Pemprov Papua dan PB didesak bentuk Perda bantuan hukum bagi warga

  • Bagikan

 

Jayapura, [WAGADEI] – Hak atas bantuan hukum bagi warga negara di Provinsi Papua dan Papua Barat (PB) dianggap masih diabaikan begitu saja oleh kedua Pemerintah Provinsi (Pemprov) di tanah Papua, juga Kabupaten/Kota. Mestinya segera bentuk Perda tentang bantuan hukum demi memenuhi aak atas bantuan hukum bagi warga negara di Papua.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Emanuel Gobay, SH, MH mengungkapkan, berdasarkan penanganan perkara yang diadukan baik untuk didampingi secara langsung maupun hanya konsultasi atau bahkan melalui penunjukan oleh Penyidik yang ditangani LBH Papua tercatat beranekaragam kasus.

Gobay menyebutkan penganiayaan, pembunuhan, narkoba, penyalahgunaan alat tajam atau senjata api, penyerobatan tanah, KDRT, pencemaran nama baik melalui internet, perbuatan tidak menyenangkan, kredit macet, pencabulan, pemerkosaan, perceraian, adobsi anak, ketenagakerjaan dan Pelanggaran HAM.

“Dari semua bentuk kasus masuk di LBH Papua yang disebutkan secara langsung mencerminkan semakin pesat, masif dan merata persoalan hukum dan HAM yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di Propinsi Papua dan Papua Barat,” ujar Emanuel kepada wagadei.com, Rabu, (23/9/2020) melalui keterangannya.

Di atas kenyataan itu, pihaknya memprihatinkan adalah nasib korban dan tersangka yang tidak mendapatkan bantuan hukum padahal bantuan hukum merupakan sebuah hak konstitusional warga Negara sebagaimana dijamin dalam prinsip ‘Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum’ (pasal 28d ayat (1), UUD 1945).

“Di mana perwujudannya menjadi tanggungjawab negara melalui pemerintah sesuai arahan ‘Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah’ (pasal 28I ayat (4), UUD 1945). Fakta itu membuktikan bahwa pada prakteknya hak atas bantuan hukum diabaikan oleh pemerintah daerah propinsi papua dan papua barat serta kabupaten dan kota di dalamnya,” ungkapnya.

Di tengah situasi itu, LBH serta lembaga advokasi lainnya yang dibentuk dengan berlandaskan pada prinsip “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu” (pasal 22 ayat (1), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat) tanpa hentinya terus memenuhi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” sebagaimana diatur pada pasal 28d ayat (1), UUD 1945 dengan cara memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Sebagai respon atas kerja mulia itu, pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Ia mengatakan, sekalipun pemerintah pusat telah mengalokasikan APBN untuk bantuan hukum yang dijalankan oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) namun untuk Propinsi Papua dan Papua Barat yang wilayahnya sangat luas akan sangat tidak maksimal jika OBH yang menjalankan program bantuan hukum dari pemerintah pusat mayoritas berkantor di Ibu Kota Propinsi sementara di Kabupaten/Kota didalamnya tidak ada tentunya akan sangat tidak maksimal pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi warga Negara yang membutuhkan bantuan hukum.

“Fakta itulah yang dialami oleh Propinsi Papua yang hanya memiliki dua Organisasi Bantuan Hukum yang terverifikasi, sementara Organisasi Bantuan Hukumnya berdomisi di Ibu Kota Propinsi Papua sementara pemenuhan bantuan hukum bagi warga Negara di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Papua tidak terjangkau,” ujarnya.

Berdasarkan fakta, lanjut dia, Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat serta Pemerintah Kabupata dan Kota di dalamnya merupakan salah satu pemerintah daerah yang sampai saat ini belum memiliki Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum serta belum perna mengimplementasikan Pasal 19 ayat (1), Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

“Sehingga terus mengabaikan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, sebagaimana diatur pada Pasal 28d ayat (1), UUD 1945 di mana perwujudannya menjadi tanggungjawab negara melalui pemerintah sesuai arahan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah,” katanya.

Ia menegaskan, dalam pemenuhan Hak Atas Bantuan Hukum semestinya Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat serta Kabupaten/Kota di dalamnya perlu belajar dari Pemerintah DKI Jakarta yang melihat tingginya persoalan hukum dan HAM di wilayah DKI. “Sehingga sejak masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin telah memberikan bantuan bangunan asset Negara untuk dijadikan kantor bagi Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan setiap tahunnya mengalokasikan dana operasional bantuan hukum yang bersumber dari APBD sampai saat ini,” ucapnya.

Maka, kata dia LBH Papua menegaskan kepada Gubernur Provinsi Papua dan Papua Barat serta Ketua DPRP dan Ketua DPRPB untuk segera membentuk Peraturan Daerah tentang bantuan hukum demi memenuhi hak atas bantuan hukum bagi warga negara di Papua.

“Bupati dan Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten dan Kota Se-Propinsi Papua dan Papua Barat segera membentuk Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum demi memenuhi hak atas bantuan hukum bagi warga Negara di Papua,” katanya tegas. [*]

Reporter: Enaakidabii Carvalho
Editor: Admin 1

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *