12 tahun Otsus diberlakukan, ini bukti kegagalan di tahun 2020

Oleh: Marius Goo

JAKARTA tetap dan selalu menginginkan Papua Barat bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia [NKRI]. Dalam usaha itu, Jakarta memberlakukan Undang-Undang Otonomi Khusus [Otsus]. Beberapa faktor pertimbangan yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang No. 21 tentang Otonomi Khusus Papua tahun 2001, ialah:

Evaluasi 12 Tahun Otsus Diberlakukan

1. Sistem Pemerintahan NKRI menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa.

2. Integarasi bangsa dalam wadah NKRI harus tetap dipertahankan dengan menghargai kesetaraan dan keberagaman kehidupan sosial budaya masyarakat Papua, melalui penetapan daerah Otsus.

3. Penduduk asli di Propinsi Papua adalah salah satu rumpun dari ras Melanesia yang merupakan bagian dari suku-suku bangsa di Indonesia, yang memiliki keberagaman kebudayaan, sejarah, adat-istiadat dan bahasa sendiri.

4. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Propinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hokum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Propinsi Papua dan khususnya masyarakat Papua.

5. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Propinsi Papua belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli, sehingga telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara propinsi Papua dan daerah lain, serta merupakan pengabaian hak-hak dasar penduduk asli Papua.

6. Dalam rangka mengurangi kesenjangan antara propinsi Papua dan propinsi lain, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli apua, diperlukan adanya kebijakan khusus dalam kerangka NKRI.

7. Pemberlakuan kebijakan khusus dimaksudkan pada nilai-nilai dasar yang mencakup perlindungan dan penghargaan etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli Papua, HAM, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai warga Negara.

8. Telah lahir kesadaran baru di kalangan masyarakat Papua untuk memperjuangkan secara damai dan konstitusional pengakuan terhadap hak-hak dasar serta adanya tuntutan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan perlindungan HAM penduduk asli Papua.

Indikasi Kegagalan Otsus

Di akhir masa pemberlakuan Otus, rakyat asli Papua tidak menemukan keberhasilan dari Otsus. Rakyat Papua menilai Otsus diberlakukan hanya untuk meredam isu kemerdekaan Papua, atau Otsus diberlakukan agar Papua tetap dalam NKRI. Hal ini terlihat karena apa yang menjadi foktor yang melatar belakangi pemberlakukan Otsus tidak dijalankan dengan sepenuh hati, sebab;
1. Atas nama NKRI banyak orang Papua yang dikorbankan. Pelanggaran HAM di tanah Papua, terlebih terhadap rakyat asli Papua tidak diusut tuntas. Sebagaimana pihak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta untuk Indonesia segera tuntaskan 18 kasus pelanggaran HAM terhadap rakyat asli Papua.

2. Supremasi hukum untuk rakyat asli Papua tidak adil. Atau belum ada LBH atau lembanga perlindungan hukum seperti KOMNAS HAM seperti yang terdapat dijakarta.

3. Masih ada kesenjangan sosial, ketidak adilan sosial dan pemerataan pembanguna yang tidak merata. Rakyat Papua menjadi korban pembangunan.

4. Jakarta belum mampu melindungi hak-hak dasar rakyat Papua. misalnya semua tanah asli milik rakyat diambil oleh orang Indonesia. Jabatan-jabatan diambil alih oleh orang pendatang. Rakyat Papua menjadi penonton di tanah sendiri.

5. Pendidikan dan kesehatan belum dibangun berstandar nasional.

6. Dilarang mengibarkan bendera Bintang Kejora.

7. Rakyat Papua belum sejahtera, bahkan menjadi rakyat termiskin di Indonesia.

Dari kenyataan ini, rakyat Papua secara sadar, tahu dan bertanggung jawab mengatakan Otsus telah gagal total. Rakyat Papua meminta untuk segera melakukan jajak pendapat, atau referendum untuk menentukan rakyat Papua memilih tetap dengan NKRI atau membentuk sebuah Negara berdaulat, yakni menjadi Negara Papua Barat.

*] Penulis adalah alumni STFT “Fajar Timur” Jayapura – Papua

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares