Aliansi mahasiswa, pemuda, dan masyarakat Papua tolak UU Omnibus Law

Jayapura, [WAGADEI] – Demonstrasi penolakan terhadap UU Omnibus Law atau Cipta Lapangan Kerja berlangsung di Taman Imbi Kota Jayapura, Kamis, [7/10/2020]. Aspirasi langsung diterima oleh Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda.

Yunus Wonda mengatakan, pihaknya mewakili seluruh rakyat Papua menolak UU Omnimbus Law.

“Secara resmi kami akan sampaikan kepada Pemerintah Pusat bahwa seluruh elemen rakyat Papua menolak UU Omnibus Law,” kata Yunus Wonda usai menerima pernyataan sikap di Taman Imbi.

Wonda menegaskan, pihaknya tidak akan merubah tuntutan mahasiswa dan rakyat papua dalam pernyataan sikap yang diterima itu.

Menyikapi sikap pemerintahan Jokowi dan anggota DPR RI yang akan memaksakan pengesahan UU Cipta Kerja di Indonesia ini, perwakilan aliansi mahasiswa, pemuda dan masyarakat menyatakan tanah Papua bukan tanah kosong.

“Kami seluruh rakyat Papua menolak dengan tegas pemberlakuan UU Omnibus Law atau Cipta Kerja di seluruh Indonesia, terutama di wilayah tanah Papua,” ujar Benyamin Gurik, ketua aliansi.

Pihaknya mendesak pimpinan dan anggota DPRP, DPR Papua Barat, MRP, MRPB, Gubernur Papua, Papua Barat, Bupati dna Walikota se-tanah Papua beserta seluruh pimpinan Partai Politik untuk segera mengeluarkan sikap sejalan dengan tuntuan masyarakat. Sehingga Presiden Jokowi membatalkan dan mencabut UU tersebut paling lambat 1 kali 24 jam sejak tuntuannya disampaikan.

“Mendesak kepada partai politik dan anggota DPR RI pendukung pengesahan RUU Cipta Kerja Omnibus Law untuk bertaubat nasional dan meminta maaf atas penghianatan kepada kehendak berbagai elemen masyarakat yang menolak RUU cipta kerja,” katanya.

Pihaknya juga meminta dan mendesak saudara Presiden Jokowi agar segera mengeluarkan Perpu pencabutan UU cipta kerja ke tidak selaraskan berdasarkan civil law sebagaimana yang di anut Indonesia dalam sistematika dan hirarki hukum Indonesia berdasarkan UU yang merujuk pada pasal 7 ayat 1 UU Nomor 12 tahun 2011 ttg pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana setelah diubah dengan UU Nomer 15 tahun 2019.

Pihaknya juga menuntut transparansi dari pemerintah pusat terhadap kejanggalan dan persengkokolan dalam pembahasan RUU Omnibus Law yang tidak melibatkan partisipasi publik dan melawan hirarki hukum Indonesia.

“Kami akan terus menggalang konsolidasi besar-besaran di seluruh tanah Papua dalam rangka mengawal semua tuntutan kami di atas,” katanya. [*]

Reporter: Yas Wenda
Editor: Uka Daida

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares