Untuk siapa UUD 1945 ayat 3 pasal 28E ini dilahirkan?

Nabire, [WAGADEI] – Ketika Negara Indonesia berdiri pada 17 Agustus 1945, hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum telah dijamin dakam amanat UUD 1945 yang diatur pada pasal 28E ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Sekretaris Fraksi Bangun Papua DPR Papua, Alfred Freddy Anouw kepada wagadei.com menegaskan terkait penolakan Otsus jilid II yang dilakukan sebagai besar orang asli Papua (OAP) di beberapa daerah termasuk depan kampus Uncen Jayapura pada (23/9/2020) selalu dihadang dan dibubarkan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Jika seperti ini yang dilakukan oleh Negara Indonesia melalui pihak keamanan yang bertugas di Papua, ia bertanya apakah OAP bukan rakyat Indonesia?

“Maka yang menjadi pertanyaannya adalah untuk siapa UUD 1945 ayat 3 pasal 28E ini dilahirkan? Apakah rakyat Papua bukan warga Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga hukum selalu salah implementasi di bumi Papua,” ujar Anouw, Jumat, (25/9/2020) di balik selularnya.

Sebagai wakil rakyat Papua, ia meminta kepada pihak aparat keamanan yang selalu menjaga stabilitas bangsa ini agar menghargai dan menghormati secara manusiawi atas hak konstitusionalnya.

Anouw menegaskan, pihaknya yang punya hak penuh untuk menerima aspirasi rakyat secara langsung tak bisa berkutik apa-apa, pasalnya keinginan untuk bertemu secara langsung dengan rakyat terus menerus dibatasi oleh aparat keamanan.

“Hak kami sebagai wakil rakyat yang memiliki hak untuk menerima dan menampung aspirasi rakyat juga hak kami dikeberi oleh oknum keamanan, sehingga kami harus menerima aspirasi melalui sosial media seperti facebook, WhatsApp, mesenger dan sejenisnya,” ungkapnya.

Atas kondisi ini ia menyampaikan bahwa pihaknya bukan parlemen media ataupun parlemen jalanan. “Harus tahu, kami memiliki tempat yang jelas yakni rumah rakyat untuk menampung seluruh aspirasi rakyat,” ucapnya tegas.

“Saya meminta kepada aparat keamanan di Papua segera hentikan monopoli tupoksi Dewan Perwakilan Rakyat,” katanya.

Ia menambahkan, aksi bertubi-tubi yang terjadi belakangan ini d iatas tanah Papua terutama di Nabire pada Kamis, (24/9/2020) adalah menolak Otsus, bukan menentang negara untuk pisah.

Anggota Komisi I DPRP, Amos Edowai mengatakan, atas kondisi ini pihaknya merindukan sosok Gusdur, mantan Presiden RI. Sebab kata dia, hanya dialah yang memahami keinginan rakyat Papua.

“Kami merindukan Almarhum Pak Gusdur, dia saja yang bijak dan memahami apa yang dimaksud oleh rakyat Papua,” ujarnya. [*]

Reporter: Abeth A. You

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares