KPU dan Bawaslu Pegubin diminta selidiki putusan MA terhadap calon petahana

  • Bagikan

Jayapura, [WAGADEI] – KPU dan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang [Pegubin] agar segera melakukan penyelidikan atas putusan Mahakama Agung [MA] terkait perkara khusus hak uji pendapat Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang, Costan Oktemka pada tahun 2018 lalu.

Costan Oktemka merupakan calon Bupati petahana Kabupaten Pegubin yang perkas persyaratannya telah dimasukkan ke KPU setempat.

Hal itu dikatakan ketua tim 9, Wilem Kipka, bahwa calon petahana sebelum pihak penyelenggara Pilkada 2020 ditetapkan sebagai calon bupati pada 23 September 2020 mendatang, harus diperiksa kembali terhadap hasil putusan MA pada dua tahun yang lalu.

“Saya selaku ketua tim 9 merupakan pengawal aspirasi masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang. Sudah ketahui banyak kasus-kasus yang pernah diputuskan MA dan putusan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan baik oleh pihak berwajib, padahal kasus tersebut berdampak buruk bagi masyarakat Pegunungan Bintang seperti peperangan, pembakaran rumah, perekonomian, dan masalah sosoial lainnya,” kata Wilem saat ditemui awak media di kediamannya Perumnas III Waena, Minggu , [20/9/2020].

Pihaknya menyebutkan putusan MA perkara khusus hak uji pendapat oleh Bupati Kabupaten Pegubin Nomor 01/P/KHS/2018, dan dengan kasus itu maka menurutnya Costan telah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.

“Sehubungan dengan kondisi masyarakat Pegunungan Bintang yang tidak merasakan dampak pembangunan dan kesejatahteraan selama Costan menjabat Bupati pada masa empat tahun, sehingga rakyat mencari nafkah hanya dari hasil judi dan togel. Hal ini sudah menjadi bukti bahwa saudara Costan tidak bisa lagi menjabat sebagai Bupati. Oleh karena itu, kami minta KPU dan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang harus lebih bijaksana dalam penetapan para calon Bupati Pegunungan Bintang sesuai syarat menjadi calon bupati dan wakil bupati berdasarkan peraturan PKPU No 1 tahun 2020,” katanya tegas.

Ia menekankan kepada KPU dan Bawaslu jika tidak transparansi dalam kinerja, maka pihaknya akan kumpulkan massa untuk demonstrasi besar-besaran di kota Oksibil.

“Intinya kami masyarakat sudah tahu tentang kasus-kasus yang dibuat oleh saudara Costan tentang ketransparan dalam hal penggunaan anggaran bernilai miliaran hingga triliun, tetapi tidak pernah terealisasi dalam penggunaannya. Dan hal-hal ini [kan] sudah termasuk dalam syarat calon bupati dan wakil bupati. Jadi KPU dan Bawaslu kabupaten segera tinjau kembali putusan MA atas tuduhan-tuduhannya,” ungkap dia.

Sementara itu Ketua Forum Peduli pembangunan kabupaten Pegunungan Bintang, Malfinus Keduman menyebutkan sejumlah indikasi kasus tindak pidana korupsi atau tipikor oleh Bupati Costan, di antaranya ia menyebutkan yang pertama adalah kucuran APBD Pegunungan Bintang senilai Rp 1,6 triliun setiap tahun tidak menyentuh aspek pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Pegunungan Bintang, perputaran ekonomi menjadi lumpuh total dan maraknya perjudian togel sebagai sumber pendapatan masyarakat.

“Hal itu karena kebijakan satu pintu oleh Bupati Costan dalam pengelolaan anggaran daerah tanpa berfikir kepentingan bagi masyarakat setempat,” ujarnya tegas.

“Kedua, kasus korupsi dana pendidikan dasar hingga perguruan tinggi 29,9 miliar pertahun selama menjabat bupati. Ketiga, indikasi korupsi APBD Kabupaten Pegunungan Bintang tahun Anggaran 2018 yakni belanja hibah senilai Rp 22,3 miliar dan belanja bantuan sosial senilai Rp 54 miliar lebih [hasil pemeriksaan BPK RI menyatakan temuan],” ungkap dia.

Keempat, kata dia indikasi korupsi APBD Kabupaten Pegunungan Bintang tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 64,4 miliar yang tersebar di 13 OPD. Temuan terbesar ada di Sekretariat Daerah sebesar Rp 32, 3 miliar dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp 23,4 miliar, serta sisanya di 11 OPD lingkup Pemkab Pegunungan Bintang.

“Kelima, indikasi korupsi pembangunan jaringan listrik PLTM senilai Rp 45 miliar lebih. Keenam, indikasi korupsi peningkatan jalan Oksibil-Kawor senilai Rp 23,7 miliar,” katanya.

Ketuju, lanjut dia, indikasi korupsi anggaran pengadaan BBM untuk kebutuhan listrik [mesin genzet] sebesar Rp 10 miliar lebih setiap tahun dan

Kedelapan, pengalihan proyek jalan Oksibil ke Bovendigoel, penolakan BPJK bupati tahun 2018/2019 oleh DPRD kabupaten melalui sidang paripurna, pemotongan dana Desa APBD, putusan MA, hadirkan TNI POLRI menjadi masyarakat trauma, serta masalah dalam keluarga yang belum selesai.

Selain indikasi di atas, menurut dia, pihaknya menyebutkan pula hasil temuan KOMPAK Indonesia dalam media Indonseisatu.com edisi Selasa (15/9/2020), bahwa perkara tindak pidana korupsi yang sudah dilaporkan ke KPK RI dengan bukti laporan 2017-12-000096 dan 2018-05-000087 diduga kuat diproses kasusnya di KPK RI.

Malfinus, juga meminta Mahkamah Agung (MA) untuk mengeksekusi putusannya dengan nomor: 1/P/KHS/2018 tentang perkara khusus uji pendapat kasus Bupati Pegunungan Bintang, Costan Oktemka yang hingga kini masih dipertanyakan rakyat Pegunungan Bintang.

“Saya rasa semua perkara diatas sudah dilaporkan ke pihak berwajib kemudian dari pihak MA sudah ada putusannya, maka kami dengan tegas mengatakan KPU dan Bawaslu daerah jangan tetapkan Costan Oktemka sebagai calon bupati Pegunungan Bintang,” tegas Melfinus. [*]

Reporter: Yas A. Wenda
Editor: Uka Daida

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *