Resolusi Konggres ke VI HMPJ se Jayapura tahun 2020

 

Sejarah panjang perjuangan rakyat Papua Barat sejak masa pra nasionalisme hingga lahirnya nasionalisme bangsa Papua pada 1 Desember 1961 adalah fakta politik yang tidak bisa dibantah. Di mana fakta politik tersebut telah menyebabkan berbagai tindak kekerasan yang sangat keji dan tidak berperikemanusiaan melalui invasi-infiltrasi militer Indonesia yang didukung Amerika Serikat, Belanda dan PBB hampir di seluruh tanah Papua. Banyak catatan sejarah dan pelaku sejarah, yang menyaksikan perlakuan keji militer Indonesia atas kehendak bebas rakyat Papua yang telah menyebabkan ratusan-puluhan ribuan jiwa orang Papua melayang termasuk orang Baliem – Wamena, Jayawijaya yang memuncak pada beberapa operasi pra dan pasca Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang cacat hukum dan moral.

Di antaranya operasi Koteka 1977 yang menelan ribuan nyawa orang-orang tua kami yang tak bersalah. Kepemimpinan beberapa bupati sejak bupati pertama hingga puncaknya Albert Dien dan Letkol JB.Wenas telah menciptakan trauma dan luka batin yang tidak dapat disembuhkan. Dan hal tersebut telah menjelma menjadi memoria penderitaan kolektif (memoria passionis) bagi para orang-orang tua kami di Wamena Jayawijaya dan sekitarnya.

Selama 32 tahun sejak Soeharto mengambil alih kekuasaan di Indonesia berbagai operasi dan pembunuhan terus dilakukan hingga penghujung tahun 1990 an yakni tepatnya pada 1999, ketika gerakan rakyat dan mahasiswa di Indonesia berhasil menumbangkan rezim fasis dan otoriter: Soeharto. Di saat itu juga pergumulan dan harapan panjang rakyat Papua untuk memisahkan diri dari Indonesia menjadi suatu negara sendiri kembali menguat dan mengemuka.

Tim 100 dibentuk oleh para tokoh-tokoh Papua seperti Thom Beanal, Theys Eluay Cs. Tim itu menemui presiden BJ. Habibie untuk meminta lepas dari Indonesia, tetapi, hal itu disambut dengan pembunuhan Theys H. Eluay dkk yang berdampak luas menjadi peristiwa Wamena Berdarah 6 Oktober 2000. Belum peristiwa itu diselesaikan, telah muncul kasus penembakan, pembunuhan, pemerkosaan dan pembantaian yang terus menerus hingga yang terkini adalah terjadinya peristiwa Wamena Berdarah Jilid 2 “kasus rasisme” pada September 2019 lalu yang menyebabkan puluhan masyarakat sipil tak berdosa menjadi korban. Dimana semua ini, dipandang akan terus terjadi akibat kerasnya hati penguasa Indonesia yang lebih memilih menerapkan pendekatan militer dibandingkan pendekatan humanis, dialogis dan kultural.

Setelah kematian Theys Eluay dan rakyat Papua lainnya yang menjadi korban pada masa kebangkitan ideologi dan nasionalisme rakyat dan bangsa Papua pada tahun 2000 tersebut, pemerintah pusat telah memaksakan pemberlakuan sepihak Undang-Undang Otonomi Khusus Papua tahun 2001 terhadap rakyat Papua. Meski demikian sampai saat ini masyarakat Jayawijaya masih tidak mengerti yang namanya Otsus. Apalagi merasakan manfaatnya dalam berbagai segi kehidupan mereka.

Selama 19 tahun berjalannya, sejak 2001-2020 Otonomi Khusus yang katanya diberikan agar rakyat Papua mampu menjadi tuan di atas negerinya sendiri. Namun tidak juga berhasil terlihat menjadi nyata. Otonomi khusus justeru hanya membuat sejahtera para elit Papua, dan kroninya. Rakyat Papua hanya mendapatkan ampasnya. Dalam semangatnya, Otonomi Khusus menghadirkan peluang menurut Paskalis Kossay, politisi Senior Jayawijaya tetapi rupannya hanyalah sandiwara Jakarta. Otonomi khusus menjanjikan 3 semangat utama yakni keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan. Tetapi apa semuanya telah terjawab? Tidak, nyatanya Otonomi khusus telah gagal. Telah gagal karena telah melahirkan berbagai otonomi kasus, baik kasus kematian, penembakan, penganiayaan dan operasi militer yang tak jelas kapan akan berakhir.

Dalam berbagai kesempatan, Gubernur Papua, MRP dan DPRP sudah menegaskan pentingnya dialog antara rakyat Papua dengan Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh pihak ketiga yang netral. Demikian juga, sejak diterimanya, lembaga politik rakyat Papua, United Liberation Movement For West Papua sebagai Observer di dalam forum solidaritas keluarga Melanesia (MSG) pada 2014 lalu, sudah ada dorongan bersama Pasifik Island Forum (PIF) agar Indonesia menerima tim pencari fakta, akan tetapi Jakarta masih menutup diri yang berarti presiden Joko widodo menunjukkan presenden masih tetap mau agar terus terjadi pertumpahan darah di tanah Papua melalui pengiriman militer yang masif akhir-akhir ini.

Pada tahun 2021 adalah tahun dimana UU Otsus 2001 yang merupakan uang darah rakyat Papua yang dibunuh atas nama NKRI di seluruh tanah Papua akan berakhir. Menyikapi berakhirnya dana Otonomi Khusus tersebut, dan guna membahas nasib selanjutnya yang mestinya dikembalikan kepada masyarakat Papua, namun lagi-lagi Jakarta sedang melakukan kajian sepihak dan diam-diam tanpa melibatkan rakyat Papua. Meskipun demikian, sudah mulai terdapat penolakan dari seluruh elemen rakyat sipil di tanah Papua. Adalah melalui 42 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua (PRP) Tolak Otsus Jilid 2 telah menyatakan sikap penolakan terhadap rencana perpanjangan Otonomi khusus jilid 2. Alasan utamanya ialah bahwa Otonomi Khusus telah gagal oleh karena itu, pemerintah Indonesia mesti memberikan solusi akhir yang demokratis yakni referendum kemerdekaan terhadap rakyat Papua.

***

• Oleh karena itu, dengan melihat dinamika perjalanan panjang politik bangsa Papua selama 52 tahun sejak Papua dianeksasi ke dalam wilayah negara republik Indonesia, yang begitu traumatis dan menyiratkan adanya praktek kolonialisme atas rakyat Papua Barat, maka dengan ini kami segenap mahasiswa Jayawijaya yang berdomisili di kota studi Jayapura dan sekitarnya setelah mengikuti, mangalami dan menyaksikan sendiri nasib kehidupan rakyat Papua di dalam negara Republik Indonesia yang tidak mempunyai masa depan yang jelas dan pasti; setelah memahami tugas pokok dan fungsi serta peran kami selaku pelaksanan utama Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Papua dengan berlandaskan kesadaran akan peran inti historis kami sebagai agen perubahan dan kontrol sosial; dan setelah mengikuti diskusi panel dalam kongres yang bertajuk: Harapan dan Tantangan Berakhirnya Otonomi Khusus Papua 2021, maka kami menyampaikan resolusi berikut:

• Mendesak Presiden Jokowi agar segera menghentikan pendropan militer dan menarik seluruh pasukan militer non organik/organik yang sedang dikirim secara masif dan yang sudah ada sejak lama dari seluruh wilayah tanah Papua;
• Mendesak Majelis Rakyat Papua/PB, Gubernur Papua/PB dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP/PB) agar segera menggelar Musyawarah Besar atau RDP dengan rakyat Papua guna mendengar aspirasi rakyat Papua;
• Mendesak Presiden Jokowi agar segera melakukan Perundingan dengan ULMWP sebagai wadah representatif perjuangan politik rakyat Papua dengan dimediasi oleh pihak ketiga yang netral;
• Kami menolak dengan Tegas Upaya Pemberlakuan Otonomi Khusus Jilid 2 yang hendak dipaksakan sepihak oleh Jakarta maupun bersama pemerintah Daerah di Tanah Papua (Papua dan Papua Barat);
• Kami mendesak agar pemerintah Indonesia segera menjawab 12 butir pertanyaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan sebetul-betulnya dan sebenar-benarnya.

• Demikian resolusi ini kami keluarkan dengan penuh kesadaran dan dengan sebenar-benarnya agar dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Jayapura, 12 September 2020

Hormat kami,
Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Jayawijaya (HMPJ) asal 42 Distrik di Kota Studi Jayapura

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares