Picu konflik horizontal akibat kinerja Pansel OPD Lanny Jaya tidak profesional

Tiom, [WAGADEI] – Ketika berlangsung pelantikan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah [OPD] di lingkungan Pemerintah Kabupaten [Pemkab] Lanny Jaya pada 1 September 2020 hampur terjadi konflik horizontal akibat tidak jujur dan tidak profesional dalam seleksi jabatan eselon II, III dan IV oleh panitia seleksi [pansel].

Ketua Fraksi Ganbungan Ninawi Abua DPRD Lanny Jaya, Girmin Wenda mengatakan kinerja Pansel tidak profesional dan tidak transparansi justru memicu konflik horizontal itu ia bahkan mempertanyakan mengapa terjadi demikian?

“Pada awal seleksi pemberkasan administrasi diumumkan lalu selanjutnya tes psikotes, tes tertulis dan tes wawancaranya tidak diumumkan oleh Pansel. Hal ini saya sampaikan dengan jujur bahwa Kinerja Pansel memalukan wibawa lembaga, profesionalisme dan konsistensi sangat murahan,” ujarnya kepada wartawan, Kamis, [8/10/2020].

Ia mengaku, dirinya telah mengikuti semua tahapan dari 14 dinas yang lelang jabatan lebih dari 20 orang OPD dan empat orang yang jatuh atau gugurkan dalam seleksi pemberkasan administrasi yaitu Poren Weya lelang jabatan Dinas Kesehatan, Beni Weyato lelang jabatan Dinas Perumahan dan Pemukiman, Batuk Wakerkwa lelang jabatan Bappeda dan Yamfid Tabuni di Sekretariat Dewan.

“Tetapi digugurkan dengan alasan yang pertama sudah dekat pensiun, kedua karena tidak lengkap dalam pemberkasan atau administrasi,” ungkap dia.

Namun tes selanjutnya psikotes, wawancara dan tertulis kenapa tidak diumumkan Hal inilah yang menjadi pertanyaan bagi publik hari ini.

“Persoalan secara obyektif yaitu pertama, tidak umumkan hasil nilai tes oleh Pansel. Kedua, pelantikan eselon tanpa undangan, dan ketiga karena tes atau lelang jabatan di tempat lain dan pelantikan dan penempatan dinas lain sehingga terjadi konflik horizontal,” katanya.

Atas kinerja ini, ia menegaskan, Pansel tidak profesional, tidak transparansi dan juga tidak diumumkan dampaknya memicu konflik horizontal pada waktu pelantikan eselon II, III dan IV.

“Agar supaya DPA pada semua OPD aman ketika sidang ABT, maka wajibnya agar melantik semua OPD yang tak dilantik pada 1 September 2020 lalu,” katanya. [*]

Reporter: Yas A. Wenda
Editor: Uka Daida

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares