PHP Dev Cloud Hosting

Ketika Megawati mendikte jejak Soekarno dalam polemik Otsus 2021

  • Bagikan

Oleh: Soleman Itlay

HAMPIR semua fakta lembar sejarah penting masa lalu tentang West Papua, rata-rata sarat dengan perundingan segitiga yang tidak legal dan demokratis. Maka tidak ada yang salah kalau polemik Otsus pada 2021 nanti diselesaikan melalui perundingan segitiga—internasional yag lebih legal dan demokratis pula.

Soal sejarah masa lalu bisa dilihat dari jejak transaksi tanah Papua antara Sultan Tidore dan pemerintah kolonial Belanda dengan harga f 6000 pada abad ke-18 (1720-an), KMB (23 Agustus – 2 November 1949), New York Agreement (15 Agustus 1962), Roma Agreement (30 September 1962), hari aneksasi/integrasi (1 Mei 1963), MoU Freeport (7 April 1967), PEPERA 1969, dan lain sebagainya.

Semua peristiwa-peristiwa penting dan bersejarah ini penuh dengan perundingan segitiga. Di dalamnya lebih banyak melibatkan peran imperialis Amerika Serikat, kolonial Indonesia dan Belanda. Mereka melakukan semua itu secara sepihak, tanpa kompromi dengan orang West Papua selaku tuan tanah.

Partisipasi Orang West Papua Dalam Melegitimasi Sejarah Masa Lalu

Orang West Papua, seperti Frans Kasiepo dkk memang terlibat. Tetapi mereka bukan diutus, dan apalagi diberi mandat oleh orang West Papua.

Mereka menyerahkan dan melegitimasi pecaplokan wilayah serta menentukan nasib dan masa depan orang West Papua di bawah kekuasaan kolonial Indonesia secara diam-diam.

Bagi kolonial itu sangat berjasa dan penuh dengan pengorbanan yang luar biasa. Biar sejarah yang penuh dengan rekayasa dan manipulasi bagi orang West Papua tersebut dapat dibenarkan, mengikat dan tidak tercacat, kolonial Indonesia mengangkat mereka sebagai pahlawan nasional.

Tetapi di mata kaum budak West Papua, mereka ini penghianat karena Frans Kasiepon dkk meletakan nasib dan masa depan orang West Papua di tangan kolonial Indonesia tanpa melakukan kompromi dengan seluruh elemen orang West Papua.

Frans Kasiepo, Marten Indey, Yohanes Dimara dan Silas Papare melakukan kompromi dan berjuang untuk Indonesia bukan dengan kesadaran sejati.
Tetapi lebih dari pada itu karena adanya unsur paksaan dengan janji-jani politik etis dan dengan tudingan moncong senjata.

Tujuannya utamanya adalah untuk melegitimasi pencaplokan wilayah koloni, supaya AS melakukan eksploitasi sumber daya alam di West Papua dalam kendali kolonial Indonesia.

Pada Era Reformasi

Tepat di di era reformasi, setelah menggulingkan Soeharto pada 1998 melalui protes betubi-tubi akibat merosotnya keadaan sosial politik dan enjloknya keadaan ekonomi. Di sisa jabatan Soeharto yang lengser, diisi oleh B.J. Habibie yang sebelumnya menjadi wakil presidennya.

Setahun kemudian, Habibie digantikan oleh Gus Dur. Gus Dur diangkat melalui pemilu 1999 yang diselenggarakan oleh MPR. Kehadiran sang tokoh muslin Indonesia satu ini mempunyai pengaruh besar dalam reformasi Indonesia.

Sejak kediktatoran Soeharto mulai bergeser semenjak dia dilengserkan, dinamika politik di Indonesia berubah total. Ruang gerak dan ekspresi GAM, RMS dan OPM semakin meningkat pesat dalam waktu yang singkat.

Saat itu rakyat Timur Leste menuntut referendum dan Gus Dur menyetujui pada 1999. PBB akui referendum dan menyatakan Timur Leste keluar sebagai pemenang, menentukan nasib sendiri melalui mekanisme referendum pada 2002.

Pada saat yang sama tuntutan merdeka dari Aceh dan RMS semakin kencang di telinga Gus Dur. Namun itu tak sederas tuntutan pengakuan kedaulatan politik yang dilayangkan oleh orang West Papua.

Untuk mendorong tuntutan-tuntuan ini, memasuki 2000 orang West Papua kemudian segera menggelar Musyawarah Besar di Hotel Sentani Indah, Hawai, Jayapura. Disini Gis Dur turun tangan.

Y. Benyamin, seorang agen inteligen rahasia dalam tubuh Presidium Dewan Papua (PDP), yang mengontrol keamanan, ketertiban dan kedamaian dalam Mubes katakana, bahwa Gus Dur saat itu bantu dana Rp 1 Milyar.

Dalam Mubes itu, orang West Papua menyepakati untuk melakukan Kongres Papua II. Kemudian, pada 29 Mei – 4 Juni Kongres Papua II dilakukan di GOR Cenderawasih, APO, kota Jayapura, Papua.

Disini orang West Papua menyepakati dan menyetuji agar menuntut kedaulatan politik orang West Papua kepada kolonial Indonesia. Karena hakekatnya orang West Papua saat itu telah mempunyai badan negara, tetapi kolonial Indonesia membubarkan melalui operasi militer “Trikora” pada 1960-an.

Sebelumnya, klonial Belanda saat itu menyiapkan kemerdekaan West Papua melalui Niuw Guienea Raad pada 1961 di kantor yang kini menjadi gedung kesenian Papua, depan kantor DPR Papua. Atribut negara, seperti nama, bendera, batas wilayah, lagu kebangsaan dan lainnya sudah disiapkan sedemikian rupah.

Tetapi kolonial Indonesia membubarkan negara itu setelah mencetuskan operasi militer “Trikora” pada 19 Desember 1961. Disini Soekarno mengumandangkan untuk:
(1), membubarkan (mengagalkan) negara boneka buatan (bikinan) kolonial Belanda; (2), Kibarkan sang Merah Putih di Irian Barat tanah air Indonesia dan (3), mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa ‘kolonial’ Indonesia.

Orang West Papua pada 2000, atau pada masa Gus Dur menuntut pengakuan kedaulatan politik, yang pernah disiapkan oleh kolonial Belanda dan kemudian dibubarkan oleh kolonial Indonesia. Juga kembali mengugat PEPERA 1969, menuntut agat mengelar referendum dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di West Papua.

Pasca Kongres Papua II, Gus Dur kemudian mengijinkan orang West Papua membuat mengibarkan bendera Bintang Kejora lebih rendah dari benderah Merah Putih dan setidaknya menjamin kebebasan ekspresi politik dan lainnya di West Papua.

Pada 1 Desember 2000 orang West Papua mengibarkan bendera secara sah berdasarkan instruksi Gus Dur di Taman Imbi Jayapura. Kemudian hampir seluruh tanah West Papua, dari Merauke-Sorong masing-masing mulai kibarkan Bintang Kejora.

Pada saat yang sama, desakan orang West Papua kepada Gus Dur untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan politik dan lainnya semakin kencang. Di dalamnya termasuk untuk merubah nama dari Irian Barat ke Papua.

Pembentukan Tim 100

Saat itu gejolak politik di West Papua dan lingkup kabinet Gus Dur cukup memanas. Tetapi Gus Dur merespon dengan hati yang dingin dan pikiran yang sehat. Beliau meminta supaya orang West Papua membentuk sebuah tim perundingan dari kubu orang West Papua untuk sekaligus untuk membicarakan status politik orang West Papua di Indonesia.

Sesuai dengan arahan dari Gus Dur itu, orang West Papua membentuk sebuah tim perundingan. Namanya Tim 100. Di dalam tim ini ada 100 orang. Makanya dinamakan Tim Seratus. Tim ini dipercayakan dan mendapat mandat langsung dari seluruh elemen orang West Papua.

Almarhum Theis H. Eluay diangkat dan memimpin untuk bertemu dengan Gus Dur. Salah orang yang terlibat atau menjadi anggota di dalam Tim 100 itu adalah Marthen Patay. Selain dia ada Benny Giay, Herman Saud, Agus Alua (almarhum), Tom Beanal dan lainnya.

Di sebuah kesempatan, Patay, eks dosen Univesitas Cenderawasih, yang memutuskan keluar gara-gara Papua Merdeka guna mau fokus melakukan investigasi dan advokasi hak-hak dasar orang West Papua ini katakana di kantor GABAH Papua pada 2018 lalu, bahwa:

“Pembentukan Tim 100 itu bertujuan untuk melakukan perundingan dengan presiden Gus Dur” dengan tujuan agar merubah nama Irian Barat ke Papua dan memperjelas perangkat harkat, martabat, derajat orang West Papua berdasarkan budaya dan politik’.

Saat itu Gus Dur hampir saja melepaskan West Papua seperti Timur Leste. Hanya saja pikirannya makin berubah dengan adanya laporan akan pelengseran terhadap dia. Hal ini pun semakin diperparah dengan adanya kelompok baru pada saat Gus Dur harus mengambil keputusan.

Tim Tandingan Ala Megawati Soekarno Putri

BIN-BAIS telah mencium orientasi politik Gus Dur terkait West Papua. Kata Patay, Megawati berperan besar bersam BIN-BAIS saat itu. Mereka main di balik layar. Diam-diam menyiapkan strategi alternatif.

Pertama, mereka membentuk tim tandingan. Kedua, merencanakan untuk melengserkan Gus Dur. Ketiga, menculik, membunuh dan menghilangkan jejak orang-orang kunci di dalam Tim 100.

Orang yang sangat berperan besar di dalam tim ini, salah satunya Fredy Numberi. Numbery bersama rekan-rekannya mendapat fasilitas, mobilitas dan aksesibilitas yang sangat luar biasa. Kelompok Fredy sudah melakukan maneuver ke dalamnya.

Mereka ini yang menurut bapak Patay lebih dulu ketemu Gus Dur mengatasnamakan Tim 100 yang murni. Pertemuan ini sangat menentukan sudut pandang Gus Dur yang nantinya akan bertemu dengan Tim 100 sebentar lagi.

Niat serta tekad baik Gus Dur perlahan berubah dengan pertemuan dengan tim itu dan juga dengan adanya informasi mengenai pelengserannya.

Pasca Pelengseran Gus Dur dan Penculikan Theis H. Eluay

Pada 21 Juli 2001, kepemimpinan Gus Dur dicabut oleh MPR dan digantikan oleh Megawati dengan alasan keterbatasan indera mata dan lainnya.

Tidak lama kemudian, Kopassus menculik dan membunuh Theis H. Eluay bersama Aris Toteles, sopirnya di Skylaind, Port Numbay, West Papua pada 10 November 2001.

Dibawah kedali Megawati, situasi di West Papua makin mengada-ada. Gejolak politik terkait kemerdekaan West Papua pun semakin meningkat pesat dengan adanya gerakan dan protes besar-besaran melalui demonstrasi di seluruh West Papua.

Saat itu tepat dibawah kekuasaan Megawati. Disini situasi politik di West Papua setelah MPR mencabut jabatan Gus Dur pada 23 Juli 2001 dan digantikan oleh Megawati Soekarnoputri mulai berubah. Berangsur-angsur bukan justru membaik, tetapi memperparah situasi.

Dia memobilisasi aparat keamanan dan militer untuk menekan ruang gerak, ekspresi dan protes melalui demostrasi di seluruh West Papua. Aparat terus melancarkan intimidasi dan persekusi di seluruh West Papua yang saat itu dikuasai oleh Satgas Papua Merdeka.

Selanjutnya, Megawati mengeluarkan perintah untuk memberlakukan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat. Undang-undang ini dia puny draf asli yang disusun, dirancang dan dirumuskan oleh orang West Papua itu sudah ada.

Tetapi sampai di Jakarta, kolonial Indonesia merubah seluruh pasal-pasal yang dinilai sangat penting dan pro pada nasib dan amsa depan orang West Papua. Kemudian, Megawati menandatangi UU Otsus tersebut pada 21 November 2001.

Kebijakan politik etis ini diberlakukan untuk 20 tahun. Masa aktifnya mulai terhitung dari 21 November 2001 hingga (mungkin) 21 November 2021. Sekarang sudah di penghujung 2021. Sedikit lagi memasuki 2021. Pertanda bahwa masa aktif UU yang lahir karena tuntutan Papua Merdeka itu akan berakhir.

Jarum Jam Politik Megawati Soekarno Putri

Arah jarum jam politik berputar kembali. Dulu UU Otsus ditandatangani oleh Megawati Soekarnoputri. Orang yang sama sedang dan akan tetap mengendalikan Indonesia di balik Joko Widodo. Dia pasti akan memainkan peran yang sangat penting dalam polemik Otsus 2021.

Saat ini Mendagri sudah usul RUU ke DPR RI setelah sebelumnya menolak draf Otsus Plus yang dirancang dan diajukan oleh pemerintah provinsi Papua pada 2013 lalu. Saat ini DPR RI sudah masaukan RUU Otsus sebagai Proglegnas.

Di samping itu, Medagri dan anggota parlemen RI asal West Papua telah membentuk Pansus Otsus. Di dalam Pansus ini mereka mendorong agenda evaluasi Otsus secara totak dan untuk memperpanjang Otsus.

Jaminannya, jika dilanjutkan, ke depan mereka akan mengutamakan pembangunan di sektor infrastruktur fisik (jalan dan jembatan, pelabuhan, bandara dan gedung) dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang pendidikan. Menurut Klaus Rumayom, staf ahli presiden Jokowi seperti itu.

Rumayom dipercayakan untuk menangani isu seputar ideologi politik, pertahanan dan pelanggaran HAM. Baru-baru ini dia mendapatkan kepercayaan oleh Joko Widodo untuk menyusun format serta melakukan konsolidasi kepada masyarakat adat dalam rangkah pembahasan Otsus di West Papua.

Dia katakana di sebuah tempat yang tidak bisa sebutkan disini. Bahwa untuk mendukung upaya pemberdayaan SDM West Papua, pihak pemerintah kolonial Indonesia akan membangun sebuah kampus internasional di West Papua. Dia sebut daerah Sentani akan menjadi pilihan pemerintah kolonial.

Apakah ini janji-janji politik etis pencitraan? Bisa saja dan bisa saja tidak. Semua akan nyata karena itu hanya berlaku di mulut. Tentu saja sangat misteri. Tetapi akan terungkap semua pada 2021. Semua orang tinggal tunggu, siap dan mengkonsolidasi diri serta kelompoknya masing-masing.

Frans-frans Kasiepo Baru

Tetapi satu hal yang harus dibaca sekarang adalah kehadiran orang-orang yang dulu berperang penting dalam pemberlakuan Otsus dan muka baru menjelang dimana masa Otsus akan berakhir pada 2021. Mereka ini sama halnya dengan Frans-Frans Kasiepo dkk yang baru.

Mulai sekarang bisa lihat. Fredy Numbery yang pada 2001 memiliki indikasi kuat, bahwa pernah berperan penting bersama Megawati, kini mulai muncul di layar media masa menjelang Otsus akan berakhir pada 2021 setelah menghilangkan jejak di atas permukaan publik.

Numbery atau Frans-Frans ‘baru’ dkk menyambut RUU Otsu dan Pansus ala Jakarta diatas dengan hati yang gembira. Bahkan terus membangun pendekatan kepada masyarakat sipil West Papua untuk mendapat dukungan.

Di samping itu mereka terus membangun opini publik melalui Webinar dan lain sebagainya. Tentu ini akan berdampak besar pada 2021.

Ada baiknya memang melibatkan tokoh senior untuk menyelesaikan suatu masalah pada suatu tempat. Tetapi orang West Papua menolak dia dan kawan-kawannya. Karena mereka menilai keterlibatannya merugikan orang West Papua dan menguntung kolonial Indonesia, termasuyki dirinya dan keluarganya.

Satu hal yang perlu dipahami adalah mode ini hanyalah sebuah meniruh pendekatan dalam sejarah masa lalu. Kalau dulu kolonial memanfaatkan peran Frans Kasiepo, sekarang dia memanfaatkan Fredy Nymbery dkk.

Kelompok Numbery dkk pasti akan mendukung kebijakan politik etis dan segala bentuk penindasan di West Papua. Sekarang, pada saat Otsus mau berakhir, kolonial memakai orang-orang itu, bahkan muka-muka baru agar mereka mendukung kebijakan dan keputusan pemerintah.

Hampir semua daerah mereka memiliki basis milisi. Tentu ini bagi kolonial Indonesia sebuah pendekatan yang efektif dan solusif untuk mendapat dukungan sekaligus menyaingi dukungan penolakan evaluasi Otsus dan perpanjang Otsus di tanah koloni modern dari kalangan masyarakat West Papua.

Pertanyakan: apakah pendekatan kolonial Indonesia semacam itu mampu menyelesaikan konflik di West Papua? Apakah pembentukan Pansus ala kolonial Indonesia bersama kaum opurtunis dan borjuis ini akan diterima oleh orang West Papua?

Tidak. Sejarah masala lalu sangat jelas. Pendekatan dan atau pembentukan Pansus Otsus sepihak seperti itu tidak menyelsaikan persoalan di West Papua. Justru itu akan menimbulkan, menambah, memperparah dan membahayakan nasib serta masa depan manusia dan tanah koloni modern West Papua.

Masalah akan semakin parah dan keadaan di West Papua semakin berbahaya. Mengapa, karena masing-masing kedua belah pihakmelakukan konsolidasi masing-masing tanpa melakukan koordinasi. Bukan tidak mungkin, sikap, prinsip, ego dan argument yang ada akan memakan korban jiwa tak sedikit.

Jalan lain yang bisa menyelesaikan persoalan West Papua adalah dengan pendekatan perundingan segitiga yang mengutamakan prinsip kemusiaan, atau dengan kata lain dengan mempertimbangkan kemauan serta nasib dan masa depan manusia West Papua.

Bukan mempertimbangkan kepentingan kolonial, kapitalis dan imperialis terlebih dahulu. Alangkah baiknya mengutamakan prinsip kemanusiaan,mementingkan nasib dan masa depan orang Indonesia dan West Papua di tanah koloni modern.

Solusi untuk menghindari protes, demonstrasi, kerusuhan, kekerasan dan kejahatan politik, pelanggaran HAM dan memperbesar genocida di West Papua pada 2021 besok, yang diakibatkan oleh sikap enggan mengalah dan menerima pendapat orang lain yang berlandaskan perbedaan idelogi politik adalah dengan melakukan perundingan segitiga dengan tetap mengutamakan prinsip demokrasi legal.

*] Penulis adalah rakyat Papua di Jayapura

banner 120x600
  • Bagikan

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *