Pentingkah Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah?

  • Bagikan

Oleh: Adii Tiborius

BERDASARKAN Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 ayat 1 pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah serta pasal 19 ayat 1) menyatakan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat,setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS. Sehingga sudah sangat jelas bahwa penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah.

Undang-Undang tersebut di atas mengamanatkan beberapa instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup, salah satunya adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program. Apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari.

Potensi dampak dan/atau resiko lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan oleh suatu Kebijakan, rencana, dan/atau program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi melalui KLHS. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) yang berdampak dan/atau berisiko kerusakan terhadap lingkungan hidup sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 meliputi KRP yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko antara lain meningkatkan perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat, dan/atau meningkatkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Dengan demikian KLHS dapat membantu pencegahan degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat KRP, sehingga membantu efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), dan perizinan. Dalam konteks ini, target utama KLHS yaitu kebijakan, rencana, dan/atau program, sementara AMDAL dan UKL-UPL targetnya pada satuan kegiatan/proyek.

Keterkaitan KLHS dengan instrumen pencegahan lainnya yakni tata ruang, baku mutu Lingkungan Hidup, kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup, AMDAL, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi Lingkungan Hidup, peraturan perundang-undangan berbasis Lingkungan Hidup, anggaran berbasis Lingkungan Hidup, analisis risiko Lingkungan Hidup, audit Lingkungan Hidup, dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan, bersifat saling melengkapi dan saling mendukung, sedangkan peran KLHS pada perencanaan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup bersifat menguatkan. KLHS membantu dalam proses penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan meliputi rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) menyatakan bahwa untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan, pemerintah daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan memperhatikan prinsip dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) /Sustainable Development Goals (SDGs).

Pembangunan Berkelanjutan menurut Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan dimensi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah menurut Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Dokumen KLHS RPJMD yang telah dibuat selanjutnya menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD.
Catatan ini dimaksudkan untuk mengamankan kebijakan yang dilandaskan pada kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) amat memang diperlukan dalam upaya penetapan RTRW yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi pengaruh atau konsekuensi dari RTRW yang telah disusun terhadap lingkungan hidup sebagai upaya untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam substansi RTRW, menjadi sangat penting, sehingga penetapan RTRW tidak akan menimbulkan persoalan baru, baik secara ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, sehingga dapat mengakomodir semua kepentingan dengan prinsip berkelanjutan. Prinsip pengamanan dalam KLHS menjadikan RTRW mempunyai jiwa sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan untuk menjaga dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat.

Mengingat sifat RTRW merupakan suatu rencana pembangunan terperinci dan strategis, sehingga diperlukan upaya tindakan untuk memitigasi. Mitigasi diperlukan untuk menfokuskan rencana pembangunan di samping itu dilakukan formulasi kebijakan spasial/normatif yang berguna untuk mengurangi dampak yang timbul dari pelaksanaan rencana pembangunan spesifik (misalnya infrastruktur transportasi yang dibangun di kawasan hutan lindung). Dalam kasus seperti ini maka KLHS dapat membantu melakukan kajian terhadap dampak lingkungan yang diakibatkan dari pembangunan transportasi pada kawasan lindung, sehingga mitigasi terhadap dampak negatif pemanfaatan kawasan lindung tetap dapat terjaga.

Mengingat KLHS dilakukan untuk mengevaluasi RTRW yang berimplikasi adanya proyek-proyek dan rencana pembangunan spesifik, maka penggunaan peta (untuk menguraikan dampak atau konflik yang mungkin terjadi antara usulan pembangunan dan lingkungan hidup) direkomendasikan untuk menjelaskan hal tersebut. Analisis Geografi Systim Informasi (GIS) sudah seharusnya dapat digunakan dalam KLHS-RTRW untuk mengidentifikasi dampak serta memperkirakan cakupan dan bobotnya.

Degradasi lingkungan hidup akibat kegiatan penambangan, perkebunan, industry ataupun lainnya yang berdampak negatif yang terjadi di daerah tertentu tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan parsial. Penyelesaian degradasi lingkungan memerlukan instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang memungkinkan penyelesaian masalah yang bersifat berjenjang, lintas wilayah, antar sektor dan lembaga, serta sekuensial sifatnya.

Selain pentingnya instrumen pendekatan komprehensif tersebut, hal penting lain yang harus dipahami adalah bahwa degradasi kualitas lingkungan hidup terkait erat dengan masalah perumusan kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Dengan kata lain, sumber masalah degradasi kualitas lingkungan hidup berawal dari proses pengambilan keputusan atau proses perencanaan yang kurang memikirkan aspek lingkungan sebagai dasar perencanaan pembangunan.
Oleh karena itu, upaya penanggulangan degradasi kualitas lingkungan hidup harus dimulai dari proses pengambilan keputusan pembangunan. Sebagai suatu instrumen pengelolaan lingkungan hidup, implementasi KLHS adalah pada proses pengambilan keputusan perencanaan pembangunan (decision-making cycle process), dalam hal ini implementasi difokuskan pada perencanaan tata ruang. Penataan ruang yang mengakomodasikan kepentingan memakmurkan rakyat harus diharmonisasikan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup melalui langkah-langkah perencanaan dan penerapannya yang sistematis dan komprehensif.

Dampak KLHS Terhadap RTRW

KLHS akan mampu memperbaiki mutu dan proses formulasi substansi RTRW, memfasilitasi proses pengambilan keputusan dalam proses perencanaan agar dapat menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup, dengan tujuan sosial dan ekonomi. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dimungkinkan untuk mampu meminimasi potensi dampak penting negatif akibat usulan RTRW jika tingkat keberlanjutan substansi RTRW rendah, serta melakukan langkah-langkah perlindungan yang tangguh-jika tingkat keberlanjutan substansi RTRW moderat dan memelihara potensi sumber daya alam dan daya dukung air, udara, tanah dan ekosistem.

Dengan demikian pelaksanaan KLHS dilaksanakan dengan mekanisme pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah; perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan (Sustainable development).
Sedangkan dalam penyusunan KLHS scientific judgement tidak terlalu dikedepankan akan tetapi diskusi publik dari berbagai stakeholder yang berkepentingan dan terkena dampak dari sebuah kebijakan, rencana dan program. Diskusi ini melibatkan pemangku kepentingan, seperti penambang, petani, perkebunan, perikanan dan kelautan, pariwisata dan lain sebagainya. KLHS bermanfaat untuk bisa mengefektifkan instrument pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dengan begitu KLHS akan tetap bisa fleksibel terintegrasi ke dalam kebijakan walaupun kebijakan tersebut sudah dicetuskan.

KLHS bukan bertujuan untuk menghalangi pembangunan namun dengan pertimbangan isu lingkungan maka pembangunan yang dilakukan tersebut tidak akan mengurangi daya dukung dan daya tampung dari lingkungan. KLHS bermanfaat untuk menunjang sebuah kebijakan agar kebijakan tersebut dapat diterapkan dalam jangka panjang serta bukan kebijakan yang hanya bisa diterapkan dalam jangka pendek karena berdampak besar terhadap lingkungan ke depan dalam kerangka desain perencanaan pembangunan yang ramah lingkungan berkelanjutan (The Sustainable environmental approach).
Muatan Substansi dalam pada dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis memuat telaahan strategis dengan pokok kajian antara lain:(a) kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; (b) perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; (c) kinerja layanan/jasa ekosistem; (d) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; (e) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan (f) tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS sebagaimana dimaksud menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan segala usaha kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis dalam perspektif Perencanaan Pembangunan dimaksudkan untuk dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan turunannya aplikatif-operasionalisasinya. Kajian Lingkungan Hidup Strategis dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan dalam, kerangka mendeskripsikan gambaran umum kondisi daerah; permasalahan dan isu Strategis daerah; serta tujuan dan sasaran strategis. Dalam upaya ini didukung juga dengan konsep Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable development di daerah tertentu. Kajian ini dimanfaatkan dalam penyusunannya dilakukan untuk usulan program dan kegiatan yang dimuat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah; usulan program dan kegiatan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; serta usulan program dan kegiatan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan Pembuatan KLHS dalam kerangka perencanaan pembangunan adalah (1) Melakukan pengkajian Pembangunan Berkelanjutan terhadap pencapaian TPB yang ditetapkan Pemerintah Pusat sehingga menghasilkan gambaran kondisi pencapaian TPB. (2) Melakukan perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan yang berupa target pencapaian TPB tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan dengan jangka waktu yang menyesuaikan masa berakhirnya periode Rencana dengan tetap memperhatikan masa pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/sustainable development. (3) Melakukan penjaminan kualitas substansi KLHS tahun perencanaan untuk memastikan proses pembuatan KLHS dan kualitas substansi KLHS yakni substansi permasalahan dan isu strategis serta tujuan dan sasaran strategis daerah, yang dirumuskan telah mendukung pembangunan berkelanjutan.

Adaptasi Kerangka Regulasi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan Rencana Program/KRP. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi KRP pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, KRP pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi. KLHS memuat kajian antara lain: (1) Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; (2) Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; (3) Kinerja layanan/jasa ekosistem; (4) Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; (5) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; (6) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;(7) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Mengacu PP Nomor 46 Tahun 2016, KLHS dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan melalui pemberian pendapat, saran, dan usul; pendampingan tenaga ahli; bantuan teknis; serta penyampaian informasi dan/atau pelaporan. Masyarakat dan pemangku kepentingan tersebut adalah masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkena dampak langsung dan tidak langsung dari kebijakan rencana dan atau program (KRP) serta masyarakat dan pemangku kepentingan yang memiliki informasi dan/atau keahlian yang relevan dengan substansi kebijakan rencana dan atau program.

Rasionalisasi Dampak KLHS Terhadap RTRW

Dampak dari sebuah Kebijakan rencana dan Program atau kegiatan demi pembangunan pada hakekatnya menimbulkan konsekuensi yang konstruktif maupun berakibat pada timbulnya akibat destruktif terhadap pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Kebijakan Publik yang dalam penentuannya tanpa memperhitungkan untung rugi bagi kemaslahatan masyarakat kini dan masa depan bagi kepentingan generasi berikutnya.
Konsistensi dan kolaborasi antara implementasi rencana tata ruang yang tak berpedoman pada dokumen kajian lingkungan hidup strategis kemudian akan mengalami ketidak sesuaian dalam pelaksanaannya. Maka disini diperlukan pengendalian dan evaluasi yang konsisten dan terpadu serta berkelanjutan dalam kerangka memanifestasikan Pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan, terbangunnya ruang terbuka hijau (RTH) yang sustainable.

Dampak dari melemahnya kebijakan publik yang belum maksimal dikelola dan disosialisasikan kepada masyarakat contoh kasus di Kabupaten Nabire pengambilan material batu, pasir dan lainnya di kali Nabire, Kali Nabarua, dan Kali Sanoba mengakibatkan Aliran Air sungai mengalami penurunan bahkan meresap sehingga terjadi pendangkalan bahkan tak bermanfaat.

Perpaduan abrasi pantai dan pendangkalan muara kali Nabire, Kali Nabarua dan Kali Sanoba akibat pengambilan material pasir laut, pembuangan sampah domestic maupun konsekuensi logis lainnya adalah potret buruk dari sebuah kebijakan publik yang tak efektif dan juga tidak konsisten oleh seluruh stake holder dalam pelaksanaannya sehingga musti konsisten mengelola regulasi tentang KLHS dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang kemudian telah dierjemahkan Kedalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan yang juga konsisten mengelola lingkungan sebagai penyangga Utama Kehidupan Manusia dari hari ini untuk hari esok yang cerah yang mengacu kepada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Ramah Lingkungan.

Kasus lain yang sama juga terjadi di kabupaten Deiyai Kali Wakei dan beberapa kali lainnya akan berdampak buruk di hari kedepan bisa terjadi pendangkalan akibat pembuangan sampah yang tak bermoral dan beretika konsekuensinya akan terjadi pendangkalan bibir Danau Purba danau Tigi yang merupakan urat nadi hidup masyarakat dalam pengertian luas. Semoga

*] Penulis adalah perencana pembangunan daerah dan pemerhati lingkungan hidup

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *