Rekomendasi WIUPK Blok Wabu, Pastor Kuayo: Rakyat Tambah Sengsara!

Nabire, [WAGADEI] – Terkait dengan rekomendasi Gubernur Papua tentang wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) di blok Wabu, Kabupaten Intan Jaya kepada Direktur utama Mining Industry Indonesia (MIND ID) di Jakarta tertanggal 24 Juli 2020, maka Keuskupan Timika angkat bicara.

Administrator Diosesan Keuskupan Timika, P. Marthen E. Kuayo, Pr menegaskan, jika benar-benar Gubernur Papua yang merekomendasikan maka diminta agar segera mencabut kembali.

“Ada rekomendasi izin khusus di blok Wabu yang ditanda tangani Gubernur Papua tertanggal 24 Juni 2020, tolong cabut surat ini, apabila benar dikeluarkan oleh Gubernur Papua,” ujar P. Marthen Kuayo, Pr u dihadapan ratusan umat usai tahbisan dua  imamd delapan diakon di Paroki KSK Meriam Nabire, Minggu, (11/10/2020).

Menurut Kuayo, jika perusahaan itu masuk di Wabu maka akan dikemanakan orang asli Intan Jaya. Pasal, hanya daerah itu saja orang asli bisa bertahan hidup seperti bertani, dan berburuh.

“Saya tujuh tahun tugas di Intan Jaya sebagai pastor, saya tahu persis lokasi itu. Lokasi itu milik marga Belau, Japugau dan Sondegau. Kalau perusahaan ambil daerah itu, mau dikemanakan masyarakat,” ujarnya.

Kuayo mengatakan, jika izin tersebut tak dicabut maka masyarakat setempat akan sengsara dan menderita. “Penderitaan ini akan berkepanjangan,” ucapnya.

Dalam rekomendasi Gubernur Papua bernomor 540/11625/SET yang ditandatangani oleh Gubernur Lukas Enembe itu menjawab permohonan surat perusahaan MIND ID, sehingga Pemerintah Provinsi Papua nyatakan mendukung dan merekomendasikan izin usaha dengan empat poin.

Pertama, wilayah tersebut merupakan wilayah pencadangan negara sehingga perlu ditetapkan sebagai WIUPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, wilayah yang dimohonkan merupakan eks wilayah blok B PT Freeport Indonesia dengan luas kurang lebih 40 Ha terletak di Kabupaten Intan Jaya.

Ketiga, dalam rangka mendukung pembangunan daerah PT MIND ID bekerjasama dan berpartisipasi aktif melibatkan perusahaan daerah (BUMD) dalam pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan pertambangan. Keempat, berkoordinasi dengan Bupati setempat, sosialisasi dan libatkan masyarakat serta melaporkan hasil kemajuan kegiatan kepada Gubernur.

Terkait dengan poin keempat, wartawan wagadei.com telah melakukan konfirmasi kepada Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni melalui telepon selulernya sebanyak delapan kali, kirim pesan SMS, pesan di WhatsApp selama dua hari namun tak diindahkan.

Melalui sumber informasi terpercaya yang dihimpun media ini menyebutkan, Bupati Intan Jaya sangat sibuk dengan berbagai kejadian di Intan Jaya. [*]

Reporter: Abeth A. You

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares