Saya generasi Otsus Papua yang gagal total!

 

Oleh: Soleman Itlay

SAYA ingin berbagi sedikit terkait pengalaman saya dalam polemik Otsus Papua saat ini di tanah koloni modern West Papua. Saya harap coretan ini bisa menjadi bagian dari bahan pertimbangan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan Otsus di Papua, khususnya di sektor pendidikan.

Begini. Saya ini anak dari kelahiran 1995. Saya lahir dan besar dari keluarga kelas miskin di kampung Yogonima, distrik ItlayHisage, kabupaten Jayawijaya, Papua. Saya tumbuh dan besar dalam keadaan yang sama.

Saya masih ingat. Orang tua kasih masuk saya di SD Inpres Sumunikama pada awal Maret jelang April 2001. Tepat sebelum kebijakan politik etis itu diberlakukan di tanah Papua.

Enam tahun setelah saya lahir dan delapan bulan setelah saya berada di bangku SD kelas satu, kemudian pada 21 November 2001, Megawati Soekarnoputri menandatangani UU Otsus Papua. UU itu diberlakukan untuk 20 tahun di tanah pendudukan modern..

Dengan demikian, saya boleh dikatakan sebagai generasi Otsus Papua. Mengapa, karena dari SD sampai dengan di perguruan tinggi saya tempuh pendidikan di masa Otsus. Saya punya pengalaman panjang. Berikut ini adalah jejak pendidikan saya di masa Otsus.

Kembali lagi. Otsus ini sudah dilakukan semenjak saya berada di SD. Kelas satu sampai kelas tiga, saya sekolah di SD Inpres Sumunikama. Kemudian, saya pindah di SD Inpres Wuroba. Sekarang kedua sekolah ini masih berada dibawah administrasi distrik ItlayHisage.

Baru saja pindah sekolah, saya langsung naik kelas empat. Kelas empat sampai kelas lima saya sekolah disana. Kemudian, pada 2006 saya tamat dari SD Inpres Wuroba.

Selanjutnya, saya masuk di SMP YPK Betlehem Wamena. Selama tiga tahun saya selesaikan di SMP milik GKI di tanah Papua. SMP YPK Betlehem Wamena. Kemudian, tamat pada 2009.

Saya lanjut SMA di YPK. SMA YPK Betlehem Wamena. Disini saya selesaikan selama tiga tahun. Tamat SMA ini pada 2012.

Dari Wamena saya terbang ke kota studi Jayapura. Disini saya daftar di USTJ. Di kampus tercinta yang terlalu mahal dan 20-50 tahun lagi, dalam hemat saya, anak-anak yang latar belakang ekonomi lemah tidak akan kuliah lagi, saya habiskan waktu studi selama delapan tahun (2012-2019). Tepat 2019 kemarin.

Minggu 21 November 2021, usia Otsus Papua akan mencapai usia genap 20 tahun. Hari ini akan jatuh di tangan kekuasaan anak Soekarno, Menga yang juga yang pernah menandatangani UU itu. Orang yang sama kini ada di belakang Joko Widodo.

Apa yang akan terjadi pada jelangw hingga Minggu 21 November 2021, yang adalah hari besar bagi orang Nasrani, terutama kaum mayoritas Kristen di tanah bekas koloni Belanda itu?

Sekarang sisa lima bulan. Lima bukan lagi akan masuk pada tahun baru (2021. Setelah Januari akan menuju ke bulan November. Tentu saja akan ada pertumpahan darah, korban jiwa dan material.
Orang akan bicara banyak. Pasti akan muncul perang sikap, prinsip, egoisme, argumentasi dan lain sebagainya. Justru bukan berarti akan selesaikan masalah. Tapi akan memperpanjang perdebatan hingga akan memakan korban jiwa.

Penculikan terhadap tokoh-tokoh masyarakat atau umat akan terjadi, mendikte cara lama untuk menurunkan grafik skalasi emosi masa aksi yang mengendalikan bdan menguasai lapangan. Intinya, ada orang akan menyusul jejak Theis H. Eluay.
Itu akan menjadi solusi bagi penguasa untuk menekan ketakutan, menegakkan wibawa, dan mengalihkan isu. Ingat saja. Bahwa akan ada penculikan terhadap tokoh-tokoh penting, baik dari kaum moderat hingga nasionalis pro kemerdekaan West Papua.

*Pengalaman Hidup*
Pengalaman adalah salah satu sumber kebenaran selain seorang melakukan pengamatan, analisis dan lainnya. Pengalaman bisa dijadikan sebagai salah satu rujukan untuk mempertimbangkan sesuatu dalam mengukur pencapaian dan kehancuran.

Sebab, pengalaman itu dapat melegitimasi ungkapan perasaan, suara hati yang berasal dari pengalaman suka duka, manis pahit dan baik buruknya. Dengan ini, saya ingin sampaikan dengan tegas dan jujur berdasarkan pengalaman saya dalam menempuh pendidikan di masa Otsus.

Pertama, soal UU Otsus di sektor pendidikan diatur dalam Bab XVI, pasal 56 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) (lihat UU Otsus hal. 41-42). Disini pada intinya, pemerintah provinsi maupun daerah diwajibkan untuk menjamin mutu pendidikan sampai dengan tingkat sekolah menengah (tapi tra jelas).

Disini juga, pemerintah pusat menyarankan agar pemerintah provinsi dan daerah mengatur kurikulum, termasuk bantuan dana melalui kebijakan pimpinan daerah setempat.

Mungkin saja ada bangun kemitraan kepada sekolah-sekolah dan perguruan tinggi di Papua, kemudian menyalurkan bantuan Otsus dalam bentuk biaya, material, proyek bangunan, operasional, pengadaan fasilitas dan kesejahteraan guru dan tenaga dosen.

Silahkan, guru-guru SD, SMP, SMA/SMK dan dosen-dosen di PTN/PTS di Papua bicara sesuai pengalaman. Tapi disini saya akan bicara berdasarkan pengalaman saya sendiri selaku murid, peserta didik dan mahasiswa.
Di SD Inpres Sumunikama dan Wuroba saya rasa, walaupun Otsus diberlakukan lama, tapi tidak ada perubahan fisik sama sekali. Bangunan nampak baru pada saat Otsus mau berakhir.

SMP pun saya rasa sama. SMA juga saya yakin sama. Walaupun bangunan mewah, pasti fasilitas dan sistem pendidikan sangat jauh dan tidak kontekstual. Singkatnya, tidak ada motif kekhususan.

Sejak SD sampai kuliah, saya tidak pernah dapat bantuan dari dana Otsus melalui pemerintah daerah, juga guru-guru di sekolah hingga petugas di perguruan tinggi yang memiliki hubungan kemitraan dengan pemerintah provinsi dan daerah.

Sejak SD hingga kuliah, saya sekolah dan selesai dari hasil keringat orang tua kandung dan kakak-kakak saya. Beberapa kali mengirim proposal bantuan kepada pemerintah daerah dan provinsi, juga tidak pernah jawab dan bantu sampai pada akhirnya saya selesai.

Saya mau tegaskan. Bahwa saya sebagai anak yang lahir besar dan sekolah dari keluarga miskin, dengan jujur saya katakan: saya tra pernah rasakan uang Otsus selama saya sekolah dan kuliah.

Dengan hati nurani, saya berani katakan: bahwa Otsus itu bukan untuk orang miskin. Tapi untuk pejabat lokal, termasuk anak-anak pejabat dari kaum imigran.

Selama hampir 20 tahun, bersamaan dengan massa pemberlakuan Otsus, saya maupun keluarga saya tidak pernah terima dana Otsus, khususnya di sektor pendidikan punya guna memenuhi kebutuhan dalam studi.

Hampir semua biaya, dari SD sampai dengan perguruan tinggi, saya dibiayai dari hasil kebun, beternak, berburuh dan lainnya.

Tetapi, tempat-tempat dimana menjadi mata pencaharian hidup ini juga kini rusak akibat kebijakan Otsus atau hancur ataas nama pembangunan, ketertinggalan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

Di masa sekolah dan kuliah, saya punya orang tua, keluarga dan saya sendiri cari uang setengah mati. Kami cari uang untuk sekolah saja dengan keringat, hosa, dan darah.

Setelah selesai, mau kerja saja susah amat. Semua saya lihat dan rasakan sendiri. Kita mau pegang proyek di sektor infrastruktur fisik saja susahnya minta ampun. Semua dikuasai oleh teman-teman non Papua.

Tidak ada lapangan kerja bagi kami punya orang-orang yang putus sekolah. Justru dari tahun ke tahun angka kemiskinan, pengangguran, kesakitan dan kematian meningkat terus menerus. Di dalam proyek saya rasa kami sangat terancam dan bahaya.

Saya sungguh sangat amat merasakan. Bahwa Otsus ini sangat gagal. Otsus tidak menguntungkan saya, juga anak-anak dari keluarga kelas miskin seperti saya ini.

Bagi saya, Otsus sebagai sebuah sarana. Tak semata-mata membawah dampak positif atau perubahan. Tapi lebih dari pada itu membawah dampak buruk. Negatif.

OTSUS, saya rasa sebuah sarana untuk membantu kaum pejabat, dan orang pendatang; membuka lapangan kerja bagi non Papua dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat imigran dari Ambon-Sabang.
Tidak semata-mata untuk orang asli Papua. Secara tidak langsung juga saya rasakan marginalisasi itu dalam profesi sebagai tenaga kontraktor DNA konsultan Papua. Jujur. Kami sangat terancam dan termarjinalkan secara sistematis.

*Harapan Besar*
Dengan demikian, saya harap, agar catatan ini menjadi salah satu indikator terpenting dalam mengukur keberhasilan dan kegagalan Otsus Papua. Akhirnya, saya ingin katakan dengan tegas Desentralisasi, terutama kebijakan Otsus di Sektor Pendidikan Gagal Total.

Saya harap, agar untuk bicara polemmik Otsus saat ini, bakalan yang akan memanas menjelang Minggu 21 November 2021, dibicarakan dalam sebuah forum resmi.

Sebuah forum resmi yang dimediasi oleh pihak ketiga yang paling netral. Mau bicara Evaluasi Otsus, lanjutkan Otsus; atau mau tolak Otsus, kemudian mau minta pengakuan kedaulatan politik, referendum, gugatan PEPERA 1969 dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM, harus bicara dalam forum demokratis.

Saya harap, kolonial Indonesia dan orang Papua (OPM/TPNPB, KNPB) duduk sama-sama. Saling mengakui, menghormati dan menghargai pendapat satu sama lain.
Buang ego yang bisa merusak tanah Papua dan memakan nyawa dari orang yang tidak tahu apa-apa. Duduk di sebuah tempat yang netral. Kemudian itu harus dan wajib difasilitasi oleh pihak ketiga yang paling independen, berkompeten dan profesional.

Kalau kolonial bisa bicara dengan GAM dan membicarakan soal Otsus si Aceh, mengapa kolonial Indonesia yang sama tidak melakukan perundingan perihal Otsus Papua dengan TPNPB/OPM, ULWP, KNPB dan lainnya?

Otsus Gagal Total atau Berhasil Total dilihat di meja perundingan. Disini PBB harus ikut serta. Mengapa, karena dalam sejarah UNTEA dan PEPERA, PBB pernah terlibat aktif. Jadi, dalam polemik Otsus juga, PBB harus terlibat untuk menengahi sekaligus melerai pro dan kontra antara kolonial Indonesia dan kaum budak West Papua.

*] Penulis adalah masyarakat Papua, tinggal di Jayapura

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares