Rakyat Dogiyai tolak Otsus jilid II dan minta Referendum, ini isi sikapnya

 

Nabire, [WAGADEI) – Seluruh komponen yang ada di Kabupaten Dogiyai secara kompak gelar menggelar demonstrasi dana guna menolak Otonomi Khusus [Otsus] Jilid II. Penolakan itu dengan menandai penandatanganan petisi dan meminta referedum bagi West Papua.

Acara dilangsungkan di lapangan Theo Makai Ekemanida, Kabupaten Dogiyai. Senin, [24/8/2020].

“Saya sangat memberi mengapresiasi kepada semua lapisan. Saya sebagai anak wilayah Meepago, sangat bangga dengan dengan aksi atau kerja nyata. Dan saya berharap kepada kabupaten lain di wilayah Meepago segera gelar aksi penolakan Otsus dan minta Referendum,” ujar tokoh pemuda Dogiyai, Albertus Dumupa ketika dihubungi melalui handphone genggaman kepada wagadei.com, Rabu, [2/09/2019].

Ia mengatakan, ribuan massa itu berasal dari berbagai kelompok organisasi, lembaga, masyarakat juga pegawai ASN di lingkup Kabupaten Dogiyai. Dalam kesempatan itu, semua komponen yang  ada di Dogiyai kompak memaparkan logika amat sederhana dan masuk akal.

Ketua solidaritas rakyat Dogiyai Goo Benny mengungkapkan bahwa rakyat, pegawai ASN, dan serta Dewan perwakilan Rakyat Daerah [DPRD) Dogiyai 100 persen tolak Otsus dan minta Referendum secara terbuka.

“Karena Otsus Papua hadir untuk membunuh, menyiksa, merampas, dan bentuk kekerasan lainya. Oleh karena itu, Rakyat Dogiyai pada umumnya Rakyat Papua tolak Otsus lanjutan,” katanya tegas.

Kata dia, pihaknya telah belajar tentang arti Otsus pada masa jilid I, Otsus yang dinamakan ‘membangun Papua Baru’ itu jauh dari kata ‘Sejahtera’. “Maka itu, kami tegaskan kepada Pemerintah Indonesia di Jakarta segera gelar Referendum bagi West Papua sebagai solusi demokratis,” ujarnya.

Berikut isi pernyataan sikap rakyat Dogiyai untuk Papua;

1. Kami menolak dengan tegas seluruh Istilah, kebijakan dan bentuk apapun seperti Otonomi Khusus Jilid II, Otonomi Khusus Plus, Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, dll yang sifatnya memperpanjang pemberlakuan Otonomi Khusus di territorial West Papua [Propinsi Papua dan Papua Barat];

2. Kami mengutuk dan menolak tegas seluruh cara, agenda dan bentuk kompromi sepihak dalam pembahasan dan keputusan yang mengatasnamakan rakyat West Papua selaku subjek dan objek seruruh persoalan Papua terutama dalam perpanjangan Otonomi Khusus di West Papua;

3. Segera berikan ruang dan waktu kepada Rakyat West Papua untuk memilih dan menentukan nasibnya sendiri untuk menguji apakah Rakyat West Papua memilih bersama NKRI, Otonomi Khusus atau Merdeka sebagai sebuah Negara West Papua.

4. Kami mendukung suara 1,8 juta Rakyat Papua yang telah menandatangi Petisi pada tahun 2017 yang meminta supervise internasional dalam penentuan nasib sendiri di West Papua.

5. Bila Pernyataan Petisi Rakyat Papua point 1, 2 dan 3 tidak ditanggapi serius oleh Negara Indonesia maka Rakyat West Papua siap melakukan Mogok Sipil Nasional secara damai, martabat dan terhormat di seluruh Tanah Air West Papua. [*]

Pewarta: Norbertus Douw
Editor: Aweidabii Bazil

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares