Setahun jadi anggota DPR Papua, LK Sebut 8 Poin Masih Jadi PR

  • Bagikan

Nabire, [WAGADEI] – Sudah setahun terhitung 31 Oktober 2019 hingga 31 Oktober 2020 Laurenzus Kadepa [LK] telah bekerja sebagai anggota DPR Papua utusan daerah pemilihan V atau Meepago. Dalam setahun ini ia mengaku masih banyak aspirasi rakyat Papua dalam setahun ini belum juga tuntas. Bahkan ia rincikan sebanyak delapan poin masih menjadi pekerjaan rumah [PR] kedepan.

“Tepat hari ini sudah genap satu tahun saya bekerja sebagai anggota DPR Papua periode 2019-2024. Sejujurnya dalam setahun ini banyak aspirasi rakyat yang belum tuntas,” ujar Laurenzus Kadepa, Sabtu, [31/10/2020].

Aspirasi dari rakyat tersebut, kata politikus Partai Nasional Demokrat [NasDem] ini yakni masalah mogok kerja bagi karyawan PT Freeport Indonesia [PTFI]. Sejak tahun 2017 manajemen PTFI, kontraktor dan subkontraktor secara sepihak memberhentikan 8.300 karyawan dan menjadi korban, hingga saat ini mereka telah masih menuntut keadilan di mana- mana.

Para karyawan ini, kata dia, telah pergi ke Jakarta guna menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Pusat, juga berkali-kali sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Papua di Jayapura, dan Kabupaten Mimika di Timika.

“Rupanya pemerintah pusat sampai daerah sudah tutup mata dengan masalah ini. Padahal dampak daripada pemutusan kerja sepihak ini besar. Saat ini sudah puluhan karyawan meninggal dunia akibat BPJS diblokir, putus sekolah atau pendidikan bagi anak-anak karyawan, kekerasan dalam rumah tangga meningkat, dan angka pengangguran makin tinggi di Papua dan masih banyak lagi,” ujarnya.

Ke depan ia berharap, pihak Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Pemkab Mimika bersama pihak manajemen PTFI dapat mencarikan solusi terbaik sesuai tuntutan para karyawan ini.

Masalah kedua yang menurut Kadepa belum tuntas adalah persoalan rakyat sipil di Nduga, Tembagapura, Intan Jaya, Pegunungan Bintang dan seluruh Papua menjadi masalah sangat serius yang belum selesai.

“Pengiriman militer banyak ke Papua, terutama pasukan non organik tujuan mengejar kelompok TPN-PB. Tetapi kenyataan di lapangan rakyat sipil menjadi korban, selain itu hamba Tuhan dan petugas medis jadi sasaran penembakan. Gedung-gedung sekolah ditempati aparat keamanan, pelayanan kesehatan tutup, ekonomi lumpuh, ketakutan dan trauma meningkat. Terpaksa memilih tinggalkan kampung halaman demi keselamatan nyawanya,” ungkapnya penuh bersedih.

Ia meminta kepada Negara Indonesia segera mencabut status militer dan mencarikan solusi pendekatan yang tepat untuk Papua.

“Masalah lainnya adalah penuntasan pelanggaran HAM berat di masa lalu dan sekarang akan terus diperjuangkan,” kata wakil rakyat Papua dua periode ini.

Selain itu, masalah besar lainnya adalah ruang demokrasi bagi mahasiswa dan masyarakat belum ada. Kebebasan jurnalis lokal, nasional, internasional tidak menjamin. NGO lokal, nasional, dan internasional yang independen sangat dibutuhkan di Papua. “Selalu adanya laporan Intimidasi terhadap pekerja HAM, Advokad, dan hamba Tuhan,” ucapnya.

Ia juga mendapati persoalan serius lainnya yakni di dalam lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten juga Kota di Papua masih nampak jelas praktek korupsi, kolusi dan nepotisme masih subur.

“Penegakan hukum penuh diskrimatif contoh kasus rasisme tahun 2019 di Surabaya. Korban rasis disalahkan dan proses hukum. Penegakan hukum terhadap ilegalnya pertambangan ilegal mining, ilegal logging juga masih lemah,” katanya.

Beban lainnya, lanjut dia, isu lingkungan hidup dan adat kurang diperhatikan oleh pemerintah. Tanam kelapa sawit makim nyata sehingga ancaman terhadap masyarakat pemilik tanah dikorbankan dan terus protes hingga saat ini.

“Jadi, kesempatan ini saya sangat membutuhkan dan siap menerima saran dan kritikan dari bapak dan ibu sekalian angat dibutuhkan,” katanya.

Salah satu tokoh pemuda Meepago, Andy Mogopia mengatakan, pihaknya terus mendukung dalam doa agar kariernya sebagai wakil rakyat bisa menjalankan amanah rakyat dengan baik.

“Baru satu tahun, janganlah kwatir. Masih ada empat untuk berkarya bagi tanah dan manusia asli Papua. Empat tahun ini tantangan untuk kerja keras lagi, karena rakyat tahu tidak semua anggota dewan dorong aspirasi rakyat,” katanya. [*]

Reporter: Abeth A. You

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *