Kekerasan Bersenjata di Papua Sengsarakan Rakyat

  • Bagikan

 

Oleh: Marko Okto Pekei

PADA prinsipnya masyarakat di manapun dan kapanpun membutuhkan suasana aman dan nyaman agar dapat memungkinkan untuk membangun hidup mandiri mulai dari pribadi, keluarga hingga bersama orang lain di lingkungan sekitar. Harapan tersebut dapat terjadi jikalau suasana hidup dapat menjamin kelangsungan hidup untuk bekerja dan berkreasi secara mandiri sebagai makhluk bebas. Hal itu juga menjadi harapan penerapan Otonomi Khusus bahwa jaminan keamanan masyarakat asli Papua menjadi prioritas utama dalam memberdayakan mereka. Namun, faktanya berbanding terbalik dengan harapan tersebut.

Realita kehidupan masyarakat Nduga pasca penerapan Operasi Militer pada tahun 2019 telah memberi pelajaran kepada publik. Rasa aman dan nyaman yang dirasakan sebelumnya hilang dalam waktu sekejab. Masyarakat tidak dimungkinkan untuk hidup berkebun, beternak dan berdagang untuk membangun ekonomi rumah tangga sehingga menyebabkan ekonomi keluarga menjadi hancur. Anak-anak dan guru-guru tidak bisa beraktivitas di sekolah sehingga menyebabkan ribuan anak terpaksa putus sekolah. Para Perawat dan Dokter tidak dimungkinkan menjalankan tugas sehingga pelayanan kesehatan menjadi macet.

Masyarakat tidak dimungkinkan menjalankan kewajiban beribadah sehingga rumah-rumah ibadah terpaksa ditutup. Para pegawai tidak dimungkinkan menjalankan tugasnya sehingga terpaksa memilih berdiri di rumah dan bahkan adapula yang meninggalkan Nduga. Dalam situasi tersebut, ada pula warga sipil yang ditembak mati padahal korban bukan bagian dari anggota kelompok bersenjata.

Akibatnya ribuan masyarakat terpaksa memilih mengungsi ke tempat-tempat yang aman. Nduga menjadi kabupaten tanpa masyarakat. Akhirnya, Wakil Bupati Nduga yang hidup dalam situasi tanpa masyarakat tersebut terpaksa memilih untuk mengembalikan garuda alias meletakan jabatan akibat kecewa dan marah atas situasi yang tiap hari hanya mendengarkan bunyi tembakan.
Situasi kekerasan bersenjata kini masih berlangsung di beberapa kabupaten di Pegunungan Tengah di Provinsi Papua seperti di Timika, Yahukimo, Puncak Jaya, Puncak Papua, Intan Jaya.

Kekerasan bersenjata yang masih berlangsung tersebut tentu berdampak pada tidak adanya rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Masyarakat hidup dalam suasana ketakutan dan tertekan batinnya. Jika masyarakat hidup dalam suasana ketakutan dan batinnya tertekan, maka situasi tersebut sebenarnya merupakan awal dari kehancuran rakyat. Perhatian pada pembangunan ekonomi bukan menjadi perhatian sehingga berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan.

Kewajiban beribadah bukan menjadi tuntutan masyarakat sehingga berdampak pada iman berubah menjadi amarah dan dendam. Banyak anak tidak mendapatkan pendidikan formal sebagaimana sebelumnya sehingga berdampak pada putus sekolah dan angka buta huruf meningkat. Pelayanan publik menjadi macet sehingga pembangunan yang diprogramkan pemerintah daerah menjadi sulit dilaksanakan. Rumah bukan lagi menjadi tempat yang aman sehingga terpaksa harus memilih pilihan lain demi menyelamatkan nyawa.

Dalam situasi kekerasan bersenjata seperti demikian, pertanyaannya: dimanakah negara hadir untuk melindungi warga negara? Bukankah situasi kekerasan bersenjata bertentangan dengan esensi Otonomi Khusus untuk melindungi dan memberdayakan Orang Asli Papua dimanapun di seluruh Tanah Papua termasuk daerah konflik kekerasan bersenjata tersebut?

Di tengah situasi konflik kekerasan bersenjata seringkali yang menjadi korban nyawa ialah masyarakat yang bukan bagian dari salah satu kelompok bersenjata. Hal itu menjadi kenyataan sepanjang kekerasan bersenjata dikedepankan termasuk yang telah terjadi di Nduga. Beberapa warga sipil di Nduga ditembak mati, padahal mereka bukan bagian dari aktor konflik tersebut. Sama halnya dengan yang terjadi di Intan Jaya. Seorang Pendeta dan seorang Katekis di Intan Jaya ditembak mati, padahal statusnya jelas dan tentu diketahui semua orang di sekitar tempat tinggal dan bahkan semua masyarakat, namun mereka ditembak mati.

Lantaran, pertanyaannya: apakah sebelum melakukan tindakan menembak, Pelaku telah membangun komunikasi dengan masyarakat setempat agar dapat mengidentifikasi korban? Jika dikatakan Ya, maka pertanyaan lebih lanjut ialah: mengapa langsung melakukan tindakan menembak mati? Apa alasan dasarnya? Sebaliknya; jika dikatakan tidak, maka pertanyaan lebih lanjut ialah: mengapa tidak mengedepankan komunikasi terlebih dahulu dengan masyarakat setempat agar dapat mengindentifikasi status korban? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul dalam mengkritisi motif pelaku dalam melakukan perbuatan menembak yang menghabisi nyawa orang lain.

Perbuatan menembak mati ialah tindakan yang melanggar hak asasi orang “hak hidup”. Dengan demikian, apapun alasannnya, tindakan menembak mati tidak dapat dibenarkan. Demikian pula, tindakan menembak mati ialah perbuatan yang melanggar konstitusi negara, sebab negara hadir untuk melindungi segenap warga negara. Hal ini menjadi tantangan bagi negara di daerah-daerah konflik agar aparat keamanan yang diberi kewenangan oleh negara untuk bertindak menjamin dan melindungi warga negara enah siapapun dia.

Namun, hal itu tidak nampak di Intan Jaya sebagai salah satu daerah konflik di Provinsi Papua. Kedua pelayan gereja di Intan Jaya merupakan bukti kongkrit negara tidak menjamin dan melindungi warga negara di daerah konflik. Pelayan Gereja yang diketahui dan disegani kebanyakan orangpun dijadikan sebagai korban di tengah masyarakat sipil lainnya. Kondisi ini tentu mempengaruhi mempengaruhi psikologi warga sipil lainnya yang berdampak pada munculnya rasa tidak aman dan nyaman bertahan hidup di rumah. Masyarakat menjadi sulit bertahan hidup di rumah masing-masing, sebab Pelanyan Gereja saja ditembak mati. Demikian pula, rasa traumatis atas peristiwa-peristiwa demikian akan sulit hilang dari benak masyarakat umum di daerah-daerah konflik. Dengan mempertimbangkan dapak kondisi hidup masyarakat di daerah konflik tersebut, maka prinsip aparat keamanan bahwa “sikat saja, babat, sapu bersih” tidak dapat dibenarkan.

Tak dapat disangkal bahwa banyak anggota Aparat Keamanan dari luar Papua telah didatangkan di Papua dan ditugaskan khusus untuk mengikuti dan mengintai ruang gerak TPN OPM. Pertanyaannya; sejauhmana anggota aparat keamanan yang didatangkan dari luar Papua tersebut telah mengenal, memahami dan mampu mengidentifikasi anggota TPN OPM dan bukan? Hal itu akan terbukti melalui tindakan yang dilakukan Anggota Aparat Keamanan. Jika tidak memahami dan tidak mampu mengidentifikasi, maka dampaknya bisa meluas yang berakibat pada jatuhnya korban jiwa warga sipil seperti yang terjadi di beberapa daerah. Dengan peristiwa penembakan di tengah warga sipil tersebut, masyarakat telah dibangun untuk terus hidup dalam suasana ketakutan dan traumatis yang berkepanjangan. Kehadiran aparat keamanan bukan lagi dipandang sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, tetapi dilihat sebagai sosok yang menakutkan.

Dalam kondisi demikian tentu masyarakat mengharapkan suasana yang damai yang telah terusik. Bukti kongkritnya nampak melalui lagu anak-anak Nduga yang mendambakan suasana damai yang hilang agar suasana aman dan nyaman tersebut kembali hadir demi menata masa depan hidup mereka.

Pengalaman di manapun telah membuktikan bahwa kekerasan bersenjata telah melahirkan dampak yang amat sangat luas dalam merusak tatanan hidup masyarakat. Sendi-sendi kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan, hidup keagamaan, budaya dan pembangunan fisik menjadi hancur akibat tak dimungkinkan untuk dibangun demi kepentingan pribadi dan umum. Jikalau demikian, pertanyaannya: untuk siapa pemerintah hadir? Untuk apa pembangunan di era otonomi khusus dianggap penting? Jika pembangunan dianggap penting, kekerasan bersenjata harus dihentikan. Pembangunan harus mengedepankan pendekatan persuatif. Tidak bisa pembangunan diutamakan, namun kemanusiaan disingkirkan. Komunikasi dengan semua kalangan harus dijunjung dalam situasi konflik kekerasan sekalipun. Masing-masing pihak yang berkonflik kekerasan bersenjata wajib melindungi masyarakat sipil tanpa alasan apapun.
Realitas konflik kekerasan bersenjata di Papua menunjukkan adanya persoalan yang belum diselesaikan. Dalam konteks ini, jika negara menjadikan senjata sebagai pilihan dalam menghadapi masalah, maka penggunaan senjata sangat berkaitan dengan adanya ideologi yang berbeda.

Oleh karena itu, persoalan ideologi yang berbeda harus diselesaikan tanpa mengorbankan rakyat sipil. Dalam hal ini, penggunaan kekerasan bersenjata belum tentu menjamin terselesainya. Kekerasan bersenjata hanya melahirkan korban di kalangan masyarakat sipil, sebab pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa penggunaan senjata dalam konflik tidak menyelesaikan persoalan, maka akhirnya dicarikan alternatif lain sebagai pilihan penyelesaian konflik.

Demikian pula penyelesaian konflik kekerasan bersenjata di Papua. Negara tidak harus terus kedepankan senjata dalam menghadapi konflik di Papua, sebab akan berdampak luas bagi rakyatnya sendiri di Provinsi Papua. Dengan demikian, aktor konflik kekerasan bersenjata harus ubah pendekatan dengan menjunjung tinggi kemanusiaan masyarakat di Papua. Kedepankan pendekatan persuatif yang memungkinkan masing-masing pihak dapat berkomunikasi secara bermartabat untuk menyampaikan dan membicarakan pokok persoalan demi memutus mata rantai kekerasan bersenjata dan menghasilkan penyelesaian konflik secara menyeluruh.

*] Penulis adalah Ketua Dewan Adat Daerah [DAD] Meepago

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *