PHP Dev Cloud Hosting

Hasil kajian Otsus Papua dari Uncen diserahkan kepada DPRP dan MRP oleh Gubernur

  • Bagikan

Jayapura, [WAGADEI] – Gubernur Papua Lukas Enembe menyerahkan hasil kajian Universitas Cenderawasih Jayapura atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua atau UU Otsus Papua kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua. Hal itu dinyatakan Enembe di Kota Jayapura, Papua, Selasa (29/9/2020), usai memimpin rapat tertutup dengan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Papua.

“Kami, [Pemerintah] Provinsi sudah mengambil sikap untuk tidak membahas [evaluasi Otsus Papua]. Sebab, sebelumnya kami [sudah mendorong revisi UU Otsus Papua], tapi kemudian ditolak pusat. Jadi, [hasil kajian Uncen itu] kami serahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua, untuk dibahas,” kata Enembe.

Meski menyatakan Pemerintah Provinsi Papua tidak akan membahas revisi UU Otsus Papua, Enembe menyatakan ia tetap akan membuat rekomendasi pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. “UU Otsus Papua sudah jelas mengamatkan, Gubernur Papua merekomendasikan pembentukan KKR kepada Presiden, untuk kemudian dikeluarkan Peraturan Presiden,” ujar Enembe.

Terkait wacana sepihak pemerintah pusat untuk memekarkan Provinsi Papua, Enembe menegaskan pihaknya tidak akan merekomendasikan hal itu. Enembe menyatakan Papua tidak membutuhkan pemekaran provinsi, namun membutuhkan penataan.

“Kami tidak akan merekomendasikan [pembentukan] Daerah Otonom Baru. Yang harus dilakukan adalah penataan sesuai dengan UU Otsus Papua,” kata Enembe dengan tegas.

Enembe menyatakan maraknya penolakan terhadap rencana pemerintah pusat membuat Otsus Papua Jilid II merupakan dampak dari langkah pemangku kepentingan politik di tingkat pusat yang membiarkan Rancangan Undang-undang (RUU) Otsus Plus terbengkalai. RUU itu disusun Pemerintah Provinsi Papua bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat, dan telah diajukan sejak 2014. Akan tetapi, hingga kini RUU itu tidak pernah dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat RI.

“Apa yang terjadi saat ini sudah saya prediksi jauh hari. Makanya, sekarang pusat yang pusing urus ke sana kemari. Kalau seandainya waktu itu Otsus Plus diterima, tentu Papua akan aman. Untuk itu, kami sepakat untuk tidak membahas itu lagi, dan serahkan semuanya ke DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua, ” kata Enembe. [*]

Sumber: Jubi.co.id

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *