Papua Dalam Stigma Kolonial Indonesia

Oleh: Hendrikus Gobai Kadepa

PAPUA dalam stigma kolonial Indonesia merupakan pengaruh bersifat segala berbagai kejahatan terhadap orang asli Papua [OAP] supaya akan memusnahkan keinginan-keinginan rakyat Papua yang menjadi hidup tersendiri tanpa sistem kekerasan yang sangat kejam ini.

Stigma kolonial terhadap rakyat Papua bukan menurut UUD Republik Indonesia secara sistematika, karena di Papua sedang terus dalam menindas dan pembunuhan terhadap kehidupan rayat serta perjuangan papua atas kebenaran untuk menentukan nasib sendiri bagi orang asli Papua.

Sistem itu, terkonek dalam aspek apapun. Baik itu terhadap pemimpin-pemimpin daerah maupun dalam penguasa di Provinsi Papua dan selalu membangun sistem bagian dari kolonial Indonesia. Dengan tujuan untuk mengugatkan aspek ekonomi kepentingan rakyat papua yang sesungguhnya demi memenuhi kehidupan.

Unsur-unsur kebutuhan bagi rakyat Papua dapat intervensi oleh borjuis itu bukan sesuai peraturan NKRI terhadap OAP, selain dari peraturan ini adalah mencari kepentingan nafkah hidup tersendiri, bukan untuk keseluruhan Provinsi Papua dan Papua Barat.

Sehingga dalam kehidupan papua tetap bersubur atas dinamakan Papua dalam kekerasan TNI dan Polri tanpa respon dari kepimpinan siapapun.
Munginkah uang merupakan anak kita yang disayangi dalam situasi apapun baik dan buruk terhadap OAP lebih khususnya borjuis.

Mana yang lebih penting, manusia ataukah uang?. Uang hanya sekejap mata akan hilang ketika uang ada ditangan manusia tapi manusia adalah makhluk sosial merubahkan pelbagai aspek kehidupan itu menguatkan kepentingan apapuan bagi semua orang demi memenuhi kehidupan secara individual di Papua.

Manusia ada tentunya ada pula uang dan karena manusia ada menjadi sebagai kepemimpinan di suatu daerah untuk menghadapi dan menerima segala persoalan apapun terjadi di lingkungan rakyat.

Untuk mengayomi, mengatasi, bersama secara damai tapi atasi sesuai harapan rakyat yang diinginkan harus di capai, sebab itu adalah harapan demi semua orang yang tertindas dalam stigma oleh sistim kolonial indonesia terhadap OAP.

****
Refleksi kejadian aksi damai penolakan Otsus jilid II pada Selasa, [27/10/2020] mahasiswa Uncen Jayapura turun jalan tanpa mundur kebelakang. Ya itu karena demi kehidupan latar belakang oleh rakyat Papuabuntuk tuntaskan harapan mahasiswa dan rakyat dengan tujuan aksi ke MRP, Gubernur, dan Pemerintah Pusat.

Tetapi, setiap pemimpin dalam Provinsi Papua mulai dari Gubernur m, DPRP dan MRP tidak menghargai juga tak ada berkerjasama dalam aksi mahasiswa dan rakyat penolakan Otsus jilid II 2020. Sehingga terjadi kekerasan yang sangat kejam dilakukan oleh TNI dan Polri terhadap mahasiswa dan rakyat, dengan data mahasiswa dapat korban dan luka-luka maupun juga ditahan Polsek Abepura dan dibebaskan ada sore harinya. Mereka adalah
Zaking Sukuniap, Rprien Zool, Anace Degei, Namar Bayage, Abraham Heluka, Erson Bayo, Serogo mumpo, Paus Bayage, Apniel Doo, [korlap Abepura], Yanias Mirin, Charle Siep, Arkilaus Lakon, Laban Hiluka, Orgenes Kabak, Mariko Kabak, Rafael Mere, Ones Sama, Donny Pekei, Alusilius Magai, Jhon Fredi Tebai, Yabet Lukas Degei dan Kristianus Degei (selaku penanggungjawab) dan ada juga banyak dari belakang yamg culik sembarangan tanpa di ketahui siapapu secara dalam.

Kemarin, TNI dan Polri melanggar UUD RI terhadap mahasiswa dan rakyat pada saat dalam aksi damai penolakan Otsus jilid II.

Dari MRP juga pernah di sampaikan melalui media massa bahwa, mahasiswa tidak terlibat dalam kajian Otsua, itu dilanggar UUD RI karena mahasiswa adalah agen perubahan sosial dan berhak mengatasi segalah persoalan pandangan kehidupan masyarakat yang di anggap bukan sesuai harapan kami.

Pemimpin-pimimpin daerah maupun provinsi pentingnya bekerja sama dalam tindakan apapun yang akan dilakukan oleh mahasiswa dan rakyat papua. Mereka tindakan di lapangan secara terbuka karena tidak disetujui atas sistim pemerintah indonesia yang dilakukan untuk kepentingan kehidupan rakyat papua. Bila tidak sesuai harapan dan kepentingan masyarakat, tetap akan ditolak.

Oleh karena itu, di Papua banyak mahasiswa dan rakyat ditembak mati, dilukai maupun ditahan atas kebenaran hanya karena pemimpin Papua tidak adanya bekerja bersama dalam tindakannya tersebut untuk menuntaskan harapan dan keinginan dari manusia dan di Tanah Papua. [*]

*] Penulis mahasiswa Fisip Uncen Jayapura

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares