Otsus: “Kata” untuk Papua, “Isi” untuk Jakarta

Oleh: Marius Goo

OTSUS telah diberlakukan untuk Papua selama 19 tahun, beberapa bulan lagi akan berakhir. Apa yang diperoleh rakyat Papua dengan Otsus? Tidak lain hanya penghiburan palsu, penipuan dan satu kehampaan. Istilah Otsus sangat hangat, terdengar setiap saat di kuping rakyat Papua setiap saat, namun tak berbentuk (tak berisi). Otsus sangat besar gaungnya, dari Jakarta hingga Papua, namun terlihat hanya sebatas kata-kata alias “omong kosong”.

Otsus “kata” untuk Papua

Tentang Otsus, yang diperuntukkan untuk rakyat Papua hanya sebatas “kata”. Bagi rakyat Papua, kata Otsus tidak lazim. Rakyat tahu benar bahwa Otsus adalah tawaran politik kemerdekaan Papua, diberlakukan 1 Januari 2001 sampai 1 Januari 2021 (selama 20 tahun). Rakyat Papua mengetahui secara persis bahwa Undang-undang Otsus dijalankan supaya Papua “damai dan sejahtera”. Agar Papua juga berkembang, maju dan setara dengan Jakarta dari dari semua segi kehidupan.

Otsus tak berdampak bagi rakyat Papua. Di era Otsus selama 19 tahun, Papua tak berubah wajah. Bahkan wajah Papua makin buruk dan tercekam. Pelanggaran kemanusiaan Papua makin menjamur di era Otsus. Diskriminasi rasial dialami rakyat Papua secara tersistem dan terstruktur. Ketidakadilan dan kesenjangan tercipta di antara Jakarta dan Papua. Jakarta berdansa dan Papua menjerit.

Rakyat Papua menilai Otsus yang disetting presiden Megawati Soekarno Putri hanya untuk mempercepat pemusnahan Orang Asli Papua (OAP). Diisukan pemberlakuan UU Otsus bagi rakyat Papua, padahal secara nyata, rakyat Papua tidak merasakannya. Sehinga rakyat Papua dapat mengambil satu kesimpulan di akhir pemberlakuan Otsus adalah “Otsus itu pembohongan publik”, hanya sebuah istilah (kata) yang tidak memiliki isi. Otsus diperuntukkan bagi rakyat Papua, namun dinikmati oleh pemerintah Jakarta sendiri. Karena itu, rakyat Papua tetap mengambil oposisi, sekaligus meminta referendum.

Otsus “isi” untuk Jakarta

Konsekuensi logis rakyat Papua hanya mendengar “isu” dan “kebohongan” tentang Otsus maka, “isi” dalamnya dinikmati oleh Jakarta.

Jakarta menghabiskan Otsus, selanjutnya, “sepah atau kulit” dibuang ke Papua untuk mencari sensasi, nama dan popularitas kepada masyarakat dunia. Seluruh dunia mengetahui bahwa Papua masuk dalam wilayah Otsus dengan demikian, Indonesia memperhatikan Papua, padahal di era Otsus terjadi situasi yang bertolak belakang. Bahwa Otsus diberlakukan untuk membunuh manusia Papua. Karena itu, sebagai pelurusan dan untuk menegahkan kebenaran, Papua menolak Otsus dan meminta gelar referendum.

Satu kebenaran: tolak Otsus

Rakyat Papua 100% menolak Otsus. Otsus ditolak karena rakyat Papua dibodohi, dipermainkan dan dibohongi. Sepanjang Otsus diberlakukan konflik demi konflik dialami, aneka kekerasan dirasakan, bahkan banyak sekali manusia Papua yang menjadi korban. Hak-hak dasar rakyat Papua dilanggar dan manusia Papua tersingkir dari semua segi kehidupan manusia.

Satu permintaan: referendum

Melihat realitas kegagalan Otsus, yakni Otsus diberlakukan untuk memperkaya Jakarta sendiri, sebaliknya mengorbankan rakyat Papua, maka satu-satunya permintaan terbaik adalah referendum.

Referendum harus diselenggarakan bagi rakyat Papua. Sebab jika tidak dilaksanakan, “ya atau tidak, mau atau tidak mau” Indonesia akan menyesal dan kecewa. Referendum menjadi satu demokrasi tertinggi, mencari “win-win solution”, untuk saling menghargai hak dan sekaligus kewajiban dan untuk saling menghargai kemanusiaan. Referendum mesti dilakukan agar semua pihak terkait merasa tak dirugikan, atau diuntungkan.

*] Penulis adalah Alumnus STFT “FT” Jayapura – Papua

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares