Presiden Jokowi Diminta Pulangkan TNI dan Polri Dari Rumahnya OAP di Intan Jaya

Dari kasus kematian Pendeta Yeremias Zanambani oleh Tim Kemanusiaan Papua

Jayapura, [WAGADEI] –  Orang asli Papua [OAP] di Kabupaten Intan Jaya beserta para keluarga korban tindakan kekerasan terutama keluarga korban Pdt Yermias Zanambani, tokoh agama GKII Hitadipa, Intan Jaya meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo [Jokowi] untuk segera menarik TNI dan Polri entah organik maupun anorganik dari tanah Hitadipa dan Intan Jaya seluruhnya.

Hal itu disampaikan Tim Kemusiaan Untuk Intan Jaya oleh Provinsi Papua dan Gereja (WPCC) dalam konferensi pers di Jayapura, Kamis, [29/10/2020] menjelaskan dalam satu tahun terakhir ada rentetan peristiwa yang terjadi di distrik Hitadipa hingga perampasan ruang hidup masyarakat setempat dimulai dari peristiwa penembakan terhadap tiga tukang ojek pada akhit tahun 2019, lanjut lagi tanggal 17 Desember 2019 terjadi penembakan terhadap dua anggota TNI-AD yang dilakukan oleh TPN-PB. Kontak senjata antara kedua pihak semakin meningkat pasca insiden dan berdampak langsung pada warga setempat.

“Beberapa lokasi baku tembak selama bulan September, dan Oktober2020 ini antara lain kampung Kulapa, Distrik Hitagipa, Kampung Ndugusiga Distrik Sugapa, Kampung Bulapa Distrik Sugapa, dan Kampung Ugimba Distrik Ugimba. Berbagai peristiwa ini tidak terlepas dari rentetan pendropan pasukan selama bulan Desember 2019 di beberapa kabupaten termasuk Intan Jaya aparat keamanan juga menduduki sekolah SD dan SMP Satu Atap Hitagipa yang mengakibatkan ketakutan dari guru dan anak sekolah,” ungkap Aris Azhar, ketua tim kemanusiaan didampingi rekannya.

Tim kemanusiaan untuk Intan Jaya yang dibentuk Pemerintah Provinsi Papua dan gereja WPCC Papua itu terdiri para dosen, jurnalis dan aktivis HAM. Menurut Aris Azhar, Pendeta Yeremias adalah mantan ketua klasis GKI Hitadipa Intan Jaya. Sampai dengan saat ini almarhum adalah ketua sekolah minggu Alkitab Teologi di Hitadipa, juga penasehat GKII wilayah Tiga Papua, pendeta rutin memberikan pelayanan di dua wilayah Janambu dan Bulapa.

“Pendeta Yeremias adalah ahli bahasa penerjemah Alkitab dari bahasa Indonesia ke bahasa Moni, pendeta ini dikenal sebagai orang yang memiliki prinsip dan tegas, salah satunya ketika mencari dua anak yang hilang sejak 21 April 2020,” ucapnya.

Ia menjelaskan, memasuki tahun 2020 eskalasi kekerasan semakin meningkat, tepat pada 26 Januari 2020, Alex Kobogau seorang warga sipil meninggal karena jembatan TNI. Namun aparat keamanan menyatakan bahwa Alex adalah lompatan TPN-PB, akan tetapi keluarga menyatakan bahwa Alex adalah warga sipil.

“Di hari yang sama, seorang anak bernama Jackson Sondegau [delapan tahun] terluka tertembak di perut, sedangkan Yopi Sanin Yegeseni [14 tahun] mendapat penganiayaan saat penahanan dari aparat,” ungkap dia.

“Kekerasan terus berlanjut pada 20 Februari 2020, di mana dua warga sipil lainnya yakni Kayus Sani [51 tahun] kepala suku Yuparu dan Melki Tipagau [11 tahun] harus dirawat karena luka tembak. Pada waktu bersamaan juga selama bulan Februari 2020, ribuan warga mengungsi dari tempat tinggalnya dan tidak dapat menjalankan aktivitas secara normal,” katanya.

Pada 22 Mei 2020, lanjut dia, Yunus Sani meninggal dibunuh oleh TPN-PB karena dugaan korban sebagai mata-mata dari TNI dan Polri.

Aris yang mengawali kariernya di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] tahun 1999 ini, rentetan peristiwa tersebut menunjukkan adanya eskalasi kekerasan yang tidak hanya menimbulkan korban dari aparat dan kombatan, tetapi lebih banyak berasal dari masyarakat sipil bahkan beberapa adalah anak-anak.

“Adapun tipologi kekerasan yang dialami masyarakat sipil Intan Jaya sejak Oktober 2019 sampai dengan September 2020, antara lain intimidasi, ancaman, teror, mental dan fisik pemaksaan, penyisiran, penganiayaan, penghilangan paksa hingga pembunuhan trauma dan ketidakberdayaan berlapis atas kekerasan dan perampasan hak hidup telah menghasilkan penderitaan berkepanjangan masyarakat,” kata jelas.

Di kampung Hitadipa memiliki jumlah penduduk yang diperkirakan 11,467 juta jiwa merupakan pertama gereja masuk pada tahun 1962.

“Peristiwa pada tanggal 17 sampai 19 September berawal sekitar pukul 12.00 WP siang terjadi tembakan ke rombongan anggota TNI di Sugapa mengakibatkan satu orang anggota TNI meninggal dunia dan satu senjata laras panjang milik TNI diambil oleh TPN-PB,” ujarnya.

Pasca penyerangan di atas lanjut dia, masyarakat Hitadipa dipanggil satu persatu namun tidak semua warga dipanggil untuk meminta pengembalian senjata yang diambil oleh TPN-PB diiringi dengan ancaman bahwa jika tidak dikembalikan, maka distrik Hitadipa akan dibom habis.

“Nah praktek ini terus terjadi pada tanggal 18 September 2020 hingga pada 19 September sekitar jam 09.00 WP masyarakat dikumpulkan oleh anggota TNI di lapangan depan kantor Koramil dipimpin oleh Danramil dikatakan kepada masyarakat bahwa diberikan waktu dua hari untuk mengembalikan senjata yang dirampas pada 17 September dan jika tidak dikembalikan dalam dua hari tersebut, maka akan dilakukan operasi penumpasan ke warga, lebih lanjut memerintahkan kepada dua orang pemuda untuk mencari Melianus Wandagau, kepala suku Moni di Sugapa lama,” ungkapnya.

Hingga pukul 12.00 WP siang, ia menjelaskan, masyarakat kembali berkumpul di gereja Immanuel oleh Alpius anggota TNI Koramil mengatakan diantaranya pendeta gembala tidak pernah mengajar 10 hukum kepada Jemaat untuk tidak boleh membunuh tapi kamu membunuh orang itu suka mengatakan bahwa orang-orang atau masyarakat cita-cita yang menjadi musuh lawan perang dengan TNI dan Polri diantaranya Jimi Sani, Pendeta Yeremia Zanambani, Pendeta Yakobus Maiseni, Ibu Ev Naomi Kobogau Roni Majau dan Amoli Wandagau.

“Akibat pernyataan ini semua ibu-ibu dan bapak-bapak termasuk pendeta dan gembala menangis di depan Alpius,” kata Aris.

“Dalam peristiwa itu sempat terjadi aksi baku tembak antara TPN-PB dan TNI hingga adanya pembakaran bangunan kesehatan rumah dinas tenaga kesehatan yang digunakan masyarakat dengan alasan anggota bakar karena rumah tersebut berada dibalik bangunan rumah masyarakat, makanya menewaskan satu anggota TNI pada tanggal 19 September 2020 dan peristiwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi warga tempat tinggal jasa SMP ikut terbakar, juga satu unit motor bangunan rumah fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah dibakar,” katanya.

Pada pukul 15.30 WP tempat anggota TNI menuju kandang babi milik pendeta Yeremias, kata dia, dua anggota TNI berdiri jarak 23 sampai 79 meter dari jalan induk Kabupaten Intan Jaya, sedangkan dua anggota lainnya salah satunya Alpius langsung menuju bangunan kandang babi memerintahkan angkat tangan dan dijawab sambil angkat tangan oleh Pendeta Yeremia mengatakan bahwa; “Saya adalah hamba Tuhan” itu anggota TNI tetap melakukan tembakan satu kesempatan ke tangan kiri dan lainnya ke arah dinding pendeta jatuh lalu diduga ditusuk dengan pisau tajam pada bagian belakang badan.

Tim Kemanusiaan Intan Jaya membeberkan luka tembakan terhadap pendeta Yeremia dilakukan dengan senjata api standar militer kurang lebih 1 meter, objek mengena ke bagian tubuhnya dengan satu peluru ke tangan kiri bagian atas pada bagian kulit sangat terlihat irisan lurus vertikal berkisar tujuh sampai 10 cm.

“Tidak sekedar luka kulit akibat peluru, tapi kondisi tangan hampir terputus. Tidak didapati bekas peluru atau tidak ada saksi yang awal menjemput korban atau saat menemani korban pasca peristiwa mendapati peluru senapan luka, juga didapati pada bagian belakang atau tubuh korban diduga luka akibat senjata tajam mengakibatkan luka yang mengeluarkan darah sangat banyak,” ungkap Aris.

Hingga saat ini ia mengatakan masyarakat  mengevakuasi diri dimana akibat peristiwa itu masyarakat sedikit demi sedikit mengamankan diri atau mengevakuasi keluar dari tempat tinggalnya puncaknya pada saat pembunuhan pendeta Yeremia.

Ia mengungkapkan, setelah pendeta dikubur sekitar pukul 11.00 WP siang tanggal 20 September 2020, masyarakat berbondong-bondong keluar ke hutandi daerah lain daerah. “Sampai saat ini belum ada pendataan terhadap mereka yang mengungsi keluar distrik dan akibat mereka belum mendapat bantuan dan jaminan ekonomi keamanan kepastian untuk bisa kembali ke kampung mereka,” katanya.

Untuk itu tim kemanusiaan untuk Intan Jaya Papua mengatakan masyarakat di distrik Hitadipa bisa kembali ke kampung halaman untuk melanjutkan kehidupan mereka namun diminta kosongkan dulu aparat keamanan yang ada di daerah itu.

“Mereka berharap TNI organik maupun nonorganik untuk tidak lagi berada di Hitadipa, karena mereka trauma. Masyarakat berkeyakinan bahwa Hitadipa adalah tanah suci misi gereja yang tidak boleh untuk praktek kekerasan, bahkan keluarga korban juga menyampaikan mereka menolak dilakukan semata-mata dengan dua alasan bahwa bukti dan kesaksian sudah banyak diberikan untuk menghukum pelaku kasus ini. Demikian juga bahwa membuka kembali kuburan bertentangan dengan nilai adat di Papua bisa berdampak tidak baik bagi keluarga. Jadi masyarakat minta kepada Presiden Republik Indonesia untuk memerintahkan Panglima TNI menarik pasukan dan menghentikan operasi militer di Intan Jaya,” katanya jelas.

Selanjutnya, pihaknya juga meminta kepada Komnas HAM untuk segera melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM yang berat di Hitadipa, juga diminta kepada Gubernur Papua untuk membantu pemerintah daerah Intan Jaya melakukan pemulihan psikologis sosial kemasyarakat yang trauma,” bebernya. [*]

Reporter: Abeth A. You

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares