CPNS Paniai 100 persen OAP, bukti Bupati Meki cinta pencaker

Paniai, [WAGADEI] – Penerimaan CPNS Kabupaten Paniai akhirnya menuai kepuasan dari para pencari kerja (pencaker). Pasalnya, pengangkatan CPNS formasi tahun 2018 dengan kuota 373 orang adalah mayoritas 100 persen orang asli Papua (OAP).

Bupati Paniai Meki Nawipa kepada wagadei.com menegaskan, hal itu dibuktikan janjinya pada publik bahwa peluang kerja bagi OAP hanyalah pegawai ASN.

“Untuk Paniai 100 persen orang asli Papua, bahkan 85 persen adalah asli Paniai. Ini saya buktikan bahwa saya bukan janji omong kosong belaka soal CPNS ini. Tapi ini benar-benar keberpihakan pada masyarakatku,” ujar Bupati Meki Nawipa, Minggu, (2/8/2020).

Ia juga mengatakan, pihaknya mengusulkan kepada Pemerintah Pusat terkait penambahan kuota pada beberapa organisasi perangkat daerah atau OPD, namun tak digubris.

“Memang kami usulkan tambah kuota, tapi Jakarta tidak mau,” ucapnya.

Walaupun demikian, ia meminta kepada pancaker yang tidak lulus CPNS kali ini agar bisa bersabar. Sebab jika ada pengangkatan lagi maka dirinya akan berusaha semaksimal mungkin agar semua pihak yang sedang nganggur bisa dapat kesempatan untuk berkarya di negerinya sendiri.

“Saya harap saudara-saudariku yang belum lulus CPNS 2018 agar bisa bersabar. Saya juga sedih merasakan apa yang kalian rasakan. Tapi saya kira masih ada waktu untuk kita sama-sama berjuang keras supaya kita bersama berbakti untuk masyarakat dan daerah tercinta kita Paniai yang tercinta,” ungkapnya.

Alfred Fredy Anouw, anggota DPR Papua asal Meepago mengapresiasi kebijakan Bupati Meki Nawipa, bahkan Anouw menyebutkan bahwa cara Nawipa merupakan bukti keberpihakan kepada OAP yang sedang melarat di negerinya sendiri.

“Saya akui pa Bupati Paniai atas prestasi yang luar biasa ini. Tak semua orang bisa lakukan hal seperti ini. Apabila Paniai dapat kuota yang lebih besar, saya pastikan angka pengangguran berkurang,” ujarnya.

Ia menambahkan cara Bupati Meki justru memberikan pelajaran besar kepada pimpinan daerah lainnya agar berusaha semaksimal mungkin agar ada keadilan di antara semua warga pribumi.

“Yang paling utama adalah tingkat koordinasi antara pihak BKD dan pimpinan daerah, supaya tak ada persoalan di kemudian hari setelah pengumuman penetapan CPNS,” katanya. [*]

Reporter: Abeth A. You

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares