Perjanjian New York 15 Agustus 1972 dan Otsus 2001 di tanah Papua

  • Bagikan

Oleh: Dr. Socratez S. Yoman

PENULIS sudah membaca Perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang dibuat untuk pelaksanaan Pepera 1969 di Papua dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Semuanya hanya kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh bangsa kolonial asing terhadap rakyat dan bangsa West Papua.

I. PERJANJIAN NEW YORK 15 AGUSTUS 1962 TENTANG PEPERA 1969

Amirudin al Rahab mengatakan:
“Perjanjian New York 15 Agustus 1962 dilanggar oleh Indonesia dengan memilih dan mengangkat secara sepihak 1.025 orang Papua dan non-Papua sebagai pemilih pada Referendum tersebut untuk mewakili 809.337 jiwa penduduk Papua Barat ketika itu. Ke-1.025 manusia boneka itu kemudian ditodong dengan moncong senjata untuk memilih 100% agar Papua Barat tetap menjadi bagian dari Indonesia. Sistem one man one vote (satu orang satu suara) yang biasanya digunakan di dalam setiap pemilihan sama sekali diabaikan oleh Indonesia. Semua pasal-pasal dalam Perjanjian New York yang menyangkut hak-hak rakyat Papua dilanggar oleh Indonesia.”

“Sementara itu, Indonesia melalui TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang telah menduduki Papua Barat sejak 1 Mei 1963 melancarkan aksi kekerasan dengan mengintimidasi, menghilangkan dan membunuh rakyat Papua sebelum pelaksanaan Pepera 1969 dan setelah itu hingga sampai hari ini. Kemenangan Indonesia 100% melalui Pepera 1969 adalah tidak wajar karena kemenangan mutlak tidak pernah dikenal di dalam praktek pemilihan demokratis.”

(Sumber: Makalah Pertemuan Aceh-Papua-Timor Leste: Mencari Penyelesaian Damai Atas Konflik Papua: Dikutip dalam buku: Saya Bukan Bangsa Budak: Yoman, 2012, hal. 215).

Ada empat tujuan Perjanjian New York Agreement 15 Agustus 1962.

1. Untuk mengakhiri pertengkaran antara pemerintah Belanda dengan Indonesia tentang status politik dan masa depan rakyat dan bangsa Papua Barat.

Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag (The Haque) Nen pada 27 Desember 1949, Belanda tidak masukkan hak politik Papua Barat ke dalam wilayah Indonesia

“Belanda memutuskan untuk tidak menyerahkan kedaulatan Papua Barat ke dalam Republik Indonesia” dan Drs. Mohammad Hatta menegaskan: “Secara pribadi ingin saya nyatakan bahwa bagi saya masalah Irian Barat tidak perlu dipersoalkan. Saya tahu bahwa Bangsa Papua pun berhak menjadi bangsa yang merdeka.” (Sumber: BPUPKI & PPKI, Ed. 4, 1998).

2. Kepentingan membendung perkembangan komunisme di kawasan Asia Pasifik.

Cipta Lesmana, Pengamat Politik, mengatakan: “Pemerintah Kennedy semula menentang mati-matian pengembalian Papua Barat ke pangkuan RI. Soekarno kemudian berpaling kepada Nikolai Krushchev pemimpin Uni Soviet, setelah dengan jelas mengetahui sikap Washington. Perlengkapan militer canggih senilai satu milyar dollar Amerika, termasuk kapal selam, segera mengalir ke Jakarta dari Moskow. …Kennedy rupanya khawatir masalah Irian Barat dapat berbuntutnya pecah kembali konfrontasi langsung antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Daripada Indonesia sepenuhnya jatuh ke pangkuan Soviet, lebih baik Soekarno dijinakkan….Tekanan Amerika itu yang tampak membuat Belanda akhirnya mengalah, merelakan solusi Irian Barat diserahkan sepenuhnya kepada PBB.” (Sumber: Media Indonesia, 30 November 2000, hal. 4).

Surat rahasia John F. Kennedy Presiden Amerikat menyiapkan bantuan yang diperlukan PBB pada saat rakyat Papua melaksanakan penentuan nasib sendiri. Dalam keadaan seperti ini serta didorong oleh tanggungjawab kami untuk kebebasan dunia (non komunis), saya mendesak dengan sangat, agar pemerintah Belanda menerima rumusan yang telah disampaikan kepada wakil Anda oleh Tuan Bunker” (dikutip dari Surat John F.Kennedy, Secret, April 2, 1962).

Dalam surat yang sama John F. Kennedy menegaskan kepada Dr. J.E. de Quay:

“Kami tentunya akan menekan Pemerintah Indonesia sekuatnya, agar menyetujui pembicaraan-pembicaraan lanjutan atas dasar rumusan tersebut di atas.”

3. Kepentingan Amerika Serikat untuk menguasai emas di Papua.

Kepentingan ekonomi Amerika Serikat terbukti kontrak karya Freeport selama 30 tahun yang ditandatangani pada 7 April 1967, antara Indonesia dengan Freeport (Amerika Serikat) setelah Soeharto dilantik pada 12 Maret 1967 sebagai pejabat presiden. Ambisi Amerika Serikat untuk merampok dan menguasai tambang emas di Namangkawi-Ndugu-Ndugu, Mimika (Tembapura) terbukti, hanya 42 hari setelah Suharto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, kontrak karya dibuat.

Tanggal 7 April 1967 bertolak belakang dengan pelaksanaan Pelaksanaan Pepera pada 14 Juli-2 Agustus 1969. Artinya, sebelum Papua Barat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia dengan moncong senjata, kontrak tambang emas dilakukan dua bangsa kolonial dan perampok, yaitu Amerika Serikat dan Indonesia.

4. Perjanjian New York 15 Agustus 1962 berlatar belakang RASISME.

Dr. Jim Elmslie mengutip pernyataan John (Jonathan) Rumbiak, “Bertahun-tahun sebelumnya, John Rumbiak, aktivis HAM terkemuka Papua, mengatakan pada saya bahwa jantung persoalan Papua Barat adalah rasialisme. Tak hanya rasialisme Indonesia, namun juga rasialisme negara-negara Barat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengijinkan Penentuan Pendapat Rakyat atau Act of Free Choice pada 1969 dengan hanya 1.025 orang.” (Sumber: Filep Karma: Seakan Kitorang Setengah Binatang, 2014:hal.x

Penulis mengutip karya Made Supriatma sebagai berikut:

“Karena proses yang penuh dengan kecurangan dan tipu-daya ini, tidak terlalu mengherankan bila persoalan Papua tidak akan pernah selesai. Ia berbiak. Generasi yang lebih baru tidak akan pernah lupa apa yang dialami oleh orang tua mereka di zaman operasi militer yang dilakukan oleh Orde Baru. Pembunuhan-pembunuhan dan kekerasan itu memang bisa ditutupi dari sebagian besar rakyat Indonesia. Namun tidak bisa hilang dari ingatan orang Papua.”

“Bangsa Papua adalah bangsa paling malang di dunia ini. Terlalu sering mereka dianggap sebagai bangsa ‘primitif’. Mereka dianggap tidak cakap mengurus diri sendiri. Mereka tidak pernah diajak bicara mengenai nasib mereka sendiri. Semuanya ditentukan oleh pihak luar.”

“New York Agreement pada 1962 ditentukan oleh Indonesia, Amerika, dan Belanda. Pepera 1969 hanya diikuti 1025 orang (tidak semuanya orang Papua asli) dengan manipulasi, intimidasi, dan ancaman senjata.”

“Imajinasi orang Indonesia terhadap Papua pun mewarisi imajinasi Yamin dan Sukarno yang imperialistik itu. Imajinasinya adalah imajinasi wilayah, bukan imajinasi tentang rasa persaudaraan sesama bangsa.”

“Orang Indonesia selalu merasa bahwa kekayaan alam mereka di Papua dirampas oleh pihak asing. Orang Indonesia mau kekayaannya. Tetapi tidak mau dengan manusianya. Orang Indonesia tidak pernah peduli pada nasib orang Papua.”

“Ketika orang Papua menyatakan keinginannya menentukan nasib sendiri, selalu saja muncul argumen: jika Papua merdeka, kekayaan mereka akan diambil Amerika, Australia atau orang-orang asing. Argumen seperti ini muncul karena perasaan yang mengklaim diri lebih superior. Orang Papua tidak mampu mengelola dirinya sendiri.”

“Memang, orang Indonesia merasa bahwa kebudayaan mereka jauh lebih superior dari orang Papua. Tidak terlalu sulit untuk mendapati hal ini dalam hidup sehari-hari. Di beberapa daerah di Indonesia dijumpai larangan untuk menerima kos orang Papua karena mereka dianggap sebagai pemabuk dan pembuat onar. Orang Indonesia tidak apa-apa kalau mabuk. Tetapi orang Papua? Tidak boleh. Pandangan merendahkan ini berlangsung di semua lini.”

“Kini, ketika pemerintah Indonesia menggembar-gemborkan pembangunan infrastruktur di Papua. Itu semua untuk konsumsi publik di Indonesia. Tidak pernah terdengar suara langsung dari Papua. Tanyakanlah kepada orang Papua, mengapa Anda tidak berterima kasih untuk semua infrastruktur yang Anda dapat? Jawabnya seringkali, “Itu untuk kitong kapa? Itu dong pu jalan to?”

“Kalau ada konstruksi teoritik yang bisa dipakai untuk memahami masalah Papua, saya akan mengatakan bahwa inilah satu kasus dari “Kolonialisme Primitif” yang sudah amat jarang dijumpai di dunia ini. Kolonialisme jenis ini adalah kolonialisme penjarahan.”

“Tujuan hadirnya aparat kolonial di sana adalah untuk melakukan penjarahan. Dan, semua yang dibangun di sana pun untuk tujuan memudahkan penjarahan. Aparat-aparat kolonial —seperti pada waktu masa kolonial Belanda—membutuhkan kerjasama dari para komprador, orang-orang Papua yang mau bekerjasama. Seperti di zaman kolonialisme Belanda, tugas aparat Indonesia adalah mengawasi para komprador ini.”

“Ironisnya, di tengah-tengah konstruksi primitif yang diterapkan terhadap orang Papua, justru yang sangat primitif adalah kolonialisme di Papua.” (Sumber: Geotimes.co.id, 2 Desember 2018).

Pdt. Dr. Phil Karel Erari menyatakan: “Rakyat Papua merasa bahwa Pepera adalah rekayasa Pemerintah RI, Belanda, Amerika Serikat dan PBB, di mana rakyat Papua tidak dilibatkan sebagai subyek hukum internasional dan pelaksanaannya tidak dilakukan secara demokratis sesuai dengan kebiasaan dan praktik yang berlaku dalam masyarakat internasional”(hal. 23).

Erari menambahkan, “Sejarah Integrasi Papua dalam Indonesia adalah suatu sejarah berdarah. Pelanggaran HAM yang diwarnai oleh pembunuhan kilat, penculikan, penghilangan, perkosaan, pembantaian, dan kecurigaan”.  Karel Phil Erari dengan tegas mengatakan, “Secara hukum, integrasi Papua dalam NKRI bermasalah” (2006: hal.182)

Perjanjian New York 15 Agustus 1962 terdiri dari 29 Pasal yang terdiri dari tiga bagian penting.

Pertama, Transfer Administrasi dari Belanda kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang disebut UNTEA (United Nations Temporary Executive Administration) yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 sampai Pasal 11.

Kedua, Transfer Administrasi dari PBB ( UNTEA) kepada Indonesia yang diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13.

Ketiga, Penentuan Nasib Sendiri ( Self Determination) orang asli Papua yang diatur dalam 9 Pasal dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 22.

Tujuan utama New York Agreement (NYA) 15 Agustus 1962 ialah penyelesaian persengketaan antara Indonesia dan Belanda atas status politik bangsa West Papua dan diberikan kesempatan kepada orang asli Papua untuk penentuan nasib sendiri di atas Tanah dan Negeri leluhur mereka atas pengawasan PBB.

Tetapi, setelah penulis menyelidiki dan mengkritisi dengan saksama NYA yang terdiri dari 29 Pasal tersebut, ternyata NYA dibuat untuk kepentingan penyerahan pemerintahan dari Belanda kepada Indonesia bukan untuk kepentingan penentuan nasib sendiri OAP. Jadi, luka yang sudah membusuk di dalam tubuh bangsa Indonesia dimulai dalam New York Agreement.

1. Mengapa NYA Pasal 2 ditetapkan penyerahan wilayah Papua dari Belanda kepada UNTEA (PBB) dan selanjutnya dari UNTEA menyerahkan kepada Indonesia?

Pada 1 Oktober 1962 pemerintah Belanda menyerahkan Papua kepada UNTEA. Selanjutnya, pada 1 Mei 1963 UNTEA serahkan Papua kepada Indonesia hanya berselang 6 bulan. Yang sebenarnya ialah UNTEA harus berada di Papua selama 6 tahun dalam mempersiapkan pelaksanaan penentuan nasib sendiri OAP pada 1969.

2. Mengapa NYA Pasal 7 dan 13 disetujui menggunakan kekuatan militer Indonesia di Papua sebelum OAP memilih menjadi bagian sah wilayah Indonesia melalui Pepera 1969?

Menurut Amiruddin al Rahab: “Papua berintegrasi dengan Indonesia dengan punggungnya pemerintahan militer.” (Sumber: Heboh Papua Perang Rahasia, Trauma Dan Separatisme, 2010: hal. 42).

Keterlibatan Militer Indonesia juga diakui oleh Sintong Panjaitan dalam bukunya: Perjalanan Seorang Prajurit Peran Komando: “Seandainya kami (TNI) tidak melakukan operasi Tempur, Teritorial, Wibawa sebelum Pepera 1969, pelaksanaan Pepera di Irian Barat dapat dimenangkan oleh kelompok Papua Merdeka.” (2009:hal.169).

Ini kesalahan fatal dalam NYA 15 Agustus 1962 yang dilakukan Belanda dan Indonesia serta Amerika Serikat, yaitu Papua diserahkan kepada Indonesia pada 1 Mei 1963. Seharusnya, keamanan dari UNTEA yang mengawasi wilayah Papua selama 6 tahun sejak 1963 sampai pelaksanaan Pepera 1969.

3. Berapa kali UNTEA (PBB) mensosialisasikan kepada OAP sesuai dengan NYA Pasal 10 tentang penyerahan pemerintahan dari UNTEA kepada Indonesia?

Ada tiga alasan. Pertama, PBB telah terlibat dalam konspirasi politik untuk mengabaikan hak penentuan nasib sendiri Orang Asli Papua dalam NYA. UNTEA mempunyai waktu sangat terbatas, anggota UNTEA dikurangi oleh Indonesia, dan jangkauan wilayah geografis yang sangat luas dengan anggota UNTEA sangat terbatas. Ketiga, pemerintah Indonesia benar-benar dan serius menghalang-halangi pekerjaan UNTEA di Papua Barat.

4. Mengapa Perjanjian Pasal 12 ditetapkan PBB/UNTEA akan menyerahkan semua atau sebagian bahkan disebut penyerahan kembali pemerintah penuh di Papua kepada Indonesia?

Ini belawanan karena Orang Asli Papua (OAP) belum menyatakan pilihan untuk bergabung dengan Indonesia sesuai dengan NYA Pasal 18 butir d “penentuan nasib sendiri orang-orang Papua sesuai praktek internasional”, tetapi UNTEA menggabungkan wilayah Papua ke dalam wilayah Indonesia sebelum Pepera 1969.

5. Mengapa Pernjanjian Pasal 14 disetujui untuk dilaksanakan Undang-undang dan peraturan-peraturan Indonesia di Papua sebelum Papua dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia melalui Pepera 1969?

PBB, Amerika Serikat dan Belanda bersama-sama dengan Indonesia memasukkan Papua ke dalam wilayah Indonesia sebelum Pepera 1969 adalah kesalahan fatal, karena orang Asli Papua tidak pernah terlibat dalam penyerahan proses pembuatan NYA.

6. Apakah pemerintah Indonesia sungguh-sungguh melaksanakan Perjanjian Pasal 15 tentang Pendidikan dan Pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi di Papua melalui Dana United Nations for the Development of West Irian (FUNDWI) sebesar 30 milyar dollar (US$30 million) yang disumbangkan Belanda sebagai tanda Perpisahan dengan rakyat Papua?

Jose Rolz-Bennet, Sekretaris Jenderal PBB pada 1967 datang ke Jakata dan berkunjung ke West Irian untuk melihat pembangunan dan persiapan penentuan nasib sendiri orang asli Papua menyatakan pemerintah Indonesia menghalangi pembangunan, penggunaan uang yang melenceng dan korupsi meluas dalam pemerintah yang dikuasai militer. (Sumber: See No Evil, Maire Leadbeater, 2018: hal. 140).

Dalam laporan bulanan Dewan Gereja Papua (WPCC) pada 5 Juli 2020 yang berjudul: “OTSUS PEMBAMGUNAN INDONESIA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT PAPUA SUDAH MATI”, diuraikan perilaku penguasa Indonesia.

“Begitu mendapat tempat di Papua setelah UNTEA tanggal 1 Mei 1963, para elit yang menampakkan kekuatannya dan membakar semua buku, dokumen-dokumen, jurnal dan semua tulisan tentang Sejarah, etnografi, penduduk, pemerintahan, semua dibakar di depan orang banyak di halaman Kantor DPRP sekarang di Jayapura” (Lihat, Acub Zainal dalam memoarnya: I Love the Army).

Contoh, “pada bulan April 1963, Adolof Henesby Kepala Sekolah salah satu Sekolah Kristen di Jayapura ditangkap oleh pasukan tentara Indonesia. Sekolahnya digebrek dan cari simbol-simbol nasional Papua, bendera-bendera, buku-buku, kartu-kartu, sesuatu yang berhubungan dengan budaya orang-orang Papua diambil. Adolof Henesby dibawa ke asrama tentara Indonesia dan diinterogasi tentang mengapa dia masih memelihara dan menimpan lambang-lambang Papua” (TAPOL, Buletin No.53, September 1982).

Pembakaran besar-besaran tentang semua buku-buku teks dari sekolah, sejarah dan semua simbol-simbol nasionalisme Papua di Taman Imbi yang dilakukan ABRI (sekarang:TNI) dipimpin oleh Menteri Kebudayaan Indonesia, Mrs.Rusilah Sardjono.

Pastor Frans Lieshout OFM, menggambarkan kekejaman militer Indonesia. “Saya tiba di Hollandia. Netherlands Nieuw Guinea pada 18 April 1963. Saya datang ketika Papua masih termasuk Kerajaan Belanda dan bernama Nenderlands Nieuw Guinea. Tetapi dua minggu kemudian diambilalih oleh Indonesia, pada 1 Mei 1961.”

“Saya melihat orang Papua semakin terdesak. Tanggal 1 Mei 1962 ada sebuah kapal angkatan laut yang besar, yang dilengkapi dengan bendera Indonesia Nieuw Guinea, mereka menimbulkan kesan segerombolan perampok. Tentara yang telah diutus itu merupakan kelompok yang cukup mengerikan. Seolah-olah di Jakarta mereka dipungut dari pinggir jalan.”

“Mungkin benar-benar demikian saat itu saya sendiri melihat amukan mereka. Menjarah barang-barang bukan hanya di toko-toko, tetapi juga di rumah-rumah sakit. Macam-macam barang diambil dan dikirim dengan kapal itu ke Jakarta.”

“Di mana-mana ada kayu api unggun: buku-buku dan dokumen-dokumen arsip Belanda dibakar. Sebenarnya Nederlands masih ingin memegang Nieuw Guinea beberapa lama.”

“…Wajah Indonesia dari semula wajah kuasa sebuah militer.” (Sumber: Pastor Frans Lieshout, OFM, Gembala dan Guru Bagi Papua, 2020, hal.593).
Dengan tepat Dr. Adnan Buyung Nasution, SH pernah mengatakan: “Tinggal soal waktu saja kita senang atau tidak, mau atau tidak akan kehilangan Papua karena kita gagal merebut hati orang Papua dan itu kesalahan bangsa sendiri dari awal.” (Sumber: Detiknews, Rabu, 16 Desember 2011).

Lebih parah lagi janji omong kosong dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Amir Machmud di Merauke pada pelaksanaan Pepera 14 Juli 1969, sebagai berikut:

“…Pemerintah Indonesia, berkeinginan dan mampu melindungi untuk kesejahteraan rakyat Irian Barat; oleh karena itu, tidak ada pilihan lain, tetapi tinggal dengan Republik Indonesia.” (Sumber: United Nations Official Records: 1812th Plenary Meeting ot the UN Assembly, agenda item 98,19 November 1969, paragraph 18, page 2).

Kalau memang Pemerintah RI berkeinginan dan mampu melindungi untuk kesejahteraan, tetapi mengapa ada penderitaan panjang, ada tetesan darah dan cucuran airmata di Tanah ini?

Dimana pasukan Kopassus culik, tembak dan sembunyikan Oristoteles Masoka sopirnya Theys Hiyo Eluay pada 10 November 2001?

Kapan pemerintah Indonesia selesaikan tewasnya 4 siswa di Paniai pada 8 Desember 2014 yang pelakunya anggota TNI?

Mengapa masih ada operasi militer di Nduga sejak 2018 sampai saat ini atas perintah presiden Republik Indonesia?

Operasi militer Indonesia di Nduga-Papua adalah perintah Negara. Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo memberikan perintah untuk TNI melaksanakan operasi.

“Tangkap seluruh pelaku penembakan di Papua. Tumpas hingga akar” (Sumber: DetikNews/5/12/2028).

7. Mengapa Perjanjian Pasal 16 ditetapkan keberadaan dan tugas PBB di Papua Barat harus mendapat pertimbangan dari Indonesia?

Sudah jelas konspirasi awal New York Agreement 15/8/1962 disepakati oleh para kolonial Amerika Serikat, Belanda dan Indonesia sama-sama setuju UNTEA serahkan Papua ke dalam Indonesia pada 1 Mei 1963. Ini hanya sandiwara Amerika demi kepentingan tambang di Mimika, Tembagapura, PT Freeport.

8. Mengapa Perjanjian Pasal 17 ditetapkan pelaksanaan Pepera 1969 adalah tanggungjawab Indonesia?

Ini konspirasi global demi kepentingan ekonomi di Papua. Amerika Serikat berambisi untuk menguasai tambang di Mimika. Perjanjian New York sebenarnya hanya penipuan Amerika, Belanda dan Indonesia. Buktinya, sejak Papua dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia, Amerika Serikat tempatkan TNI-Polri di Tanah sebagai penjaga dan pelindung tambang di Tembagapura.

Pemilik tanah dan tambang dibantai seperti hewan dan binatang oleh TNI-Polri. Pendidikan dan kesehatan dihancurkan. Tanah dan hutan sebagai sumber kehidupan dirampok dan dihancurkan.

8. Mengapa Perjanjian Pasal 18 butir (d) yang berbunyi, “Terpenuhinya persyaratan semua orang dewasa, pria dan wanita, bukan warga negara asing, untuk ikut serta dalam penentuan nasib sendiri, yang dilaksanakan sesuai dengan praktek internasional…” atau ” one man one vote” tidak dilaksanakan?

Ada dua alasan.

Pertama, Indonesia takut Pepera 1969 dimenangkan oleh OAP. Ketakutan itu diakui oleh Sintong Panjaitan dalam bukunya: Perjalanan Seorang Prajurit Peran Komando: “Seandainya kami (TNI) tidak melakukan operasi Tempur, Teritorial, Wibawa sebelum Pepera 1969, pelaksanaan Pepera di Irian Barat dapat dimenangkan oleh kelompok Papua Merdeka.” (2009:hal.169).

Kedua, berdasarkan Perjanjian Italia, Roma tanggal 20-21 Mei 1969 antara Menteri Luar Negeri Belanda J.M.A.Luns, Menteri Bantuan Pembangunan Belanda B.J. Undink, dam Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik. Bunyi kesepakatan:

“Menteri Luar Negeri Indonesia menyatakan kembali posisi Pemerimtah Indonesia mengenai Kebebasan Memilih yakni bahwa mengingat pertimbangan-pertimbangan praktis dan teknis maka istilah sistim Indonesia “Musyawarah” merupakan cara yang terbaik…”.

Pelaksanaan Sistem “Musyawarah” Indonesia di pakai ABRI dan memilih hanya 1.025 orang dari jumlah penduduk 809.337 orang. Maka jumlah penduduk lebih dari 808.312 belum atsu tidak pernah terlibat dalam Pepera 1969.

Jadi, legitimasi rakyat Papua dalam wilayah Indonesia sangat lemah. Karena jumlah terbesar 808.312 tidak pernah mengambil bagian dalam proses pelaksanaan Pepera 1969 yang dimenangkan ABRI waktu itu.

Salah satu contoh Surat Telegram Resmi Kol. Inf. Soepomo, Komando Daerah Militer XVII Tjenderawasih Nomor: TR-20/PS/PSAD/196, tertanggal 20-2-1967, berdasarkan Radio Gram MEN/PANGAD No.: TR-228/1967 TBT tertanggal 7-2-1967, perihal: menghadapi referendum di IRBA tahun 1969.

Dikatakan,   “Mempergiatkan segala aktivitas di masing-masing bidang dengan mempergunakan semua kekuatan material dan personil yang organik maupun  yang B/P-kan baik dari Angkatan darat maupun dari lain angkatan. Berpegang teguh pada pedoman. Referendum di IRBA tahun 1969 harus dimenangkan, harus dimenangkan. Bahan-bahan strategis vital yang ada harus diamankan. Memperkecil kekalahan pasukan kita dengan mengurangi pos-pos yang statis. Surat ini sebagai perintah OPS untuk dilaksanakan. Masing-masing koordinasi sebaik-baiknya. Pangdam 17/PANG OPSADAR”.

Berhubungan dengan pelaksanaan Pepera 1969 yang manipulatif dan penuh pembohongan itu, Dr. Fenando Ortiz Sanz, perwakilan PBB, yang mengawasi pelaksanaan Pepera 1969 melaporkan sebagai berikut.

“Saya harus menyatakan pada permulaan laporan ini, ketika saya tiba di Irian Barat pada bulan Agustus 1968, saya diperhadapkan dengan masalah-masalah yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian New York Pasal XVI. Lebih dulu ahli-ahli PBB yang ada tinggal di Irian Barat pada saat peralihan tanggungjawab administrasi secara penuh kepada Indonesia ditiadakan, mereka tidak mengenal keadaan secara baik, mempersingkat tugas-tugas mereka.

Akibatnya, fungsi-fungsi dasar mereka untuk menasihati dan membantu dalam persiapan untuk mengadakan ketentuan-ketentuan Penentuan Nasib Sendiri tidak didukung selama masa 1 Mei 1963-23 Agustus 1968. Atas kehadiran saya di Irian Barat, untuk tujuan misi saya, saya telah memulai dengan mengumpulkan, mencoba untuk memenuhi dalam beberapa bulan dengan staf yang terbatas tidak seimbang dengan wilayah yang luas, fungsi-fungsi penting dan kompleks di bawah Perjanjian New York XVI hendaknya dilaksanakan selama 5 (lima) tahun dengan sejumlah ahli” (Sumber resmi: UN Doc. Annex I A/7723, paragraph 23, p.4)

9. Mengapa Perjanjian Pasal 22 tentang “jaminan keamanan dan kebebasan dari penduduk pribumi Papua untuk melaksanakan penentuan nasib sendiri” tidak dirasakan oleh OAP?

Dalam proses persiapan, pelaksanaan Pepera 1969, ABRI menjadi pelenggara atau pelaksana Pepera 1969. Banyak orang asli Papua ditangkap, disiksa, dipenjarakan dan ditembak mati bagi mereka yang berjuang untuk pelaksanaan penentuan nasib sendiri “one man one vote.”

Terbukti dengan laporan Hugh Lunn, wartawan Australia, menyatakan,  “Di Manokwari, sementara dewan memberikan suara, pemuda-pemuda Papua dari luar ruang pertemuan bernyanyi lagu gereja “sendiri, sendiri”. Untuk menangani ini tentara orang-orang Indonesia menangkap dan melemparkan mereka dalam mobil dan membawa mereka pergi pada satu bak mobil. Hugh Lunn, wartawan asing yang hadir, diancam dengan senjata oleh orang Indonesia sementara di mengambil foto demonstrasi orang Papua” (Dr. John Saltford: Irian Jaya: United Nations Involment With The Act of Self-Determination In West Papua (Indonesia West New Guinea) 1968-1969 mengutip laporan Hugh Lunn, seorang wartawan Australia, August 21, 1999)

II UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS PAPUA

Pertanyaannya ialah apakah Pemerintah Republik Indonesia sungguh-sungguh melaksanakan seluruh konstitusi Negara yang terdiri dari 24 Bab ini?

1. Apakah Bab I Ketentuan Umum sudah dilaksanakan dengan benar oleh Pemerintah Republik Indonesia Jawabannya: GAGAL.

2. Apakah Bab II Lambang-Lambang sudah diwujudkan oleh Pemerintah Republik Indonesia? Jawabannya: GAGAL TOTAL.

3. Apakah Bab III Pembagian Daerah diimplementasikan dengan benar oleh Pemerintah Republik Indonesia? Jawabannya: GAGAL.

4. Apakah Bab IV Kewenangan Daerah sudah diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia di pusat kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat? Jawabannya: GAGAL TOTAL.

5. Apakah Bab V Bentuk Dan Susunan Pemerintahan sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan undang-undang? Jawabannya: GAGAL.

6. Apakah Bab VI Perangkat dan Kepegawaian sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan benar dan jujur? Jawabannya: GAGAL.

7. Apakah Bab VII Partai Politik sudah diwujudkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Undang-undang Otsus? Jawabannya: GAGAL TOTAL.

8. Apakah Bab VIII Peraturan Daerah Khusus, Peraturan Daerah Provinsi, Dan Keputusan Gubernur sudah dimplementasikan oleh Pemerintah Republik Indonesia? Jawabannya: GAGAL TOTAL karena semua draft Perdasi dan Perdasus ditolak oleh Pemerintah Republik Indonesia.

9. Apakah Bab IX Keuangan ini menjadi isi seluruh Undang-undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001? Jawabannya: UU Otsus No.21 Tahun 2001 bukan Undang-undang KEUANGAN.

10. Apakah Bab X Perekonomian sudah berhasil meningkatkan taraf ekonomi Orang Asli Papua oleh Pemerintah Republik Indonesia? Jawabannya: GAGAL TOTAL. Orang Asli Papua benar tersingsir secara ekonomi dan tidak seperti kehidupan ekonomi di waktu zaman Belanda. Di era Belanda, orang-orang asli Papua mempunyai Toko, Bioskop, Mesin Foto Copy, Restoran, pemilik Transportasi, dan masih banyak lain.

11 Apakah Bab XI Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia? Jawabannya: GAGAL TOTAL.

12. Apakah Bab XII Hak Asasi Manusia sudah mendapat perlindungan dan penghormatan dari Pemerintah Republik Indonesia? Jawabannya: GAGAL TOTAL. Banyak Orang Asli Papua tewas ditangan TNI-Polri. Kejahatan Negara semakin meningkat tajam. Terjadi proses pemusnahan etnis Melanesia secara sistematis. Contoh terbaru pada 18 Juli 2020, TNI masih menewaskan rakyat sipil di Nduga Elias Karunggu (40 tahun) yang masih berbusana koteka dan Seru Karunggu (20 tahun) anak kandung.

13. Apakah Bab XIII Kepolisian Daerah Provinsi Papua sudah dilaksanakan sesuai dengan amanat konstitusi Negara Republik Indonesia? Jawabannya: TIDAK.

14. Apakah Bab XIV Kekuasaan Peradilan benar-benar dilaksanakan sesuai dengan perintah Undang-Undang Otsus Nomor 21 Tahun 2001? Jawabannya: TIDAK. Karena wajah diskriminasi RASIAL menjadi roh peradilan Indonesia di Papua.

15. Apakah Bab XV Keagamaan benar-benar dilaksanakan di Papua? Jawabannya: Di Papua ada kehidupan saling menghormati sesama manusia dan menjaga keharmonisan dan kedamaian antar umat beragama bukan karena ada undang-undang atau peraturan Negara.

16. Apakah Bab XVI Pendidikan dan Kebudayaan benar-benar dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan amanat Undang-undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001?

Jawabannya: Keberhasilan Pendidikan dan Kebudayaan tidak bisa diukur dari wilayah kota, tetapi harus menjadi barometer keberhasilan dilihat dari kaca mata daerah-daerah pedesaan dan pedalaman.

Persoalan Pendidikan dan Kebudayaan ini Paradoks, ada kesenjangan atau ada jurang yang besar antara kota dengan daerah-daerah pedesaan dan pedalaman, maka perlu ada penelitian yang lebih jujur, terbuka dan konprehensif untuk mengukur kemajuan bidang pendidikan.

Tetapi, pada umumnya pendidikan dalam Otonomi Khusus terjadi kemunduran signifikan. Karena fasilitas pendidikan yang tidak memadai. Kesediaan tenaga pengajar yang sangat minim, bahkan ada sekolah yang tidak ada guru. Tenaga pengajar tinggalkan tugas dari daerah alasan tidak nyaman karena operasi militer Indonesia.

17. Apakah Bab XVII Kesehatan sungguh-sungguh mendapat perhatian serius dari Pemerintah Republik Indonesia? Jawabannya: Pelayanan Kesehatan semakin buruk dan kematian orang Asli Papua memingkat secara signifikan. Kejadian ini sangat kontras dengan pelayanan kesehatan pada zaman pemerintahan Belanda dan misionaris asing. Apakah bangsa Indonesia membawa malapetaka untuk orang Asli Papua? Jadi, jawabannya: Pelayanan Kesehatan GAGAL.

18. Apakah Bab XVIII Kependudukan dan Ketenagakerjaan benar-benar Orang Asli Papua mendapat perlindungan dan keberpihakan dari Pemerintah Republik Indonesia? Jawabannya: GAGAL TOTAL. Karena, OAP sudah menjadi tamu di atas Tanah leluhur mereka.

19. Apakah Bab XIX Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup sudah sesuai dengan amanat UU Otsus Nomor 21 Tahun 2001? Jawabannya: GAGAL.

20. Apakah Bab XX Sosial benar dan serius dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan perhatian dan perlindungan OAP dalam interaksi sebagai masyarakat adat Papua? Jawabannya: GAGAL.

21. Apakah Bab XXI Pengawasan dapat berfungsi secara benar dan maksimal sesuai UU Otsus Nomor 21 Tahun 2001? Jawabannya: GAGAL TOTAL.

22. Apakah Bab XXII Kerjasama Dan Penyelesaian Perselisihan dapat dilaksanakan dengan efektif sesuai dengan amanat konstitusi Nomor 21 Tahun 2001? Jawabannya: GAGAL.

Para pembaca yang mulia, dari urain singkat ini memperlihatkan wajah kekejaman, kejahatan, dan konspirasi yang dilakukan para kolonial asing Amerika, Belanda dan Indonesia korbankan bangsa West Papua.

Ita Wakhu Purom, 12 Agustus 2020

Penulis;
1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.
2. Anggota Dewan Gereja Papua (WPCC).
3. Anggota Alliansi Baptis Dunia (BWA).

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *