Otsus Gagal, berarti “Papua Merdeka”

Oleh: Gamoye Makiime

UNDANG-undang Otonomi Khusus Otsus digulirkan sejak tahun 2001. Kini saat-saat terakhir Otsus gulung tikar dan kembali ke Jakarta. Tahun 2021 sudah berakhir, karena diberlakukan (ditawarkan) selama 20 tahun. Dari sejak awal, Otsus ini tidak diberi nama “Otsus jilid I”, tetapi bargaining tertiggi dari “Papua Merdeka”. Artinya, tidak ada istilah Otsus berjilid-jilid. Di penghujung kegagalan Otsus, yang ada dalam “hati dan otak” orang Papua hanyalah “merdeka”. Orang Papua melihat bangsa Indonesia sendiri gagal mengindonesiakan Papua. Artinya Indonesia sendiri memerdekakan Papua. Mengapa Pemerintah Indonesia memerdekakan bangsa Papua? Akan terlihat dalam indikasi, juga bukti-bukti kegagalan Otsus dalam uraian selanjutnya.
Bukti Kegagalan Otsus
Rakyat Papua mengatakan Otsus gagal bukan karena membenci Indonesia, bukan juga pertama-tama karena mau merdeka, namun benar-benar terbukti Otsus telah gagal. Beberapa bukti kegagalan Otsus bagi rakyat Papua.
Bidang HAM
Otsus diberlakukan untuk melindungi rakyat Papua. Pemerintah Indonesia memberikan kuasa penuh untuk Papua aman, tidak terjadi pertumpahan darah, tidak terjadi kekerasan dan pembunuhan. Apakah berjalan seperti demikian? Ternyata berkebalikan. Pemerintah Indonesia membuat undang-undang Otsus untuk ditaati, sebaliknya, pemerintah sendiri melanggar peraturan yang yang dibuatnya. Sebab, kekerasan demi kekerasan dialami rakyat Papua. Antara lain, diskriminasi (rasisme), pengiriman militer (pengisiran), bahkan penembakkan atau pembunuhan. Semua terjadi di era otsus. Misalnya, 2001 April-Oktober Wasior berdarah, 117 orang tewas, 10 November 2001 Pembunuhan Theys Hiyo Eluway, 21 November 2001 Pengesahan UU OTSUS Papua, 6 Mei Peristiwa Dogiyai 10 meninggal, 2001 peristiwa Kaimana 18 orang meninggal, 2002 Abepura berdarah 63 orang tewas, 4 April 2003 Wamena berdarah 47 orang tewas, Desember 2014 Paniai berdarah 5 orang tewas, 8 Maret 2015 Peristiwa Yahokimo 3 orang tewas, 12 Juli 2015 Insiden Tolikara 11 orang tewas, 2018 Operasi militer Nduga, 16 Agustus 2019 Rasisme, Maret 2019 peristiwa di Mimika 2 orang tewas. 19 Juli 2020 peristiwa penembakan: militer menembak mati 2 Warga Sipil di Nduga.
Bidang Pendidikan
Pendidikan pun seperti bidang HAM. Pendidikan di Papua didominasi orang pendatang (orang Indonesia). Misalnya dalam tes penerimaan siswa lanjut sekolah di jenjang berikut. Dalam banyak kesempatan penerimaan ADEM dan AFIRMASI di Papua dikuasi orang Indonesia. Penerimaan tes IPDN (STPDN) semua bukan putra asli Papua. Dalam sistem pembelajaran: sistem pembelajaran di Papua masih manual, gedung (sarana dan prasaranan) tidak didukung. Anak-anak Papua kehilangan kesempatan untuk belajarar karena jaringan internet tidak kuat. Dalam bidang pendidikan, Papua masih terbelakang, tidak diperhatikan, sehingga anak sekolah di Papua menjadi korban pendidikan di era Otsus. Dana Otsus bukan membiayai, bukan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, melainkan “kelihatannya” untuk membodohi rakyat Papua.
Bidang Ekonomi
Saat ini, rakyat Papua urutan pertama termiskin di Indonesia. Papua itu kaya, kekayaan di Papua “dieksploitasi”, namun hingga kini rakyat Papua tergolong termiskin. Rakyat Papua tidur di rumah yang tidak layak dihuni. Orang Papua dengan jalan kaki menempu kampung satu dengan kampung yang lain. Orang Papua mengobati sakit dan penyakit dengan obat alami. Orang Papua hampir semua tidak berkasut (tanpa sandal), pakaian orang Papua satu pasang untuk beberapa tahun tanpa ganti. Orang Papua makan hanya satu jenis sepanjang hidup. Karena itu, Otsus bukan orang Papua yang merasakannya. Entalah, siapa yang menggunakan.
Bidang Politik
Otsus sendiri adalah “bargaining tertinggi” atas status politik “Papua Merdeka”. Otsus diberikan untuk meredam, atau menggantikan Papua merdeka. Karena itu, Otsus didahulukan untuk “menunda” kemerdekaan Papua. Ketika Otsus sudah tidak mampu mengindonesiakan Papua, maka rakyat Papua saatnya meraih utang politik yang menjadi tawarannya, ialah “Papua Merdeka”.
Dalam politik praktis, dengan diberlakukannya undang-undang Otsus dengan memberikan kewenangan penuh kepada rakyat Papua. Rakyat Papua menjadi diri, bertanggung jawab atas diri dan tanah Papua, namun hampir semua instansi: baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif dikuasai oleh orang pendatang (orang Indonesia). Misalnya, Sekda Propinsi Papua, wakil bupati di beberapa kabupaten dan DPR baik Propinsi maupun Daerah diisi oleh orang Indonesia. Kursi legislatif Papua di tingkat Pusat diduduki oleh orang Indonesia sendiri.
Semua ini membuktikan bahwa Otsus memang sudah gagal total. Karena itu, rakyat Papua sudah “tidak percaya” Indonesia. Apa pun kebijakan, orang Papua sudah melihat semuanya hanyalah “gula-gula politik”. Tidak ada “hati” dari Indonesia untuk Papua. Semua kebijakan hanya untuk memusnahkan orang Papua. Otsus sekalipun, hanya untuk membunuh orang Papua. Tuntutan tertinggi orang Papua adalah merdeka. Merdeka adalah solusi memulihkan luka di tubuh rakyat Papua dari bangsa Indonesia.
Papua Merdeka
Papua merdeka adalah solusi terbaik untuk memperbaiki hubungan yang telah retak antara Papua dan Indonesia. Rakyat Papua sudah tidak percaya dengan Indonesia. Tubuh Papua yang terluka karena rasis, diskriminasi, pemerkosaan, pemenjaraan, pengejaran, penyisiran, penembakkan dan pembunuhan atas rakyat Papua hanya dapat disembuhkan (diobati) dengan memberikan kemerdekaan kepada rakyat Papua. Memberikan kemerdekaan untuk Papua adalah solusi demokratis, di mana Indonesia sebagai Negara demokrasi. Memerdekakan bangsa Papua adalah demokrasi tertinggi bangsa Indonesia. Sebagaimana dikatakan dalam Undang-Undang Dasar RI 1945, “kemerdekaan adalah hak segala bangsa, karena itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan”.
Membuat Papua merdeka, pertama-tama bukan karena perjuangan rakyat Papua, namun karena bangsa Indonesia sendiri tidak menginginkan Papua tinggal dalam Indonesia. Indonesia sendiri yang memerdekakan bangsa Papua. Apa pun kebijakan, rakyat Papua sudah tidak percaya Indonesia. Hanya karena “ego,” Indonesia masih memaksa Papua bagian dari Indonesia. Padahal secara “penuh” Indonesia sendiri sudah memerdekakan bangsa Papua. Ketika bangsa Indonesia sadar akan “tindakan paksa” yang sudah dan sedang dilakukan: suka atau tidak suka, cepat atau lambat, Papua sudah merdeka. Entahlah!

*] Penulis adalah musafir pencari kebenaran di tanah Papua

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares