Papua, jangan kalah dari Papua Barat dalam menanggapi Otsus

  • Bagikan

Oleh: Gaamoye Makiime

PROVINSI Papua Barat secara keseluruhan menolak Otsus 6 Oktober 2020 di depan Kantor Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB). Kini masih tersisa, Propinsi Papua. Propinsi Papua pun beberapa kabupaten sudah mengatakan otonomi tolak dan minta referendum: seperti Dogiyai, Nabire, Jayapura, Nduga, dan lainnya. Masih kurang adalah Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) secara tegas mengatakan penolakan Otsus, seperti Papua Barat.

Papua Barat: Tegas Tolak Otsus

Rakyat Papua Barat bersama pemerintahnya telah sadar penuh, bahwa Otsus memang sebuah pembodohan. Jakarta telah membodohi orang asli Papua (OAP) dengan gula-gula Otsus. Di mana Otsus dari katanya terdengar bagus yang mengharumkan nama Indonesia, bahkan di depan dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus).

Atas nama Otsus ribuan, bahkan ratusan manusia Papua korban, sejak Otsus itu diberlakukan (2001). Atas nama infrastruktur, kesejahteraan, pembangunan dan pemberdayaan, tidak satu pun nyawa manusia Papua yang melayang. Terlihat dan sangat jelas bahwa istilah pembangunan versi Jakarta adalah pembunuhan, pembodohan, pembohongan, intimidasi dan penjajahan.

Otsus yang adalah tawaran politik dari “Papua Merdeka” tidak memerdekakan Papua alam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia gagal meng-Indonesia kan Papua melalui Otsus, bahkan dengan Otsus diberlakukan, “mosi ketidakpercayaan” rakyat Papua bertumbuh subur. Rakyat Papua melihat dan menilai secara jelas, bahwa Otsus sudah gagal total. Di era Otsus represi militer tumbuh makin subur, kebijakan transmigrasi dijalankan di pelosok Papua, sehingga tanah (hak Ulayat) rakyat Papua diambil cuma-cuma oleh orang pendatang (Indonesia). Di hampir seluruh tanah Papua dibangun perusahaan-perusahaan sehingga semua hutan dirusakkan, terjadi illegal loging di mana-mana, terjadi illegal fishing. Jakarta menghadirkan aneka perusahaan sehingga hutan Papua dieksploitasi secara membabi-buta.

Atas kenyataan hidup yang sangat “pahit” bagi rakyat Papua (Papua dan Papua Barat), Papua Barat secara tegas bersikap menolak Otsus. Sikap penolakan ini sangat baik dan patut diapresiasi oleh sejagat maklum Papua (baik yang kelihatan juga yang tidak kelihatan). Penolakan mereka bukan untuk memperjuangkan nasib mereka sendiri, namun juga untuk manusia Papua jutaan, bahkan sampai Tuhan datang (jika Tuhan memang akan datang). Penolakan di Provinsi Papua Barat mulai dari Gubernur hingga akar rumput, bagaimana dengan Propinsi Papua? Provinsi Papua jangan kalah dengan Papua Barat, harus buat penolakan tegas seperti Papua Barat.

Provinsi Papua: Bagaimana dengan Otsus?

Provinsi Papua sebagian Kabupaten sudah mulai menolak, sebenarnya semua rakyat Papua menolak, namun hanya belum disatukan. Tentang Otsus, rakyat propinsi Papua sudah saatnya bersatu dan secara tegas menolak. Rakyat Papua harus berguru dari Propinsi Papua Barat.

Rakyat Papua harus sadar bahwa dengan Otsus telah menghadirkan banyak orang pendatang, mereka datang atas nama agama, pendidikan, kesehatan, pembangunan, kesejahteraan, namun pada akhirnya datang merampas hak Ulayat rakyat Papua. Kini rakyat Papua tergeser dan tergusur, tidak mendapat tempat.

Misalnya: kita menemukan di birokrasi-birokrasi semua diisi oleh orang pendatang, di Merauke semua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) adalah orang pendatang, termasuk di Timika, Nabire dan Jayapura. Di Nabire, Paslon Bupati wakil semua orang pendatang, di Timika Wakil Bupati orang pendatang. Melihat dinamika politik Indonesia atas OAP ini sangat tidak manusiawi.

Karena itu, rakyat Propinsi Papua harus sadar, bersatu dan mengatakan sikap seperti Propinsi Papua Barat, mulai dari Gubernur hingga masyarakat kecil (akar rumput) mengatakan sikap secara tegas bahwa Otsus memang tolak dan mau referendum.

Akhirnya, secara demokrasi rakyat menang dan berhak menentukan pilihan, maka mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, Jakarta harus memberikan referendum untuk rakyat Papua. Referendum menjadi solusi terbaik menentukan Papua membentuk negara sendiri atau tetap dengan Indonesia. Bagi rakyat Papua, Otsus No, Referendum Yes!

*] Penulis adalah Pemerhati Sosial Politik Papua

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *