Sudah mencapai 99% rakyat Papua ingin merdeka

“Sekarang kami mengerti alasan Orang Asli Papua tuntut merdeka

Oleh: Dr. Socratez S. Yoman

PADA 12 Agustus 2020, seorang teman berinisial FF yang secara rutin membaca artikel saya memberikan komenter.

“Menurut saya tulisan bapak sangat bagus dan luar biasa sangat mencerahkan. Melalui tulisan bapak sehingga kami bisa mengerti mengapa OAP menuntut mau merdeka.”

Teman yang sama setelah membaca artikel penulis tertanggal 2 Agustus 2020 yang bertopik: TIRANI PENGUASA INDONESIA YANG MENYEBABKAN TRAGEDI KEMANUSIAAN TERHADAP ORANG ASLI MELANESIA DI WEST PAPUA SELAMA 59 TAHUN HARUS DIAKHIRI DENGAN SOLUSI REFERENDUM YANG BERMARTABAT DIAWASI PBB” memberikan komentar:

“Memang betul sekali tulisan Bapak.
Saya sudah survei setiap mahasiswa OAP yang ada di Sulawesi dan Jawa dan pada umumnya mereka 99% ingin Papua merdeka. Kami sebagai warga negara Indonesia tetap netral dan tetap menghargai keinginan hati nurani OAP untuk merdeka. Semoga pemerintah Indonesia di berikan hati yang bijaksana untuk menanggapi keinginan hati nurani OAP sehingga masalah di Papua bisa terselesaikan dan tidak terjadi banyak korban lagi.”

Ada pula seorang teman yang berinisial SBD pada 12 Desember 2019 memberikan komentar:

“Selama ini, saya dan mungkin orang lain juga yang kebanyakan tinggal di luar Papua hanya mendapat berita dari satu arah saja. Tulisan bapak sangat berimbang, karena saya yakin bapak membuat tulisan dengan fakta dan sesuai riset. Tindakan yang sangat tepat sekali, saya sangat setuju sekali kalau kita semua bertindak atas dasar kemanusiaan walaupun keyakinan dan keimanan kita berbeda. Sekarang saya sangat beruntung bisa berteman dengan bapak dan dapat menerima berita terbaru tentang kondisi Papua.”

Perbandingan keinginan merdeka rakyat dan bangsa Papua pada pelaksanaan Pepera pada 14 Juli-2 Agustus 1969 tidak pernah berubah selama 51 tahun 1969-2020 sekarang ini.

Pada 1969 keinginan OAP yang berkeinginan merdeka 95% dan selama 51 tahun sejak 1969 sampai 2020 sekarang OAP yang berkeinginan merdeka telah meningkat 99%.

Apakah ada bukti? Fakta historis memberikan kesaksian tentang kebenaran ini.

Pada Juni 1969, Duta Besar Amerika Serikat mengatakan kepada Dr. Fernando Ortiz Sanz, sebagai berikut.

“..bahwa 95% orang-orang Papua mendukung gerakan kemerdekaan Papua.”

(Sumber: Pertemuan Rahasia Duta Besar Amerika Serikat utk Indonesia dengan Anggota Tim PBB, Fernando Ortiz Sanz, pada Juni 1969: Summary of Jack W. Lydman’s report, July 18, 1969, in NAA).

Duta Besar RI, Sudjarwo Tjondronegoro mengakui:

“Banyak orang Papua kemungkinan tidak setuju tinggal dengan Indonesia.”

(Sumber: UNGA Official Records MM.ex 1, paragraf 126).

Dr. Fernando Ortiz Sanz melaporkan kepada Sidang Umum PBB pada 1969:

“Mayoritas orang Papua menunjukkan berkeinginan untuk berpisah dengan Indonesia dan mendukung pikiran mendirikan Negara Papua Merdeka.”

(Sumber: UN Doc. Annex I, A/7723, paragraph 243, p.47).

Dr. Fernando Ortiz Sanz melaporkan:

“Penjelasan orang-orang Indonesia atas pemberontakan rakyat Papua sangat tidak dipercaya. Sesuai dengan laporan resmi, alasan pokok pemberontakan rakyat yang dilaporkan administrasi lokal (Indonesia) sangat memalukan. Karena tanpa ragu-ragu, penduduk Irian Barat dengan pasti memegang teguh berkeinginan merdeka.”

(Sumber: Dokumen resmi PBB, Annex I, A/7723, alinea 243, hal. 47).

Piter Sirandan saksi sejarah yang dikirim oleh Pemerintah Indonesia untuk memenangkan Pepera 1969, pada awal Desember 2009, setelah membaca buku penulis: “Pemusnahan Etnis Melanesia: Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat (2007), memberikan kesaksian:

“Pak Yoman, saya tiba di Jayapura, 1 Desember 1964. Saya menyaksian ABRI menembak mati Elly Uyok di Bioskop Rex (sekarang: Kantor Pos Jayapura). Saya ikut angkat mayat itu dan darahnya tampias ke baju saya.

Kami orang Indonesia benar-benar menipu orang Papua yang mau berkata benar waktu itu. Kami benar-benar menipu orang Papua. Kami benar-benar menindas orang Papua. Kami benar-benar merugikan masa depan orang Papua. Kami benar-benar tidak menghargai hati nurani orang Papua untuk benar-benar mau merdeka.

Kami mengetahui bahwa pada waktu pelaksanaan Pepera 1969 itu, orang-orang Papua benar-benar mau merdeka. Saya mengetahui bahwa 100% orang Papua mau merdeka. Impian dan harapan mereka, benar-benar kami hancurkan.

Pada waktu itu, saya mendapat hadiah uang sebesar Rp 7.000.000; ( tujuh juta) dari pemerintah Indonesia karena saya dianggap berhasil menipu orang Papua dan memenangkan Pepera 1969. Karena itu, sekarang saya sangat mendukung perjuangan orang Papua untuk merdeka.”

(Sumber: Yoman, Integrasi Belum Selesai, 2010, hal. 91-92; Yoman: Gereja dan Politik di Papua Barat, 2011, hal. 21; Yoman: Saya Bukan Bangsa Budak, 2012, hal.177).

ABRI (sekaran: TNI) benar-benar merusak dan menghancurkan hati nurani dan keinginan rakyat dan bangsa West Papua yang berkeinginan merdeka.

Sintong Panjaitan mengakui:

“Seandainya kami (TNI) tidak melakukan operasi Tempur, Teritorial, Wibawa sebelum Pepera 1969, pelaksanaan Pepera di Irian Barat dapat dimenangkan oleh kelompok Papua Merdeka.”

(Sumber: Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang Prajurit Peran Komando: 2009:hal.169).

Kolonel Inf. Soepomo memerintahkan:

“Referendum di IRBA tahun 1969 harus dimenangkan, harus dimenangkan.”

(Sumber: Surat Telegram Resmi Kol. Inf. Soepomo, Komando Daerah Militer XVII Tjenderawasih Nomor: TR-20/PS/PSAD/196, tertanggal 20-2-1967, berdasarkan Radio Gram MEN/PANGAD No.: TR-228/1967 TBT tertanggal 7-2-1967, perihal: menghadapi referendum di IRBA
tahun 1969).

“Pada 14 Juli 1969, PEPERA dimulai dengan 175 Anggota Dewan Musyawarah untuk Merauke. Dalam kesempatan itu kelompok besar tentara Indonesia hadir…”

(Sumber: Laporan Resmi PBB Annex 1, paragraf 189-200).

Dinamika dan semangat serta kerinduan hati rakyat dan bangsa West Papua yang tidak pernah padam itu tergambar jelas dengan pernyataan-pernyataan ini.

Konferensi Perdamaian Papua pada 5-7 Juli 2011 di Auditorium Uncen Jayapura yang diselenggarakan Jaringan Damai Papua (JDP) dan dihadirkan para pembicara: Menkopolhukam Djoko Suyanto, Gubernur Papua, Kapolda Papua, Pangdam XVII Cenderawasih, Uskup Jayapura Dr. Leo Laba Ladjar, OFM, Dr. Toni Wanggai, Pdt. Dr. Benny Giay, dan saya, Dr. Socratez S.Yoman. Peristiwanya:

Pada giliran Pangdam XVII menyampaikan materi, dimulai dengan permintaan kepada para peserta Konferensi:

“Saudara-saudara, kalau saya sebut “Papua” saudara-saudara perserta menyahut dengan kata “Damai” tiga kali. Pembicara sebut Papua dan peserta jawab “Merdeka, Merdeka, Merdeka sampai tiga kali.”

Pada 17-19 Oktober 2011, Pdt. Dr. Marthen Luther Wanma dan saya mengadakan pertemuan dengan rakyat Manokwari di gedung ibadah jemaat GKI Effata Manokwari untuk kami berdua memberikan penjelasan hasil pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia, Dr. Bambang Susilo Yudhoyono di Cikeas pada 16 Desember 2011. Sebelum kami berdua menyampaikan penjelasan, saya mengajukan pertanyaan.

“Saudara-saudara, siapa-siapa yang mau merdeka di atas Tanah leluhur orang-orang Melanesia ini?”

Responnya ialah semua rakyat yang hadir dan memenuhi gedung itu berdiri serentak dan angkat tangan dan mengatakan: “Merdeka….Merdeka…Merdeka.” Yang tidak ikut berdiri pada waktu itu ada tiga orang PNS, salah satunya, Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari.

Pada 20 Januari 2012 pertemuan dengan rakyat di Sorong dengan misi yang sama. Pada pertemuan itu yang mewakili Danrem dari Korem 181/Praja Vira Tama(PVT) Sorong hadir dan Kapolres dari Kaporesta Sorong juga hadir.

Saya mengajukan pertanyaan yang sama, yaitu, “Saudara-saudara, siapa-siapa yang mau merdeka di atas Tanah leluhur orang-orang Melanesia ini?”

Responnya ialah semua rakyat yang hadir dan memenuhi gedung itu berdiri serentak dan angkat tangan dan mengatakan: “Merdeka….Merdeka…Merdeka.” Yang tidak ikut berdiri pada waktu itu yang mewakili Danrem dan Kapolres.

Jantung persoalannya ialah pada pelaksanaan Pepera 14 Juli -2 Agustus 1969 penduduk orang asli Papua berjumlah 809.337 jiwa.

ABRI (sekarang: TNI) pilih hanya 1.025 orang. ABRI menyiapkan penyataan dan peserta Dewan Musyawarah Pepera (DMP) diminta menyatakan setuju untuk tinggal dengan Indonesia.

Logikanya dari total pemduduk OAP 809.337 yang ditunjuk ABRI 1.025 berarti OAP yang tidak ikut terlibat memilih dan menyetujui pernyataan yang disiapkan ABRI sebanyak 808.312 orang.

14 Juli 1969 di Merauke hanya 175 orang yang dipilih ABRI dan 144.171 jiwa tidak terlibat dalam proses Pepera itu.

Apakah 175 orang ini mendapat mandat atau kuasa dari 144.171 orang Merauke untuk memilih Indonesia? Jawabannya: TIDAK. 175 orang itu dipilih oleh ABRI bukan utusan rakyat Merauke.

16 Juli 1969 di Jayawijaya hanya 175 orang yang dipilih ABRI dan 165.000 jiwa tidak terlibat dalam Pepera itu.

Apakah 175 orang ini mendapat mandat atau kuasa dari 165.000 orang Jayawijaya untuk memilih Indonesia? Jawabannya: TIDAK. 175 orang itu dipilih oleh ABRI bukan utusan rakyat Jayawijaya.

19 Juli 1969 di Paniai hanya 175 orang dan 156.000 jiwa belum terlibat dalam Pepera.

Apakah 175 orang ini mendapat mandat atau kuasa dari 156.000 orang Paniai untuk memilih Indonesia? Jawabannya: TIDAK. 175 orang itu dipilih oleh ABRI bukan utusan rakyat Paniai.

23 Juli 1969 di Fak-Fak hanya 75 orang dan 43.187 jiwa belum terlibat dalam Pepera.

Apakah 75 orang ini mendapat mandat atau kuasa dari 43.287 orang Fak-Fak untuk memilih Indonesia? Jawabannya: TIDAK. 75 orang itu dipilih oleh ABRI bukan utusan rakyat Fak-Fak.

26 Juli 1969 di Sorong hanya 110 orang dan 75.474 jiwa belum terlibat dalam Pepera.

Apakah 110 orang ini mendapat mandat atau kuasa dari 75.474 orang Sorong untuk memilih Indonesia? Jawabannya: TIDAK. 175 orang itu dipilih oleh ABRI bukan utusan rakyat Sorong.

29 Juli 1969 di Manokwari hanya 75 orang dan 49.875 jiwa tidak terlibat dalam Pepera.

Apakah 75 orang ini mendapat mandat atau kuasa dari 49.875 orang Manokwari untuk memilih Indonesia? Jawabannya: TIDAK. 75 orang itu dipilih oleh ABRI bukan utusan rakyat Manokwari.

31 Juli 1969 di Teluk Cenderawasih hanya 130 orang dan 83.000 jiwa tidak terlibat dalam Pepera 1969.

Apakah 130 orang ini mendapat mandat atau kuasa dari 83.000 orang Teluk Cenderawasih untuk memilih Indonesia? Jawabannya: TIDAK. 175 orang itu dipilih oleh ABRI bukan utusan rakyat Teluk Cenderawasih.

2 Agustus 1969 di Jayapura hanya 110 orang dan 81.246 jiwa tidak terlibat dalam Pepera.

Apakah 110 orang ini mendapat mandat atau kuasa dari 81.246 orang Jayapura untuk memilih Indonesia? Jawabannya: TIDAK. 110 orang itu dipilih oleh ABRI bukan utusan rakyat Jayapura. (Sumber: Agus Alue Alua: Papua Barat Dari Pangkuan Ke Pangkuan: 2000, hal.76).

Dari uraian pelaksanaan Pepera 1969 terbukti bahwa ABRI-lah yang memenangkan Pepera 1969, bukan Orang Asli Papua. Karena penduduk OAP pada tahun 1969 berjumlah 809.337 jiwa dan hanya 1.025 orang yang dipilih ABRI dan 808.312 tidak pernah ikut terlibat dalam Pepera 1969.

Duta Besar Pemerintah Ghana dalam Sidang Umum PBB pada 20 November 1969 memprotes atas keterlibatan ABRI.

“Mengapa sangat banyak jumlah mayoritas wakil-wakil diangkat oleh pemerintah dan tidak dipilih oleh rakyat? Mengaps pertemuan konsultasi dikepalai oleh Gubernur, dengan kata lain, perwakilan pemerintah? Mengapa tidak ada perwakilan rahasia, tetapi musyawarah terbuka yang dihadiri pemerintah dan militer?”

(Sumber: Dokumen Laporan Resmi Sidang Umum PBB, agenda item 108, 20 November 1969, paragraf 11, hal. 2).

Persoalan mendasar ialah tidak ada legitimasi hukum dan dukungan dari rakyat dan bangsa West Papua kepada Indonesia untuk berada di West Papua. Indonesia menduduki dan menjajah bangsa West Papua secara ilegal.

Amirudin al Rahab mengatakan:
“Perjanjian New York 15 Agustus 1962 dilanggar oleh Indonesia dengan memilih dan mengangkat secara sepihak 1.025 orang Papua dan non-Papua sebagai pemilih pada Referendum tersebut untuk mewakili 809.337 jiwa penduduk Papua Barat ketika itu. Ke-1.025 manusia boneka itu kemudian ditodong dengan moncong senjata untuk memilih 100% agar Papua Barat tetap menjadi bagian dari Indonesia. Sistem one man one vote (satu orang satu suara) yang biasanya digunakan di dalam setiap pemilihan sama sekali diabaikan oleh Indonesia. Semua pasal-pasal dalam Perjanjian New York yang menyangkut hak-hak rakyat Papua dilanggar oleh Indonesia.”

“Sementara itu, Indonesia melalui TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang telah menduduki Papua Barat sejak 1 Mei 1963 melancarkan aksi kekerasan dengan mengintimidasi, menghilangkan dan membunuh rakyat Papua sebelum pelaksanaan Pepera 1969 dan setelah itu hingga sampai hari ini. Kemenangan Indonesia 100% melalui Pepera 1969 adalah tidak wajar karena kemenangan mutlak tidak pernah dikenal di dalam praktek pemilihan demokratis.”

(Sumber: Makalah Pertemuan Aceh-Papua-Timor Leste: Mencari Penyelesaian Damai Atas Konflik Papua: Dikutip dalam buku: Saya Bukan Bangsa Budak: Yoman, 2012, hal. 215).

Fakta dan dinamika Tuntutan rakyat dan mahasiswa Papua menolak pemberlakuan Otonomi Khusus Jilid II dan menuntut kemerdekaan dan kedaulatan penuh sangat rasional dan realitis sesuai dengan sudah dijabarkan dalam artikel ini dan juga fakta selama 20 tahun pelaksanaan Otsus 2001.

Ustadz Saiful Islam Al Payage, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) provinsi Papua pada 27 Juli 2020 mengatakan:

“Selama Otsus diberlakukan selama 20 tahun di Papua, telah gagal sejahterakan orang Papua dan juga telah gagal meng-Indonesia-kan orang Papua. Faktanya orang Papua susah di-Indonesia-kan.
Bukti bahwa Otsus gagal Indonesiakan orang Papua adalah adik-adik saya mahasiswa-mahasiswa kita baik di Uncen universitas cenderawasih baik di Jogja, Manado, Surabaya pokoknya seluru Indonesia meneriakkan supaya pisah dari NKRI. Padahal tujuan Otsus itu untuk meredam suara-suara ini. Tapi setelah 20 tahun, itu ini tidak mereda. Tetapi justru nyatanya hingga Otsus akan berakhir ini, isu memisahkan dari NKRI ini tambah meningkat.”

Dalam melihat persoalan serius ini, Dr. Adnan Buyung Nasution, SH pernah menyatakan keprihatinannya:

“Tinggal soal waktu saja kita senang atau tidak, mau atau tidak akan kehilangan Papua karena kita gagal merebut hati orang Papua dan itu kesalahan bangsa sendiri dari awal.” (Sumber: Detiknews, 16 Desember 2011).

Luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia adalah 4 pokok akar masalah Papua. Pemerintah Republik Indonesia HARUS menyelesaikan 4 akar persoalan Papua yang dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang tertuang dalam buku Papua Road Map: Negociating the Past, Improving the Present and Securing the Future (2008), yaitu:

1) Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia;

(2) Kekerasan Negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum ada penyelesaian;

(3) Diskriminasi dan marjinalisasi orang asli Papua di Tanah sendiri;

(4) Kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua.

Sebagai kesimpulan artikel ini saya mengutip dari Dr. Bernarda Meteray dalam bukunya yang berjudul: “Nasionalisme Ganda Orang Papua” dengan tepat menggambarkan kegagalan peng-indonesia-an orang Asli Papua.

“Yang penting untuk dicermati adalah penggunaan bahasa Melayu di Papua. Sejak kehadiran Gereja dan Pemerintah Belanda di Papua, bahasa Melayu bukanlah sarana atau bibit yang tepat untuk membangkitkan keindonesiaan. Bahasa Melayu digunakan hanya sebagai media komunikasi dan bukan sebagai sarana membangkitkan keindonesiaan pada diri orang Papua yang tergolong ras Melanesia. Sebaliknya, penggunaan bahasa Melayu justru menyatukan orang Papua dari berbagai kelompok etnis dan memperkuat jati diri mereka sebagai orang Papua. Masyarakat Papua diberbagai tempat dapat memahami kondisi yang berlangsung di Papua melalui bahasa Melayu, bukan bahasa Belanda atau bahasa lokal, baik dalam percakapan sehari-hari maupun media massa berupa radio, surat kabar, dan majalah.” (2012: 270).

Jalan penyelesaian yang lebih bermatabat dan berprospek keadilan dan kedamaian ialahPemerintah RI-ULMWP duduk setara dan berunding tanpa syarat dimediasi pihak ketiga yang netral seperti contoh Pemerintah RI menjadikan GAM Aceh sebagai mitra dialog damai pada 15 Agustus 2005 di Helsinki.

Ita Wakhu Purom, Kamis, 13 Agustus 2020

Penulis adalah Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua, anggota Dewan Gereja Papua (WPCC) dan anggota Alliansi Baptis Dunia (BWA)

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares