Hadapi masalah di Papua senjata Jadi Pilihan, DAD Meepago: Pemerintah Untuk Siapa?

Nabire, [WAGADEI] – Realitas konflik kekerasan bersenjata di Papua menunjukkan adanya persoalan yang belum diselesaikan. Dalam konteks ini, jika negara menjadikan senjata sebagai pilihan dalam menghadapi masalah, maka penggunaan senjata sangat berkaitan dengan adanya ideologi yang berbeda.

Marko Oktopianus Pekei, Ketua Dewan Adat Daerah [DAD] Meepago kepada wagadei.com mengatakan persoalan ideologi yang berbeda harus diselesaikan tanpa mengorbankan rakyat sipil. Hal itu ia sampaikan menyikapi kondisi Intan Jaya saat ini.

“Dalam hal ini, penggunaan kekerasan bersenjata belum tentu menjamin terselesainya. Kekerasan bersenjata hanya melahirkan korban di kalangan masyarakat sipil, sebab pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa penggunaan senjata dalam konflik tidak menyelesaikan persoalan, maka akhirnya dicarikan alternatif lain sebagai pilihan penyelesaian konflik,” ujar Marko Oktopianus Pekei, Senin, [2/11/2020].

Ia meminta kepada Negara Indonesia tidak harus terus kedepankan senjata dalam menghadapi konflik di Papua, sebab akan berdampak luas bagi rakyatnya sendiri di Provinsi Papua.

“Harusnya aktor konflik kekerasan bersenjata harus ubah pendekatan dengan menjunjung tinggi kemanusiaan masyarakat di Papua. Kedepankan pendekatan persuatif yang memungkinkan masing-masing pihak dapat berkomunikasi secara bermartabat untuk menyampaikan dan membicarakan pokok persoalan demi memutus mata rantai kekerasan bersenjata dan menghasilkan penyelesaian konflik secara menyeluruh,” katanya.

Jikalau kondisinya masih demikian, ia mempertanyakan untuk siapa pemerintah hadir? Untuk apa pembangunan di era Otonomi Khusus dianggap penting? Jika pembangunan dianggap penting, kekerasan bersenjata harus dihentikan.

“Tidak bisa pembangunan diutamakan, namun kemanusiaan disingkirkan. Komunikasi dengan semua kalangan harus dijunjung dalam situasi konflik kekerasan sekalipun. Masing-masing pihak yang berkonflik kekerasan bersenjata wajib melindungi masyarakat sipil tanpa alasan apapun,” katanya.

Pengalaman di mana-mana lanjutnya, telah membuktikan bahwa kekerasan bersenjata telah melahirkan dampak buruk yang sangat luas dalam merusak tatanan hidup masyarakat. Sendi-sendi kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan, hidup keagamaan, budaya dan pembangunan fisik menjadi hancur akibat tak dimungkinkan untuk dibangun demi kepentingan pribadi dan umum.

Sekretaris II Dewan Adat Papua (DAP) John NR Gobai mengatakan, awalnya daerah Intan Jaya aman-aman, namun bergolak sejak adanya pendropan pasukan TNI melalui helicopter juga lewat jalur darat melalui Kabupaten Paniai sejak awal bulan Desember 2019 lalu.

“Kalau masalah sosial, saya tahu bahwa masyarakat Intan Jaya tahu cara menyelesaikan masalah, dan juga ini serangkaian peristiwa penembakan ini bukan soal izin tambang yang dikeluarkan oleh Gubernur Papua. Karena soal itu sangat bergantung masyarakat Intan Jaya jika masyarakat menolak MIND ID masuk Intan Jaya,” kata Gobai.

Dengan adanya pasukan non organik, kata Gobai, kemudian muncul kontak senjata yang mengakibatkan korban di berbagai pihak. Sehingga ia harap harus ada upaya yang strategis oleh DPRP, MRP dan DPR RI.

“Yaitu, penarikan pasukan non organik dari Paniai dan Intan Jaya. Daerah ini harus ada pembangunan tanpa bunyi bunyi senjata. Masalah Papua tidak boleh diselesaikan dengan cara cara-cara kekerasan, tetapi harus diselesaikan dengan cara cara-cara dialogis dan damai tanpa bunyi senjata adalah solusi untuk Papua,” katanya tegas. [*]

Reporter: Abeth A. Uou

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares