Pemkab Dogiyai dinilai belum paham UU 21 tahun 2001

 

Dogiyai, [WAGADEI] – Pemerintah Republik Indonesia telah memberikan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus atau Otsus akibat ketakutan Papua pisah dari Indonesia .

Semua pihak telah mengetahui kehadiran Otsus untuk putera daerah menjadi tuan di atas negerinya sendiri, bahkan pemerintah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan itu sendiri tanpa intervensi oleh pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan oleh Akulian Magai, tokoh pemuda Dogiyai kepada wagadei.com, Selasa, [4/8/2020] melalui pesan elektronik bahwa telah terbukti belum pahamnya Pemda Dogiyai belum paham Otsus pada saat rekrutmen CPNS formasi 2018 gagal berdayakan orang asli Papua [OAP].

“Sesungguhnya amat perlu evaluasi dan perlu memahami baik oleh pemerintah Dogiyai supaya kebijakan yang nantinya akan ambil tak merugikan bagi rakyat Dogiyai kedepan,” ujar Akulian Magai.

Ia berharap, Pemda Dogiyai asaskan berpikir dengan proaktif, inovatif dan nonkonpensional agar mudah hadir namanya kesejateraan rakyat antara pemerintah

Tokoh pemuda lainnya, Jhon Pakage menyatakanJakarta pun tidak berpihak kepada rakyat Papua lalu anak asli yang terbaik yang telah menjadi pimpinan daerah jadi ‘miskin’.

“Kenapa calon pelamar yang di Kabupaten Paniai 100 persen bisa putra daerah saja, sedangka Dogiyai menerima yang orang telah nyatakan engkau monyet,” ujarnya kesal.

Ia menegaskan, kehadiran Kabupaten Dogiyai hanya karena ada rakyat Dogiyai bukan karena rakyat pendatang. [*]

Reporter: Musa Boma
Editor: Uka Daida

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares