal dibuat. Disusul oleh Jakarta, Aceh, dan Yogyakarta. Namun dinilai tetap gagal merespons masalah-masalah yang menyelimuti provinsi yang kaya hasil bumi itu, sehingga pendekatannya selalu tidak komprehensif.

Naja menambahkan pemerintah tadinya berharap pelaksanaan otsus di Papua dalam dua dasawarsa akan menghasilkan kemajuan pesat di sana.

“Apa yang terjadi hari ini? Saya kira kita melihat Papua adalah daerah yang paling miskin dan bahkan kemiskinannya itu, jika dengan standar nasional, kemiskinannya tiga kali lipat di Papua 27 persen [tingkat] kemiskinannya, di nasional 7 persen,” ujarnya [voaindonesia.com, 10 September 2019].

Peneliti Pusat Penelitian Kewilayahan, Lembaga Penelitian Indonesia [LIPI], Cahyo Pamungkas, dalam diskusi daring “Otonomi Khusus dan Masa Depan Peace Building di Tanah Papua” yang digelar Jaringan Damai Papua [JDP] dan Jubi, menyatakan otsus Papua telah gagal sejak awal. Perdebatan kegagalan otsus Papua ramai diperbincangkan dalam beberapa waktu terakhir. Namun menurutnya sejak awal otsus Papua sebenarnya telah gagal.

Dalam diskusi yang sama, dosen Universitas Melbourne Australia, Profesor Dr. Richard Chauvel, mengatakan otsus sering dianggap jawaban pemerintah terhadap tuntutan merdeka rakyat Papua, tetapi baginya otsus bukan hanya sekadar jawaban terhadap aspirasi merdeka, juga produk yang memiliki nilai kepentingan identitas OAP.

“Namun amanat Undang-Undang Otsus belum sepenuhnya dilaksanakan. Parpol lokal dan lambang daerah bisa di Aceh mengapa tidak di Papua?” katanya.

“Belum ada KKR, pelanggaran HAM sebagai isu politik terus-menerus, isu-isu yang diharapkan diselesaikan Undang-Undang Otsus namun itu belum terselesaikan,” ujarnya [Jubi.co.id, 3 Agustus 2020].

Kekhawatiran lain adalah jika pemerintah memaksakan UU Otsus Papua diberhentikan, walaupun dalam UU Otsus Papua sendiri tidak ada pasal yang mengatur tentang batasan waktu berlakunya UU Otsus Papua, maka yang pemerintah khawatirkan adalah menggaungnya isu Papua merdeka. Meski UU Otsus diberhentikan, belum tentu saat itu pula dengan menguatnya isu Papua merdeka kemudian kemerdekaan Papua itu dapat terwujud mendadak.

Jika otsus harus lanjut, apa indikator revisi pasal 34

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan [Menko Polhukam] Mahfud MD menyebut tak ada perpanjangan otsus Papua. Otsus tak bisa diperpanjang lantaran hal itu adalah sebuah kebijakan yang diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua.

“Saya tegaskan tidak ada perpanjangan otsus Papua karena keberlakuan otsus itu memang tidak perlu diperpanjang. Tidak ada perpanjangan, tidak ada perpendekan,” katanya pada 1 Oktober 2020.

Alih-alih perpanjangan otsus, Mahfud menyebut yang tengah dibahas saat ini ialah terkait dengan perpanjangan dana yang akan diberikan dalam pelaksanaan otsus Papua itu, sebab pengaturan dana ini, sesuai UU memang akan berakhir 2021.

“Otsus Papua sudah berlaku dan sudah disepakati secara nasional, secara komprehensif. Sekarang kita bicara dananya karena dana itu akan berakhir tahun depan,” katanya.

Selain mengatur status kekhususan otonomi, UU Otsus juga mengatur soal pembagian dana antara pusat dan daerah, di antaranya, pasal 34 ayat [3] huruf e UU Otsus yang menetapkan bahwa penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan otsus yang besarnya setara dengan 2 persen dari platfom DAU nasional. Pasal 34 ayat [6] UU Otsus Papua menyebutkan, dana perimbangan bagian Provinsi Papua, kabupaten/kota, dari bagi hasil pajak berlaku selama 20 tahun [cnnindonesia.com, 2 Oktober 2020].

Pertanyaannya, apa indikator pemerintah terus mendorong revisi pasal 34 UU Otsus Papua sebagaimana dikatakan Menkopolhukam, Mahfud MD. Apakah karena 20 tahun anggaran otsus Papua yang bersumber dari 2% platfon DAU yang nilainya mendekati ratusan triliun itu tidak maksimal? Ataukah dengan revisi pasal 34 itu dan lanjutkan penyediaan anggaran dalam rangka pelaksanaan otsus kemudian target pembangunan Papua yang belum selesai selama 20 tahun itu diyakini akan dicapai?

Ataukah dengan direvisinya pasal 34 itu kemudian pemerintah menjamin rakyat Papua akan keluar dari ketertinggalan? Jika ia, berapa tahun lagi penyediaan anggaran dalam rangka pelaksanaan otsus Papua itu disediakan?

Pertanyaan-pertanyaan seperti itu mesti dipaparkan pemerintah sebagai indikator keberlanjutan penyediaan anggaran dalam rangka pelaksanaan otsus Papua, sehingga dapat dipahami orang Papua.

Jika pemerintah terus memaksakan kehendak tanpa mendengarkan kemauan rakyat Papua—subjek utama sasaran anggaran otsus Papua, maka akan muncul saling curiga antara pemerintah dengan rakyat Papua. Kecurigaan rakyat atau ketidakpercayaan rakyat Papua terhadap pemerintah bukan tanpa alasan, sebab beberapa pasal yang merupakan amanat UU Otsus Papua itu memang tidak berjalan sama sekali.

Misalnya, pasal 45 dan 46 UU Otsus Papua tentang pembentukan KKR, padahal pembentukan KKR adalah faktor fundamental lahirnya UU Otsus, sebab wajah UU Otsus Papua itu adalah produk hukum politik, yang lahir karena menggaungnya aspirasi politik, sebab persoalan Papua bukan soal triliunan rupiah, melainkan soal cerita panjang masa lalu tentang pelanggaran HAM yang tidak tuntas.

Atau hal lain adalah belum terlaksananya pelibatan gubernur pada pemilihan Kapolda Papua sebagaimana diatur pada pasal 48 ayat [5]. Atau pembentukan partai politik lokal sebagai hak otsus yang belum terwujud, padahal sudah diatur pula dalam pasal 28 UU Otsus sendiri.

Status otsus dibutuhkan kesepakatan antara pemerintah dan rakyat Papua

Soal pro-kontra keberadaan UU Otsus Papua adalah sebuah problem. Yang sangat penting untuk pemerintah pahami adalah tanpa sebuah problem, keberadaan otsus Papua mestinya tidak perlu diperdebatkan. Apalagi kebijakan-kebijakan yang diatur dalam otsus Papua baik tujuannya.

Rakyat Papua beranggapan bahwa keberadaan produk hukum otsus bukan hasil sebuah kesepakatan. Rakyat Papua menganggap pemberlakuan UU Otsus Papua tanpa melibatkan OAP adalah model barunya Perjanjian New York 1962 atau Kontrak Karya Freeport 1967 atau juga Pepera 1969, di zaman reformasi. Hal ini bukan mengada-ada atau tanpa alasan, sebab ketidakterlibatan OAP dalam setiap perjanjian yang jelas-jelas dibahas tentang nasib hidup orang Papua menjadi masalah berkepanjangan tanpa jalan penyelesaian hingga kini.

Pemerintah Indonesia tidak perlu berpura-pura dalam persoalan yang sangat kompleks seperti Papua, sebab kepura-puraan mengakibatkan benih-benih ketidakpercayaan terhadap pemerintah Indonesia terus tumbuh subur dari waktu ke waktu dalam diri orang Papua. Jika benih-benih ketidakpercayaan rakyat Papua kepada pemerintah terus dibiarkan berlarut, maka jangan heran konsolidasi rakyat Papua semakin meluas yang menjurus pada aspirasi merdeka.

Hal lain yang penting pula adalah pemerintah juga mesti tidak bertindak premanisme terhadap OAP yang menyuarakan aspirasi tentang penolakan UU Otsus Papua. Kekerasan, intimidasi, penghilangan nyawa secara paksa, penangkapan hingga penahanan sewenang-wenang atas nama kedaulatan negara mesti diberhentikan kini, sebab perilaku aparat negara yang brutal melulu dalam menghadapi orang Papua merupakan problem lain, kemudian kebencian orang Papua terhadap negara semakin bertumbuh subur. Ketidakpercayaan rakyat Papua kepada pemerintah kadang sulit diperoleh bahkan terkikis meluas.

Berbagai persoalan yang tidak pernah tuntas di tanah ini terus menimbulkan beda pandangan antara pemerintah dan orang Papua. Hal ini mesti menjadi prioritas pemerintah dalam menyelesaikan berbagai problem di tanah ini, sebab tanpa ada niat baik pemerintah, semua kebijakan pemerintah hanyalah sia-sia belaka.

Hal penting lain yang pemerintah mesti paham baik adalah bicara problem Papua sebenarnya bukan soal kucuran triliunan rupiah. Tanpa uang orang Papua mampu hidup, sebab mereka berada di atas tanah mereka sendiri. Tanah Papua yang kaya akan sumber daya alam, justru mampu menghidupkan orang Papua. Buktinya adalah hingga 20 tahun otsus di Papua, orang Papua tidak pernah mengeluh ihwal kehadiran triliunan rupiah dalam kehidupan mereka dan tanpa uang orang Papua tetap hidup.

Yang orang Papua inginkan bukan triliunan rupiah, melainkan penghargaan terhadap martabat orang asli Papua sebagaimana layaknya menghargai manusia Indonesia lainnya, tidak menjadikan orang Papua sebagai objek melulu, tidak menjadikan orang Papua bagai binatang buruan, tetapi hargai martabat orang Papua, dengan menjadikan mereka subjek utama dalam setiap pembahasan atau perjanjian tentang nasib hidup orang Papua yang hitam kulitnya dan keriting rambutnya. Selesai. [*]

Sumber: jubi.co.id

 

Penulis adalah anggota Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia (AMPTPI)

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *