Rakyat Papua Katakan Otsus Gagal, Apa Jawaban Peemerintah? [1]

  • Bagikan

Paparkan terlebih dahulu pencapaian 20 tahun otsus, bukan paksakan otsus lanjut tanpa indicator

Oleh: Welis Doga

Dalam memasuki tahun kedua puluh pemberlakukan otonomi khusus [otsus], pro-kontra keberadaan produk hukum bernama UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua itu menjadi topik terhangat pertengahan tahun ini. Mayoritas rakyat Papua menyimpulkan pelaksanaan UU Otsus Papua telah gagal total.

Oleh karena itu, produk hukum ini dianggap tidak relevan lagi untuk dipertahankan di Papua. Sedangkan pemerintah tetap ngotot, seperti terus memaksakan kehendak, bahwa otsus harus dilanjutkan. walaupun pemerintah tidak dapat mempresentasikan indikator keberhasilan atau kegagalan 20 tahun otsus di Papua.

Pelaksanaan otsus di Papua tanpa manfaat yang berarti bagi orang asli Papua selama 20 tahun menjadi dasar penolakan otsus yang terus disuarakan. Rakyat Papua juga menolak keberlanjutan UU Otsus Papua dengan meluncurkan Petisi Rakyat Papua [PRP] Tolak Otsus pada 22 Juli 2020 di Jayapura. Hingga kini, berbagai komponen masyarakat Papua yang tergabung dalam PRP mencapai 90 organisasi, 87 organisasi di antaranya dari dalam negeri didukung tiga organisasi lainnya dari luar negeri.

Penolakan otsus Papua juga terus menggema di berbagai kabupaten/kota di Tanah Papua dan luar Papua. Penolakan dilakukan dalam bentuk demonstrasi dan pernyataan sikap dari berbagai pihak, baik melalui media cetak dan online, maupun media elektronik. Bahkan berbagai pihak mendiskusikan kegagalan otsus pada diskusi-diskusi yang diprakarsai berbagai lembaga nonpemerintah.

Penolakan otsus murni dilakukan oleh rakyat akar rumput sebagai penerima manfaat UU Otsus Papua, bukan oleh pengambil kebijakan atau pengelola dana otsus Papua di daerah, karena OAP merasa bahwa dana triliunan rupiah yang dikucurkan pemerintah tidak dapat memberikan manfaat

Jika sikap rakyat Papua menyatakan bahwa 20 tahun otsus di Papua tidak dapat memberikan manfaat atau otsus dengan triliunan rupiah itu tidak mampu mengeluarkan orang Papua dari garis ketertinggalan, maka pemerintah mesti meresponsnya dengan memaparkan secara terbuka capaian dana otsus di Papua agar benar-benar jelas, dapat diukur indikator-indikator keberhasilan dan kegagalannya, sehingga ini menjadi alasan apakah otsus dilanjutkan atau tidak. Bukan malah diam dan memaksakan kehendak kepada OAP.

Masalahnya adalah orang Papua itu manusia, yang bisa merasakan, melihat, berbicara, dan menilai, serta dapat membedakan yang baik atau buruk. Artinya, OAP juga manusia, yang sama seperti manusia di muka bumi ini atau manusia Indonesia lainnya, sehingga harus saling mendengarkan, apa pendapat rakyat Papua atau apa yang menurut pemerintah mestinya disinkronkan, sehingga tidak dapat menimbulkan saling curiga antara pemerintah dengan rakyat sendiri, sebab saling curiga adalah persoalan tersendiri yang mengakibatkan beda pandangan semakin bertumbuh subur.

Jika selama 20 tahun implementasi otsus di Papua dapat disimpulkan gagal menyejahterakan orang Papua setelah dievaluasi atau diaudit penyerapan triliunan anggaran itu, pemerintah juga harus menyampaikan indikator-indikator kegagalan itu. Atau sebaliknya, jika berhasil pemerintah memasarkannya secara terbuka pula kepada publik Papua maupun Indonesia, bukan diam/tertutup dan terkesan memaksakan kehendak kepada OAP.

Apa sebenarnya alasan mendasar pemerintah selalu tertutup, mulai dari hasil evaluasi setiap akhir tahun, audit keuangan oleh BPK, serta rekomendasi yang tidak pernah terpublikasi, respons KPK yang tidak ada tanda-tanda setelah temuan BPK, hingga capaian otsus selama 20 tahun sejak otsus berlaku di Papua, yang tidak pernah dipublikasikan hingga memasuki akhir tahun penyediaan 2% platform DAU nasional?

Sebelum RDP, dahulukan pemaparan 20 tahun output otsus

Jika pasal 77 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 mensyaratkan “usul perubahan atas undang-undang ini dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR atau pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dan Pasal 78 mengamanatkan “pelaksanaan undang-undang ini dievaluasi setiap tahun dan untuk pertama kalinya dilakukan pada akhir tahun ketiga sesudah undang-undang ini berlaku”. Makna evaluasi pelaksanaan otsus di Papua dianggap telah dirangkum, jika pun harus dievaluasi akhir tahun ke-20 ini, maka hasil yang harus diumumkan adalah hasil evaluasi setiap tahun selama 20 tahun.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan otsus setiap akhir tahun sebagaimana diamanatkan pada pasal 78 UU Otsus, maka pemerintah mestinya telah cukup kuat membuktikan sejauh mana keberhasilan dan kegagalan otsus selama 20 tahun di Papua.

Dengan demikian, sebelum MRP dan MRP Papua Barat menggelar RDP mesti didahulukan pemamaparan capaian otsus di Papua oleh pemerintah kepada penerima manfaat, sehingga ini komplit antara pernyataan penolakan rakyat terhadap keberlanjutan otsus dan respons pemerintah sebagai tanggapannya. Atau seharusnya pemerintahlah yang lebih dahulu memaparkan capaian kemudian memberikan ruang kepada penerima manfaat untuk menilai capaian dimaksud.

Anehnya baru 19 tahun otsus di Papua, pemerintah seperti gegabah membahas keberlanjutan otsus, padahal pemerintah sendiri tidak pernah mau memaparkan capaiannya kepada penerima manfaat [orang Papua]. Pemerintah kemudian dinilai sebagai aktor pemicu pro-kontra terhadap kelanjutan atau tidaknya otsus Papua. Hal ini juga menggambarkan pemerintah tidak memiliki grand design yang baik terhadap pembangunan Papua dalam kerangka otsus.

Dalam setiap pembangunan harus ada perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, kemudian dievaluasi progresnya. Dalam evaluasi dapat digambarkan, apa tantangan dan kendala atau apa pencapaiannya, sehingga jelas pertanggungjawabannya atas program pembangunan yang terlaksana.

Apa jawaban pemerintah?

Apakah karena pemerintah malu dengan ketidakberhasilannya melaksanakan amanat UU Otsus Papua? Ataukah jika harus dipaparkan akan ditemukan penyalahgunaan triliunan anggaran otsus? Ini mesti bukan alasan sebab soal anggapan otsus berhasil atau tidak bukan dalam sebuah pertarungan antara rakyat Papua dengan Pemerintah Indonesia.

Jika respons pemerintah, misalnya dengan mengajukan sebuah pertanyaan, haruskah pemerintah berkewajiban untuk memaparkan keberhasilan 20 tahun pelaksanaan otsus kepada rakyat Papua atau publik Indonesia? Maka jawabannya adalah, “ya” pemerintah berkewajiban untuk memaparkan pelaksanaan otsus kepada penerima manfaat [OAP], bukan hanya kepada pendonor dana otsus atau yang berkepentingan lainnya.

Mengapa capaian otsus Papua perlu dipaparkan kepada publik Papua atau Indonesia, selain pemerintah bertangung jawab kepada pendonor dana otsus Papua? Paparan capaian otsus kepada rakyat penerima manfaat tetap bagian terpenting. Di sini akan ditemukan akuntabilitas dan transparansi perjalanan otsus selama 20 tahun.

Tujuannya adalah untuk menunjukkan tanggung jawab negara kepada rakyat Papua sebagai subjek/pemanfaat UU Otsus Papua, seputar penyerapan anggaran pada program-program prioritas sebagaimana diamanatkan dalam UU Otsus, walaupun penerima manfaat tentunya memiliki opsi tentang manfaat yang diterimanya.

Namun pemerintah sepertinya terus menghindar, bahkan memilih diam, berpura-pura dalam merespons aspirasi rakyat Papua. Malah pemerintah meresponnya dengan terus memaksakan produk hukum yang namanya otsus itu tetap harus dilanjutkan [Revisi pasal 34 tentang alokasi 2% DAU Nasional]. Bersambung. [*]

 

Penulis adalah anggota Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia (AMPTPI)

Sumber: Jubi.co.id

 

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *