Dialog Damai Menghasilkan Referendum Papua

  • Bagikan

Oleh: Marius Goo

PARA pejuang dialog damai terkemuka, P. Dr Nelles K. Tebay Pr, Dr. Muridan dari LIPI telah berakhir, dan nyatanya perjuangan damai pun berakhir. Perjuangan dialog bukan jatuh kelas, melainkan telah tamat dan naik kelas menjadi “referendum”. Saat ini, dialog sudah tidak cocok lagi untuk rakyat Papua, sebab puluhan tahun diperjuangkan untuk dialog, Jakarta tutup mata dan bahkan mengira bahwa dialog untuk Papua merdeka, padahal dialog menurut Jaringan Damai Papua (JDP) adalah bukan solusi, melainkan alat atau media yang digunakan untuk mencari solusi bersama. Semua, usaha itu satu sisi menuai kegagalan, sisi lain mencapai hasil yang maksimal. Hasil yang maksimal adalah telah mengantarkannya pada tingkat referendum.

Dialog dari JDP

Jaringan damai Papua (JDP) telah melakukan perjuangan, lobi-lobi dari tingkat akar rumput di Papua, baik orang asli Papua (OAP) maupun pendatang di Papua, tingkat lokal, nasional bahkan Internasional. Dialog berjuang untuk menyatukan semua pergerakan (perjuangan) Papua merdeka, bahkan sampai tentara polis, BIN, BAIS, militer-keamanan, sampai presiden Indonesia, bahkan hingga dunia internasional. Semua perjuangan mencapai tingkat pada kegagalan dan kesuksesan.

Kegagalan perjuangan Dialog Damai JDP

Koordinator, atau pendiri jaringan damai Papua, P. Dr. Nelles Tebay Pr telah tiada. Kepergian (meninggalnya) P. Nelles juga berdampak berkurangnya isu perjuangan dialog damai di Papua. Isu dialog damai pergi, hilang bersama hilangnya para pemrakarsa.
Dialog damai diperjuangkan oleh Pastor Nelles Tebay sejak tahun 2001, sejak menjadi mahasiswa di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STFT) “Fajar Timur”, Jayapura Papua. Kini, perjuangan dialog damai makin tidak menuai hasil karena mosi tidak percaya.

Pertama, dari rakyat Papua pada perjuangan dialog damai. Rakyat Papua mengira bahwa dialog itu diperjuangkan supaya Papua tetap dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu rakyat Papua mengatakan, “bisa berdialog, tapi terakhir Papua merdeka”. Kedua, sebaliknya ketidakpercayaan Pemerintah Indonesia (Jakarta) terhadap perjuangan damai dari (JDP). Mereka tidak percaya karena yang diperjuangkan adalah orang asli Papua, dan dikira juga bahwa dialog diperjuangkan supaya Papua merdeka. Mereka pun mengatakan, bisa berdialog tetapi dalam bingkai NKRI, atau supaya tetap menjadi NKRI.

Dari perjuangan tarik ukur, satu sisi pejuang dialog damai berjuang menyatukan semua persepsi, semua organ dan faksi perjuangan untuk saling menerima dan bersatu menyukseskan dialog, di samping merebut kepercayaan dari dua ideologi yang saling bertentangan, yakni “Papua merdeka harga Mati” dan “NKRI harga mati”. Di sini, belum sampai puncak dialog yang dimediasi pihak ketiga (negtral), yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa, P. Nelles dan Muridan meninggalkan perjuangan besar ini tanpa hasil, dan dapat dikatakan sebagai sebuah kegagalan, karena JDP belum dapat menemukan sosok-sosok seperti merdeka berdua.

Kesuksesan Perjuangan Dialog Damai JDP: Referendum

Karena dialog tidak jadi dan belum terlaksana, maka yang tertinggal adalah “referendum”. Dialog damai yang tidak terlaksana telah naik kelas ke referendum. Jadi, kelas dialog sudah tamat, selesai bersama P. Nelles dan Muridan yang sudah meninggal.

Karena perjuangan dialog damai tidak jadi maka yang ada adalah referendum. Papua harus referendum. Di akhir masa Otsus, yang adalah bargaining dari “Papua merdeka”, Jakarta harus membuka peluang untuk referendum. Sebab ada kemungkinan, kesuksesan referendum akan sampai pada titik “perjuangan Papua Merdeka”, sebagaimana dari perjuangan dialog damai ke referendum.

Sudah saatnya rakyat Papua berhenti bicara soal dialog damai. Sebab, dialog damai sudah tidak relevan lagi. Sudah tinggalkan kelas dengan “dialog damai”, dan telah naik kelas ke “referendum”. Perjuangan sekarang hanya referendum. Rakyat Papua harus bersama, bersatu dan secara kompak meminta kepada Jakarta dan PBB untuk segera adakan referendum. Jika, tidak terlaksana atau tidak dilaksanakan, kelas akan naik, yakni langsung minta merdeka. Sebab, pemerintah Indonesia (Jakarta) tidak membuka demokrasi setinggi-tingginya bagi rakyat Papua. Dialog gagal, Otsus gagal, sekarang tinggal referendum, jika referendum gagal maka Papua langsung minta merdeka.

*] Penulis adalah alumni STFT “Fajar Timur” Jayapura dan STFT Widya Sasana di Malang

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *